Tiga Raperda Peningkatan Fasilitas Umum, PKB Minta Fasilitas Keamanan Pasar

  • 11-02-2020 / 17:11 WIB
  • Kategori:Batu
Tiga Raperda Peningkatan Fasilitas Umum, PKB Minta Fasilitas Keamanan Pasar Sampaikan : Perwakilan fraksi PKB, Nur Ali menyerahkan draft pandangan terkait tiga Raperda yang diinisiasi oleh Pemkot Batu dalam Paripurna Selasa (11/2) siang.

Malangpostonline.com, BATU - Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas umum terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu melalui tiga Raperda yang telah disampaikan pada rapat paripurna Senin (10/2) kemarin.

Tiga Raperda terebut diantaranya Retribusi Pelayanan Pasar, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas serta Raperda Perubahan Atas Perda

Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Dari tiga Raperda inisiatif eksekutif tersebut mendapat dukungan penuh dari legislatif. Hal itu disampaikan oleh tujuh fraksi dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi atas tiga Raperda tersebut.

Beberapa diantaranya disampaikan oleh fraksi PKB melalui jubir Nur Ali. Ia mengatakan jika tiga Raperda perlu dibahas lebih lanjut. Pasalnya berhubungan langsung dengan peningkatan fasilitias dan pelayanan terhadap masyarakat.

"Tiga Raperda ini sangat penting. Untuk Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas misalnya untuk menghindari konflik yang terjadi antara permukiman perumahan dan perkampungan. Seperti akses jalan yang akan diambil oleh pemerintah agar tidak ada eksklusifitas. Begitu juga dengan permasalahan saluran limbah," bebernya.

Dalam penyusunan dan pembahasan raperda ini, PKB meminta agar memperhatikan sinkronisasi atau kesesuaian dengan perda lain yang terkait. Yaitu perda RTRW yang sudah mengatur tentang zona-zona terkait dengan pembangunan yang ada di Kota Batu.

Pasalnya masih banyak pengembang yang memiliki etika kurang baik seperti langsung pergi begitu saja. Padahal banyak pengembangan perumahannya masih belum selesai dan terkadang menjual lahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas perumahan kepada oknum lain. Sehingga perlu sangsi yang tegas untuk pengembang-pengembang tersebut.

Kemudian untuk Retribusi Pasar pihaknya meminta transparansi. Sehingga nantinya melalui pansus bisa mencermati dan mendalami permasalahan yang ada. Mengingat retribusi pasar selama ini kurang maksimal.

"Dengan adanya Raperda ini kami minta nantinua dilakukan penataan kembali lapak pasar dan penertiban retribusi. Serta memperhatikan kebersihan lingkungan pasar, fasilitas toilet umum yang bersih, dan memberikan keamanan pada masyarakat," paparnya.

Khususnya untuk keamanan pasar, fraksi PKB meminta agar tindakan kriminal bisa diminimalisir dengan adanya security dan pemasangan CCTV. Serta adanya hidran untuk mencegah terjadinya kebakaran.

Kemudian untuk perubahan Atas Perda Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pihaknya meminta agar mewujudkan admistrasi aset atau kekayaan daerah agar optimal. Karena selema dinilai belum baik.

"Untuk retribusi kekayaan daerah kami harap nanti mampu memperbaiki sistem manajemen kekayaan daerah yang lebih efisien dan transparan. Serta dilakukan pendataan ulang dan sertifikasi kekayaan daerah di Kota Batu yang bertujuan menghilangkan kebocoran," ungkapnya. (eri)

 

PENTING! Baca Ini:

https://m.malangpostonline.com/bisnis/lowongan-kerja

https://m.malangpostonline.com/bisnis/iklan-baris

https://m.malangpostonline.com/bisnis/iklan-properti

Editor : eri
Uploader : rois
Penulis : eri
Fotografer : eri

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU