Kejaksaan Periksa 204 Wajib Pajak Nakal

  • 02-09-2019 / 15:34 WIB
  • Kategori:Malang
Kejaksaan Periksa 204 Wajib Pajak Nakal Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto koordinasi dengan Kepala Kejari Malang Amran Lakoni.

MALANG- Ini jadi peringatan bagi Wajib Pajak (WP) bandel di Kota Malang. Jika tetap saja ‘nakal’ dan tak kunjung beritikad baik dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya, maka siap-siap saja dipidanakan!

Sikap tegas dan tanpa ampun itu diserukan secara langsung Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Malang, Dian Purnama SH. Menurutnya, ada kemungkinan WP bandel digugat dan diproses secara hukum.

"Yang sudah memenuhi panggilan pemeriksaan dan kemudian mulai membayar walaupun dengan cara mengangsur, berarti masih ada itikad baik. Sebaliknya, maka yang tidak beritikad baik padahal nilai tunggakan pajaknya cukup signifikan, bakal digugat secara perdata," tuturnya Senin (2/9) siang.

Proses gugatan mulai dilakukan pihak kejaksaan setelah menerima Surat Kuasa Khusus Litigasi dari Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang.

Sebelum menapak lebih jauh, kejaksaan masih akan memberi kesempatan panggilan ulang kepada para WP bandel tersebut.

"Jika masih tetap tidak ada itikad baik, akan diproses gugatannya sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku," seru Dian.

BP2D atas nama Pemkot Malang memang menggandeng kejaksaan dengan melimpahkan Surat Kuasa Khusus (SKK). Dari data rekap progress pemeriksaan pajak daerah yang ditangani Kejari Malang sampai dengan akhir Agustus lalu, tercatat ada 204 WP yang diperiksa oleh korps Adhyaksa tersebut.

Rinciannya, ada 164 WP Reklame yang jika ditotal nilai tunggakannya mencapai lebih dari Rp 1 Milyar, kemudian ada 15 WP Hotel dengan tunggakan kisaran Rp 700 juta, 10 WP Resto dengan tunggakan Rp 415 juta, 9 WP BPHTB dengan tunggakan Rp 480 juta serta enam WP PBB Perkotaan dengan nilai tunggakan kisaran Rp 566 juta. (fin/aim/Malangpostonline.com)

Editor : aim
Uploader : irawan
Penulis : fin
Fotografer : fin

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU