38 Pelaku Usaha Tak Miliki IMB

  • 13-12-2019 / 19:34 WIB
  • Kategori:Batu
38 Pelaku Usaha Tak Miliki IMB Pelaku Usaha : Ratusan pelaku usaha di Kota Batu ikuti pembinaan pengawasan ketentuan perijinan dan penegakan perda guna mewujudkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha di Graha Pancasila Kota Batu, siang tadi.

Malangpostonline.com, BATU - Pemerintah Kota Batu mencatat ada 38 pelaku usaha yang belum mengantongi (Ijin Mendirikan Bangunan) IMB hingga 2019 ini. Pelaku usaha yang belum memiliki IMB ini meliputi Hotel Ubud, Lembah Metro Resort, properti perumahan, guest house, dan villa.

Dari banyaknya pelaku usaha yang ada di Kota Batu dan belum memiliki IMB itulah. Satpol PP Kota Batu menggelar pembinaan pengawasan ketentuan perijinan dan penegakan perda guna mewujudkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha di Kota Batu.

Dalam pembinaan tersebut turut mengundang 450 peserta terdiri dari pelaku usaha, Dinas Penanaman Modal, Diskumdag, Camat, Lurah/Kades se Kota Bayu di Graha Pancasila Kota Batu, Jumat (13/12) siang.

Plt Kepala Satpol PP Kota Batu, M. Adhim menyampaikan tentang pentingnya pembinaan tentang perijinan dan penegakan perda bagi pelaku usaha di Kota Batu. Pasalnya pelaku usaha juga berkontribusi dalam membangun dan mengentaskan kemiskinan di Kota Wisata Batu ini.

"Kami tak ingin banyak pelaku usaha di Kota Batu dipanggil Satpol PP karena terjerat masalah terkait IMB. Karena itu kegiatan ini digelar agar pelaku usaha mengetahui proses perijinan yang benar," ujar Adhim kepada Malangpostonline.com Jumat (13/12).

Ia menerangkan, bagi pelaku usaha yang melanggar sudah pasti akan mendapatkan peringatan, surat pemanggilan, sidang tindak pidana ringan, dan menutup usaha jika melalukan pelanggaran berat.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batu, Bambang Kuncoro jika pihaknya tidak akan memberikan IMB bagi pelaku usaha yang mendirikan bangunan dengan melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang IMB.

Ia mencontohkan seperti Lembah Metro yang mendirikan usaha di atas lahan hijau atau lahan produktif seperti Lembah Metro yang hingga kini ijinnya belum ia keluarkan. Begitu juga dengan Ubud Hotel yang dihentikan pembangunannya karena melanggar Amdal lalin dan apa yang diajukan dalam IMB tidak sesuai dengan perencanaan.

"Kami tidak ada toleransi bagi pelaku usaha yang melanggar aturan. Salah satunya kami tidak mengeluarkan IMB Lembah Metro karena berdiri di atas lahan hijau," bebernya.

Karena itu ia berpesan agar pelaku usaha mengikutu alur perizinan. Mengingat saat ini bagi pelaku usaha dipermudah dengan adanya perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS).

"OSS merupakan upaya pemerintah agar pemohon tidak bertemu dengan pengusaha. Sehingga tak ada kecurigaan. Ini juga mempermudah persyaratan. Karena ijin yang diterbitkan meliputi ijin lingkungan, lokasi dan usaha meliputi SIUP, TDP, TDUP, TDG, dan IUI," pungkasnya. (eri/Malangpostonline.com)

Editor : eri
Uploader : slatem
Penulis : eri
Fotografer : eri

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU