Dewan Minta Transparansi Pergeseran Anggaran Covid-19

  • 10-04-2020 / 19:55 WIB
  • Kategori:Batu
Dewan Minta Transparansi Pergeseran Anggaran Covid-19 Fraksi PKB DPRD Kota Batu H.M. Didik Subiyanto bersama anggota fraksi PDIP Khamim Tohari dan fraksi Gerindra Agung Sugiyono tanggapi Covid-19

Malangpostonline.comBATU - Anggota DPRD Kota Batu kecewa mengaku kecewa karena tidak adanya transparansi pergeseran anggaran Covid-19 yang dilakukan oleh Pemkot Batu. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Batu H.M. Didik Subiyanto, Jumat (10/4) sore.

"Terkait pergeseran anggaran untuk penanganan Covid-19 kami masih belum mengetahui. Bahkan kami tidak pernah diajak ngomong terkait hal itu," ujar Bianto kepada Malangpostonline.com

Lebih lanjut, pihaknya meminta Pemkot Batu, terutama Satgas Covid-19 agar sesegera mungkin menyampaikan pergeseran anggaran. Yang diketahui jika sampai saat ini eksekutif telah meningktkan anggaran Covid-19 menjadi Rp 102 miliar dari pergeseran awal Rp 59,4 miliar.

Selain kurangnya transparansi pergeseran anggaran, dewan menilai birokrasi pemkot terbilang lambat. Padahal dengan situasi ini perlu adanya hal tersebut agar masyarakat tidak semakin was-was dan bertanya-tanya.

"Karena itu kami berencana memanggil gugus tugas pada Selasa (14/4) pakan depan untuk melakukan hearing. Kami akan meminta mereka merinci setiap OPD dalam pergeseran anggaran untuk Covid-19 dan penggunaannya," tegas politisi PKB ini.

Tak hanya itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Khamim Tohari menyarankan agar Pemkot Batu agar memakai anggaran Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tahun 2019 yang nilainya mencapai Rp 200-an miliar lebih. Sebab, dengan menggunakan dana SiLPA tidak akan mengganggu program APBD Kota Batu dan dalam pelaksanaanya tidak butuh waktu lama.

"Dengan menggunakan dana SiLPA setidaknya untuk penanganan Covid-19 bisa segera cepat terwujud. Sehingga tidak serumit mengalihkan anggaran APBD," bebernya.

Ditambahkan oleh anggota DPRD Kota Batu dari Fraksi Gerindra Agung Sugiyono jika seharusnya dalam kondisi darurat, Pemkot Batu memiliki kewenangan untuk segera mewujudkan bantuan serta realisasi pencegahan Covid-19.

"Masyarakat saat ini sudah menjerit. Namun pemkot masih saja berkutat dengan alasan birokrasi dan lainnya. Kasihan kan masyarakat," ungkapnya.

Sementara itu, Jubir Covid-19 Kota Batu M. Chori mengaku sementara ini masih mengoptimalkan anggaran yang ada dalam APBD 2020 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020.

"Kecuali kalau kebutuhan anggarannya masih kurang dan sudah tidak bisa dilakukan realokasi dan pergeseran dari anggaran yang ada, baru menggunakan anggaran dalam kas yang tersedia salah satunya SiLPA," pungkasnya. (eri)

 

PENTING! Baca Ini:

https://m.malangpostonline.com/bisnis/lowongan-kerja

https://m.malangpostonline.com/bisnis/iklan-baris

https://m.malangpostonline.com/bisnis/iklan-properti

Editor : eri
Uploader : slatem
Penulis : eri
Fotografer : eri

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU