Diskusi Evaluasi PPDB Sistem Zonasi

Kurang Sosialisasi dan Banyak Kelemahannya

  • 24-06-2019 / 22:58 WIB
  • Kategori:Malang
Kurang Sosialisasi dan Banyak Kelemahannya DISKUSI PPDB: Ketua MKKS SMAN Kota Malang Tri Suharno (kiri),dan Anggota Komisi D DPRD Kota Malang M. Syaiful Ali Fatah (Kanan) mengkritisi persoalan PPDB di Graha Malang Post.

MALANG-Rangkaian proses pelaksanaan PPDB hingga tingkat SMA/SMK berakhir usai pengumuman jalur online PPDB SMA/SMK, Sabtu (22/6). Namun dampak positif dan negatif yang ditimbulkan masih terus ramai diperdebatkan berbagai kalangan masyarakat. Atas dasar tersebut Malang Post menggelar diskusi evaluasi sistem zonasi dalam PPDB tahun ini.

Diskusi terkait PPDB yang dimoderatori langsung oleh Pemred Malang Post Dewi Yuhana, Senin (24/6) di Graha Malang Post.  Persoalan yang muncul dalam PPDB, dinilai merupakan dampak dari minimnya sosialisasi oleh Dinas Pendidikan.

Diskusi yang membahas terkait persoalan PPDB kali ini dihadiri oleh sejumlah pihak-pihak terkait mulai dari anggota Komisi D DPRD Kota Malang yakni M. Syaiful Ali Fatah dan Yusana. Hadir pula Ketua MKKS SMA Negeri, Tri Suharno. Para kepala sekolah juga menyisihkan waktu untuk mengikuti diskusi ini.

Antara lain, Kepala Sekolah SMK Farmasi Maharani Rahayu Ndaru W, Kepala Sekolah SMK YP 17 2 Malang S. Riyanto, perwakilan SMK Muhammadiyah Malang 2 Lukman Hakim, Kepala SMK Widyagama Mawan Sulupadi dan Kepala SMK PIM Siti Zubaidah. Perwakilan DPKM Achmad Subakir, Ketua MKKS SMP Swasta Idham Cholic, perwakilan MKKS SMP Negeri Sri Nuryani.

Di Malang Raya, persoalan sudah muncul ketika PPDB tingkat SMP bulan Mei. Di Kota Malang muncul gelombang protes dari para wali murid, yang berujung pada perdebatan antara Dinas Pendidikan Kota Malang dengan Komisi D DPRD Kota Malang. Hal tersebut terjadi, lantaran para wali murid menggerudug Gedung Dewan selama kurun waktu pendaftaran PPDB SMP untuk melayangkan protes.

Para wali murid yang protes ke Gedung Dewan, umumnya terjadi karena mereka kurang paham terkait dengan kebijakan PPDB zonasi. Bahkan ada belum mengetahui sama sekali terkait kebijakan baru yang diterapkan.

Kemudian diketahui, bahwa proses sosialisasi penerapan kebijakan baru PPDB zonasi baik itu tingkat SMP maupun SMA dilakukan mulai bulan Januari, namun petunjuk teknis secara terperinci baru disosialisasikan beberapa hari sebelum pendaftaran dibuka. Hal tersebut dianggap membuat bingung para siswa beserta walinya yang masih memahami proses PPDB sebelumnya yang dominan menggunakan nilai UN (NUN).

"Untuk penerapan zonasi meskipun sudah mulai disosialisasikan sejak Januari, masih belum maksimal. Sehingga para wali murid masih kesulitan untuk memahami," kata anggota Komisi D DPRD Kota Malang M. Syaiful Ali Fatah.

Permendikbud Nomor 51 sendiri sebenarnya sudah dikeluarkan pada  tahun 2018, namun sosialisasi kepada masyarakat dinilai masih sangat minim. Hal tersebut ditengarai oleh perancangan juknis di daerah yang baru terselesaikan menjelang proses pelaksanaan PPDB.

Menurut Ketua MKKS SMP Swasta Kota Malang Drs. Idham Cholic, M.Pd, sebenarnya penerapan kebijakan PPDB, jika tersosialisasikan dengan baik tentunya tidak akan menimbulkan permasalahan. Selain karena tidak tersosialisasikan dengan baik, juga disebabkan oleh orientasi masyarakat yang masih 'negeri minded'. Sehingga kebijakan zonasi, yang tujuannya memeratakan baik itu terhadap sekolah negeri maupun swasta masih sulit untuk diresapi oleh masyarakat.

"Jika sudah memahami, sebetulnya tidak ada masalah. Kecenderungan orang tua sekarang masih 'negeri minded'. Jadi sulit diberi pemahaman terkait pemerataan yang ke depannya baik itu sekolah negeri maupun swasta yang sama-sama berkualitas," terang Idham pada diskusi yang dihadiri oleh perwakilan sekolah negeri dan swasta di Kota Malang tersebut.

Masih sejalan dengan yang disampaikan oleh Ketua MKKS SMP swasta tersebut, Kepala SMK Farmasi Maharani Rahayu Ndaru W. S.si, S.Pd juga memberikan pendapat. Bahwa untuk penerapan kebijakan baru, seharusnya ada upaya lebih dalam hal sosialisasi kepada masyarakat. Karena sosialisasi yang kurang seperti saat ini, menimbulkan demotivasi terhadap siswa-siswa yang sudah berupaya keras dalam meraih capaian bidang akademik. Akhirnya tidak digunakan sebagai salah satu kriteria untuk masuk ke jenjang berikutnya.

"Untuk sesuatu yang baru harusnya membutuhkan sesuatu yang lebih, ada demotivasi karena sosialisasinya yang kurang. Mereka jadi kecewa," kata Rahayu.

Pun sama halnya yang disampaikan oleh perwakilan SMK Muhammadiyah 2, Lukman Hakim, bahwa aspek kurangnya sosialisasi menjadi akar persoalan mencuatnya isu PPDB zonasi. Namun ia menambahkan bahwa ini selanjutnya menjadi tantangan bersama yang harus dihadapi baik itu oleh sekolah negeri maupun swasta.

Di sisi lain, jika melihat rasio kelulusan pada jenjang SD hingga SMA yang tidak seimbang dengan daya tampung sekolah, sebenarnya sudah dapat dipastikan akan menimbulkan persoalan. Namun kali ini persoalannya menjadi semakin meruncing, lantaran kebijakan baru yang diterapkan tidak disosialisasikan dengan baik terkait dengan teknis dan tujuan kebijakannya.

"Lulusan SD ada 14.960, sedangkan daya tampung SMP hanya 6.565. Sudah jelas itu menimbulkan persoalan. Lalu juga karena kurang sosialisasi yang diakui langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang. Ditambah dengan pada persentase zonasi yang terlalu besar," lanjutnya.

Kemudian juga, Persentase zonasi sebesar 90 persen untuk PPDB tingkat SMP di Kota Malang yang diterapkan secara mutlak, dinilai terlalu kaku oleh Komisi D. Karena sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Mendikbud, PPDB zonasi hingga tingkat SMP bisa disesuaikan dengan kearifan lokal. Sehingga penerapan zonasi dengan kuota sebesar 90 persen dinilai terlalu dipaksakan. Lantas mengorbankan beberapa wilayah zona yang pada pemetaan sebenarnya sudah ditehui bahwa sekolahnya tidak ada.

Pada diskusi kali ini, tak hanya aspek sosialisasi dan besarnya persentase zonasi yang dianggap sebagai kelemahan penerapan kebijakan PPDB zonasi. Namun juga ketidaksiapan terkait dengan perangkat pelaksana kebijakan PPDB zonasi mulai dari perangkat aplikasi hingga faktor acuan jarak yang mengacu pada data identitas yang kurang sesuai sehingga menunjukkan jarak yang tidak semestinya pada google map.

"Kasusnya seperti tetangga saya yang lokasinya hampir sama, tapi yang satunya diterima dan yang satunya tidak. Itu karena persoalan administrasi yang belum siap, meskipun sebagian bisa diselesaikan melalui koordinasi dengan Dispenduk Capil," kata perwakilan MKKS SMP Negeri, Sri Nuryani.

Lebih lanjut, Sri Nuryani juga menyoroti terkait dengan kesiapan aplikasi yang digunakan dalam proses PPDB. Lantaran ketika proses entri data identitas siswa cukup banyak yang memunculkan kesamaan NIK satu dengan yang lainnya. Terkait hal tersebut, Komisi D DPRD Kota Malang sempat melayangkan surat terkait peninjauan perangkat IT dalam pelaksanaan PPDB yang berpotensi menimbulkan persoalan.

"Kami sempat mengirimkan surat ke Mendikbud terkait tinjauan perangkat IT pada bulan Februari lalu, tapi itu ditolak," imbuh anggota Komisi D M. Syaiful Ali Fatah.

Sementara itu, untuk pelaksanaan PPDB tingkat SMA/SMK yang kebijakannya berada pada ranah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga dinilai masih minim sosialisasi. Namun bedanya, jika tingkat SMP pendaftaran dan pengumuman dilakukan secara manual di sekolah-sekolah. Sehingga membuat protes para wali murid nampak langsung pada waktu pendaftaran dan pengumuman. Sedang untuk tingkat SMA, pendaftaran dan pengumumannya dilakukan secara online, sehingga konsentrasi siswa tak nampak langsung di sekolah-sekolah.

Namun, menurut Kepala MKKS SMA Negeri Kota Malang, Tri Suharno, PPDB tingkat SMA lebih kondusif karena tidak sekaku PPDB tingkat SMP yang menerapkan kuota zonasi sebesar 90 persen. Untuk tingkat SMA, selain zonasi, kuota terbesar masih disediakan untuk jalur NUN. Bahkan pada menjelang akhir masa pendaftaran, jalur prestasi NUN diperbesar kuotanya sesuai dengan surat edaran Mendikbud. Bahwa jalur prestasi kuotanya menjadi 15 persen. Sehingga pada tingkat SMA PPDB tidak hanya dominan berdasar pada jarak saja.

"Tidak ada sesuatu yang heboh, karena SMA itu tidak kaku. Zonasi oke, tapi tidak saklek. Dalam bentuk NUN masih digunakan sebagai kriteria seleksi," kata Tri.(mg3/ary/bersambung)

Editor : Ary
Uploader : abdi
Penulis : asa
Fotografer : Guest

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU