Satpol PP Lakukan Optimalisasi Penegakan Perda Kepada OPD

  • 07-10-2019 / 17:11 WIB
  • Kategori:Malang
Satpol PP Lakukan Optimalisasi Penegakan Perda Kepada OPD atuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang mengajak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan optimalisasi dan sinkronisasi penegakan Peraturan Daerah (Perda), Senin (7/10).

Malangpostonline.com - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang mengajak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan optimalisasi dan sinkronisasi penegakan Peraturan Daerah (Perda), Senin (7/10). Bertempat di Atria Hotel Malang, penguatan sinergi tersebut juga dilengkapi dengan bedah tugas serta evaluasi tugas Satpol PP.

Kepala Satpol PP Kota Malang, Priyadi mengungkapkan, melalui kegiatan tersebut, pihaknya akan membangkitkan kembali Perda yang ada kepada para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). “Kami berharap, kepala OPD bisa jaga sinergi agar tidak egosektoral,” terang dia di sela-sela acara.

Kegiatan tersebut sekaligus membedah tugas dan fungsi Satpol PP untuk menegakkan Perda. Untuk itu, pihaknya mendatangkan Anggota DPRD Kota Malang, Direktur Satpol PP Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Mabes Polri. “Selain kepala OPD, kami juga mengundang camat, lurah dan yang berkaitan dengan PPNS untuk menyatukan koordinasi,” jelas dia.

Selain melakukan penindakan terhadap toko modern dan lainnya, Satpol PP juga akan melakukan evaluasi terhadap tugas yang dilakukan. Sebab, selama ini, masih ada beberapa aturan yang perlu dievalasi. “Sehingga, kami mau melakukan tindakan juga ragu., akrena tidak punya dasar. Untuk itu, kami akan lakukan pencerahan kembali melalui program ini,” kata pria berkacamata ini.

Priyadi menambahkan, kegiatan tersebut ditargetkan mampu meningkatkan pemahaman kepada para OPD dan masyarakat. “Kita bangkitkan kembali agar kerjasama bisa berjalan dengan baik,” ujar dia.

Sementar itu, Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko mengungkapkan, melalui kegiatan tersebut, tugas dan fungsi Satpol PP akan dibedah habis. Hal tersebut bertujuan agar tata kelola pemerintahan kemasyarakatan dan pembangunan bisa lebih tertib. “Dalam melakukan tugas tersebut, harus ada yang mengawasi. Untuk itu, perlu dibuat Perda,” kata dia.

Selain itu, melalui kegiatan tersebut juga diadakan evaluasi. Sampai saat ini, masih ada beberapa aspek punishment yang bisa membuat jera. “Ternyata, ada yang masih belum jera, sehingga ini jadi masukan. Kami berharap, tidak ada aspek egosektoral, sehingga bisa terkoordinasi dengan baik dan bisa terwujud sesuai dengan rencana,” tandas dia.(tea/Malangpostonline.com)

Editor : tea
Uploader : irawan
Penulis : tea
Fotografer : Firman

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU