Dewan Akan Lakukan Sidak ke Rumah Bung Tomo

  • 07-10-2019 / 18:34 WIB
  • Kategori:Malang
Dewan Akan Lakukan Sidak ke Rumah Bung Tomo

Malangpostonline.com - Rumah milik Bung Tomo yang ada di Jalan Besar Ijen No 6 Malang akan dilakukan pembangunan. Padahal, rumah tersebut merupakan salah satu bangunan cagar budaya. 

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika menyayangkan hal tersebut. “Wah, sayang banget, ya,” terang dia ketika ditemui Malangpostonline.com, Senin (7/10).

Pria asal Bali tersebut menguraikan, terkait pembangunan yang dilakukan, pihaknya akan menyerahkan kepada Komisi D yang berwenang untuk mengatasi permasalahan kebudayaan. “Nanti saya akan minta Komisi D untuk meninjau, setelah agenda kami selesai,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Komisi D Kota Malang, Wanedi menguraikan, pembangunan bangunan cagar budaya tersebut harus sesuai dengan Perda. Berdasarkan aturan yang ada, bangunan cagar budaya yang akan diubah harus ada rekomendasi dari TIm Ahli Cagar Budaya (TACB). 

“Rumah tersebut merupakan bangunan cagar budaya. Kita lihat saja pembangunannya, harus sesuai Perda,” kata dia ketika dikonfirmasi Malangpostonline.com.

Terkait sidak yang akan dilakukan, pihaknya akan mengatur jadwal untuk meninjau rumah itu. “Coba kami lihat kondisi dulu. Sebab, minggu ini kadwal masih full,” jelas dia.

Sementara itu, Sekretaris TACB Kota Malang Agung H Buana menguraikan, bangunan tersebut sudah terjual kepada pihak ketiga sejak satu atau dua bulan lalu. Meski demikian, ketika akan dilakukan pembangunan, ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi. “Mulai dari surat keterangan Advice Planning hingga pengajuan berkas IMB terkait perubahan atau penambahan. Sementara, khusus bangunan cagar budaya, harus ada rekomendasi dari TACB,” urai dia.

Sampai saat ini, lanjut dia, rekomendasi atau permohonan pengajuan pembangunan masih belum ada. “Belum ada pengajuan, apalagi rekomendasi yang kami keluarkan,” tegas dia.

Terpisah, Kepala Satpol PP Kota Malang, Priyadi menambahkan, untuk menindak pembangunan tersebut, pihaknya masih belim bisa memberikan tindakan. Sebab, belum ada aturan kuat yang mengatur untuk menindak terkait pembangunan. “Misalnya tentang pembangunan, langsung disidak, kita belum bisa lakukan itu, apa dasarnya,” pungkas dia.(tea/Malangpostonline.com)

Editor : tea
Uploader : slatem
Penulis : tea
Fotografer : Firman

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU