Dewan Akan Revisi Kembali Perda Minol

  • 22-09-2019 / 18:20 WIB
  • Kategori:Malang
Dewan Akan Revisi Kembali Perda Minol

MALANGPOSTONLINE.COM - Pasca ditentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KotaMalang akan melakukan revsi terkait Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang. Salah satunya, yang berkaitan dengan peredaran minuman beralkohol (minol).

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang, Trio Agus mengungkapkan, Perda Minol yaitu Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang pengawasan, Pengendalian Dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol harus direvisi kembali. Sebab, ada beberapa poin yang perlu dipertegas. Terutama berkaitan dengan sanksi yang diatur."Salah satu yang menjadi perhatian kita bersama adalah Perda Nomor 5 Tahun 2006 yang akan direvisi," terang dia.

Hal tersebut sebelumnya juga pernah disinggung Anggota DPRD Kota Malang fraksi PAN, Lookh Mahfud. Dia menyampaikan, peredaran minuman keras (miras) menjadi konsentrasi yang harus diberi tindakan tegas. Sebab, selama ini, tak sedikit korban yang harus kehilangan nyawanya karena peredaran minuman keras yang tidak sesuai.

“Perda minol menjadi salah satu yang akan kami bahas setelah alat kelengkapan dewan terbentuk. Dan ternyata kita belum lama ini malah digegerkan dengan adanya korban yang meninggal karena miras oplosan," jelas dia.

Sementara itu, pada Perda Nomor 5 tahun 2006 juga dijelaskan mengenai beberapa sanksi yang diberikan bagi pelanggar aturan. Dalam BAB X yaitu berkaitan dengan Sanksi Administrasi Pasal 22 ayat satu disebutkan, setiap orang atau perusahaan yang kedapatan menjual Minuman Beralkohol sebagai penjual langsung dan atau pengecer Minuman Beralkohol golongan A, B dan C serta penjual langsung dan/atau pengecer Minuman Beralkohol untuk tujuan kesehatan, tanpa memiliki ijin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perijinan yang berkaitan dengan usahanya dapat dicabut dengan segala akibat hukumnya.

Kemudian ayat dua menyampaikan, Tata Cara pencabutan perijinan yang berkaitan dengan usahanya serta segala akibat hukumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Selanjutnya pada BAB XI Berkaitan dengan Ketentuan Pidana, Pasal 23 ayat satu disebut, setiap orang atau perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah. Dan pada ayat dua disebut jika petugas berhak menyita barang dari pelanggar sebagaimana ketentuan yang ada.(tea/Malangpostonline.com)

Editor : tea
Uploader : slatem
Penulis : tea
Fotografer : Firman

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU