Lakukan Aksi dan Bakar Ban, HMI Sebut Indonesia Darurat

  • 20-09-2019 / 16:29 WIB
  • Kategori:Malang
Lakukan Aksi dan Bakar Ban, HMI Sebut Indonesia Darurat

MALANG- Seruan Indonesia Darurat diteriakan di depan Gedung DPRD Kota Malang sore ini. Massa aksi terlihat membakar ban dan berorasi. Hal ini dilakukan menyusul aksi unjuk rasa puluhan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Malang menolak beberapa poin kerja pemerintah pusat belakangan ini. 

Koordinator Lapangan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Malang, Lazuardi Wildan menyampaikan akhir-akhir ini begitu banyak terjadi kesewenang-wenangan pemerintah pusat yang menciderai nilai-nilai luhur reformasi dan tidak mementingkan kesejahteraan warga serta masyarakat umum. 

“Hal ini bisa kita lihat dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam membuat kebijakan,” ujarnya. 

Pertama yang dikeluhkan adalah kenaikan BPJS yang menyiratkan pemerintah tidak paham keinginan rakyat yang menginginkan pelayanan kesehatan mudah, nyaman dan murah. 

Kedua, RUU KUHP yang dianggap massa aksi banyak memuat pasal-pasal yang bersifat karet dan ambigu. Misalnya, (Pasal 218, 219, 220) menyebutkan ”setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan”.

Ketiga, RUU Pertanahan, yang masih banyak masyarakat belum paham betapa hebat dampak buruk jika pemerintah mengesahkan dan memberlakukannya pada akhir September. 

Keempat, soal kebakaran Hutan yang dianggap lambat diselasaikan pasalnya sudah 22 tahun karhutlah dan abu asap menghantui pulau Sumatra dan Kalimantan dalam kurun waktu antar 1997 hingga yang paling parah terjadi pada tahun 2014-2015 yang sudah ditetapkan  /sebagai Bencana Nasional. 

“Maka menyampaikan sikap penolakan segala bentuk kesewenang-wenangan pemerintah dalam mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan rakyat,” tegas Lazuardi lagi. 

Mereka menegaskan untuk menolak RUU KUHP Pasal 218, 220 dan 241, menolak RUU Pertanahan Pasal 91 ”penggusuran paksa” , menolak revisi 72 UU Tentang Investasi Asing, menolak Kenaikan Iuran BPJS , dan menuntut Pemerintah Untuk Menindak Tegas Pelaku Pembakaran Hutan Dan Memberikan Sanksi Berat Terhadap Koorporasi/Perusahaan Yang Terlibat. (ica/Malangpostonline.com)

Editor : ica
Uploader : irawan
Penulis : ica
Fotografer : Buari

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU