CSR Perusahaan di Kota Batu Dinilai Tak Maksimal, Butuh Adanya Perda

  • 30-03-2020 / 06:27 WIB
  • Kategori:Batu
CSR Perusahaan di Kota Batu Dinilai Tak Maksimal, Butuh Adanya Perda WUJUD CSR: Salah satu wujud CSR di Kota Batu, persembahan Bank Jatim berupa taman di Jalan Pattimura.

Malangpostonline.comBATU-Pemberian Corporate Sosial Responsibility (CSR) oleh perusahaan atau pengusaha di Kota Batu dinilai tak maksimal dan tak transparan. Sehingga Kota Batu butuh Perda CSR agar perusahaan dan pengusaha melakukan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat di Kota Batu dengan tepat. Hal ini ditegaskan Wakil Ketua I DPRD Kota Batu, Nurochman kepada Malang Post, Minggu (29/3) kemarin.

Nurochman sangat mendukung dengan adanya Perda CSR segera digarap. Karena selama ini dia menilai CSR yang diberikan oleh perusahaan atau pengusaha di Kota Batu belum maksimal.

"Dengan tidak adanya Perda CSR, rupanya perusahaan besar di Batu mengelola sendiri CSR-nya. Ini menurut saya belum maksimal dan tidak memenuhi prinsip-prinsip sinergitas dan transparansi," papar Nurochman.

Karena itu, lanjut laki-laki yang akrab disapa oleh Cak Nur ini, pada tahun ini Perda CSR sudah masuk dalam Program Perencanaan Peraturan Daerah (Propemperda) 2020. Rencananya setelah pandemi Covid-19, pihaknya sudah bisa menggarap Perda tersebut.

"Dengan kondisi seperti ini (Pandemi Covid-19, red) setidaknya perusahaan atau pengusaha di Kota Batu bisa ikut membantu melalui dana CSR untuk kepentingan kemanusiaan. Seharusnya melalui sinergi para pengusaha melalui CSR perusahaannya sangat membantu pemerintah dan elemen masyarakat lainnya mencegah Covid-19," bebernya.

Hal itu juga disampaikan oleh Praktisi dan Konsultan Bisnis Muhamad Rizky Ramdhan, bahwa seharusnya dana CSR bisa membantu pemerintah dalam mencegah Covid-19. Baik CSR dari perusahaan swasta dan BUMN bisa membantu masyarakat di tengah pandemi corona.

"Ada banyak perusahaan yang berada di Kota Batu. Mereka harusnya tanggung jawab terhadap lingkungan sosial karena beroperasi dan mencari keuntungan di sini. Dana CSR tersebut sebagai sumbangsih bantuan sosial dari perusahaan," terangnya.

Harusnya, lanjut dia, Kota Batu sudah memiliki Perda tersebut agar bisa mengatur regulasi CSR. Apakah dana CSR tersebut bisa digunakan untuk memberikan alat untuk usaha warga sekitar, membuat taman seperti di Kota Malang, pemberdayaan melalui pelatihan. Hingga memberi bantuan pengadaan masker, hand sanitizer, hingga bantuan alat pelindung diri.

Namun alumnus S3 FIA Bisnis Universitas Brawijaya ini menyayangkan jika sampa saat ini Kota Batu belum memiliki Perda CSR. Karena dengan tidak adanya aturan tersebut, dana yang digelontorkan dari CSR masih simpang siur berapa total dana yang disalurkan dan siapa yang mengelola tidak bisa dipertanggung jawabkan.

"Tidak transparansinya dana CSR menimbulkan masalah besar di Kota Batu. Sebagai pengamat saya mendorong pihak eksekutif dan legislatif merampungkan perda CSR. Tujuannya supaya ada lembaga yang menanggani CSR secara khusus. Sehingga CSR bisa tepat sasaran," jelas Rizky kembali.

Dengan Perda diharapnya, perusahaan dan pengusaha di Kota Batu bisa memberikan kontribusi ke masyarakat. Mengingat ada banyak potensi perusahaan dan tempat wisata sampai hotel yang beroperasi di Kota Batu.(eri/ary)

 

PENTING! Baca Ini:

https://m.malangpostonline.com/bisnis/lowongan-kerja

https://m.malangpostonline.com/bisnis/iklan-baris

https://m.malangpostonline.com/bisnis/iklan-properti

 

 

Editor : bua
Uploader : slatem
Penulis : MP
Fotografer : MP

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU