Minta Pendampingan KPK

  • 01-09-2019 / 01:10 WIB
  • Kategori:Malang
Minta Pendampingan KPK Koordinator Badan Pekerja MCW, M Fahrudin A

SEBENARNYA Pemkot Malang harus menimbang prioritas proyek mercusuar. Jika dihitung berdasar skala mendesak, mestinya yang dituntaskan dulu yakni pembangunan Jembatan Kedungkandang. Agar tak mengundang masalah kemudian hari, MCW menyarankan Pemkot Malang meminta pendampingan KPK. 
Anggota DPRD Kota Malang, Eko Hadi Purnomo mengakui pembahasan anggaran proyek mercusuar tidak begitu detail. “Memang karena begitu padatnya saat itu teman-teman dewan (periode 2014-2019) tak bisa saling ngintip pembahasan per komisi. Akhirnya kita memang seperti dikejar deadline. Tidak bisa begitu menelaah satu satu proyek,” ungkapnya. 
Meski begitu terhadap proyek yang dianggapnya tak mendesak, kedepan ia bersama anggota dewan periode 2019-2024 kembali membedah rencana kerja dan anggaran Pemkot Malang kedepan. Mana-mana saja proyek beranggaran besar akan mendapatkan porsi pengawasan lebih ketat dan dikontrol ketat. 
“Ya seperti Islamic Center sudah gagal lelang kemarin, lalu ada MCC yang kita tak  tahu detail itu buat apa sebenarnya. Padahal masyarakat ini lho inginnya dibina, kotanya bersih, jalannya bagus dan tak macet lagi. Sederhana saja,” tandas anggota dewan dapil Blimbing ini. 
Terpisah, Koordinator Badan Pekerja MCW, M Fahrudin A mengatakan, sah-sah saja Pemkot Malang  memiliki program infrastruktur sekala besar. Cuman jika berkaca pada sejumlah proyek besar di Kota Malang,  banyak yang bermasalah. “Jembatan Kedungkandang, rumah sakit, dan lain-lain harus dijadikan evaluasi Pemkot Malang dalam pembuatan dan pelaksanaan proyek besar dimasa sekarang atau dimasa mendatang,” katanya. 
Fahrudin menyarankan Pemkot Malang meminta pendampingan secara khusus kepada KPK terhadap proyek-proyek besar tersebut. Sehingga dalam proses perencanaan, pelaksanaannya sesuai dengan apa yangg diharapkan. 
“Selain itu tentu Pemkot Malang juga harus membuka secara luas setiap proses yang dilakukan kepada publik. Setiap dokumen yang berkaitan dengan proyek tersebut harus dibuka seluas-luasnya kepada publik. Sehingga dari situlah publik bisa ikut mengawasi,” sarannya.(ica/van) 

Editor : van
Uploader : abdi
Penulis : ica
Fotografer : ya

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU