Gaji Kepala Daerah Bisa Dikurangi

  • 07-10-2019 / 23:09 WIB
  • Kategori:Malang,Politik
Gaji Kepala Daerah Bisa Dikurangi Yana Safriayana, S.IP, M.IP

MALANG- Gaji kepala daerah di Malang Raya tak lebih dari Rp 6 juta per bulan plus Biaya Penunjang Operasional (BPO) puluhan juta ternyata dinilai cukup tinggi. Karena itu, kalau bisa dikurangi sesuai ukuran kinerja mengelola pemerintahan.

Pakar Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Yana Safriayana, S.IP, M.IP mengatakan perlu adanya evaluasi terkait gaji kepala daerah dan Ketua DPRD di Malang Raya.

Alasannya jika dibandingkan dengan kesejahteraan masyarakat secara umum, gaji para kepala daerah dinilai cukup tinggi. Apalagi jika dibandingkan dengan serapan anggaran daerah untuk publik yang terbilang kecil.

"Memang perlu ada penilaian, evaluasi dan akuntabilitas yang memadai. Terutama dengan serapan anggaran daerah untuk publik yang masih kecil," jelasnya.

Seperti diberitakan Malang Post sebelumnya, gaji kepala daerah Malang Raya tak sampai Rp 6,5 juta per bulan. Gaji Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji dan Bupati Malang H. M. Sanusi hampir sama, yakni Rp 6,2 juta per bulan. Sedangkan paling rendah adalah gaji Wali Kota Batu Dra. Hj. Dewanti Rumpoko M.Si, Rp 5, 9 juta per bulan.

Namun demikian, menurut PP No 109 Tahun 2000,  pimpinan daerah berhak mendapatkan tambahan honor. PP yang mengatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah itu  mengatur Biaya Penunjang Operasional (BPO) setiap bulan.Yakni Kepala daerah berhak mendapatkan BPO sebesar 0,13 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Jika memakai perhitungan PP disandingkan PAD Kota Malang didapat jumlah insentif seorang wali kota. Misalkan jika dihitung dari PAD Kota Malang di 2019 saja, yakni Rp 533,5 miliar, maka Wali Kota Sutiaji bisa membawa pulang honor selain gaji pokoknya sekitar Rp 69,3 juta.

Sementara itu, BPO  Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko Rp 50 juta per bulan. Sedangkan BPO Bupati Malang H.M Sanusi Rp 32,5 juta per bulan.

Lebih lanjut Yana, sapaan akrab Yana Safriayana, S.IP, M.IP mengatakan di Kota Malang, besaran prosentase resapan anggaran untuk kepentingan publik tak sebanding dengan anggaran belanja pegawai. Bahkan besaranya mencapai 54 persen dari total anggaran daerah untuk belanja rutin, termasuk di dalamnya gaji. Baru kemudian sisanya digunakan untuk kepentingan publik.

"Prosentase anggaran untuk belanja pegawai dalam bentuk uang dan barang masih lebih besar ketimbang untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Rata-rata di pemda termasuk Kota Malang belanja pegawai atau langsung masih lebih besar kurang lebih 54 persen, baru sisanya untuk publik," papar Kepala Laboratorium Ilmu Pemerintahan UMM ini.

Tak hanya itu saja, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Pemkot Malang  tahun 2018 lalu terbilang tinggi. Yakni mencapai Rp 538 miliar.

Lebih lanjut, ia menjelaskan besaran gaji kepala daerah harusnya juga disesuaikan dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 62 tahun 2017. Peraturan tersebut tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional. 

Sedang untuk gaji Ketua DPRD Kota Malang beserta anggotanya diatur dalam Perda Kota Malang No  4 tahun 2017 yang mengacu dari sejumlah aturan lebih tinggi. Salah satunya PP 18 tahun 2017  tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengacu sejumlah aturan gaji dewan, besaran gaji berdasar hak keuangan administratif sesuai APBD. Jadi semakin besar APBD suatu daerah, semakin besar pula gaji yang didapat oleh pimpinan maupun anggota dewannya.

Meskipun jika melihat pada tanggung jawab yang diemban, pimpinan maupun anggota dewan semua daerah memiliki kesamaan. "Kalau dari tanggung jawab bisa jadi sama. Yang berbeda beban kerjanya karena wilayah yang lebih besar atau luas misalnya. Kemudian pertimbangan situasi dan kondisi masyarakatnya," jelasnya. 

 

Harusnya Sejahterakan Rakyat

Yana juga merespon adanya kepala daerah di daerah lain di luar Jatim yang meminta kenaikan gaji hingga Rp 100 juta. Menurutnya, apa yang disampaikan itu tak realistis dan cenderung tidak etis. Sebab pada prinsipnya kepala daerah bekerja melayani dan menyejahterakan rakyat.

Sedangkan tanggung jawab yang besar itu seharusnya diimbangi kepala daerah dengan kinerja yang baik, produktif, kreatif, inovatif demi kepentingan publik. Lebih lanjut menurutnya, permintaan gaji fantastis diakibatkan tingginya biaya politik pemilihan kepala daerah.

 

Di Jateng Usul Rp 100 Juta

SEMARANG-Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo meminta para kepala daerah di 35 kabupaten/kota yang dipimpinnya itu untuk bersabar terkait dengan besaran gaji yang diterima tiap bulan.

Ganjar mengatakan bahwa seluruh bupati/wali kota bahkan gubernur sudah tahu proses apakah gaji kepala daerah akan naik atau tidak. Karena hal itu sudah dibahas sejak lama oleh Presiden, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

"Semua sudah dibahas, Kemendagri sudah menyusun itu. PP-nya sudah berujung, sebentar lagi selesai," katanya.

Ganjar membocorkan rencana kenaikan gaji kepala daerah kemungkinan akan diluncurkan setelah pelantikan Presiden-Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019. "Jadi itu (soal gaji kepala daerah, red) jangan diomongkan karena semua orang sudah tahu. Sebenarnya bupati sudah tahu, kan saat rapat di Istana Bogor, beliau juga hadir. Kalau memang tidak tahu, boleh bertanya pada saya, pada Kemendagri atau Presiden langsung," ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan itu menyebutkan bahwa persoalan gaji kepala daerah yang kecil sudah bukan rahasia lagi. "Semua tahu, bahwa gaji kepala daerah ya cuma segitu, maka jangan rebutan. Kalau tidak mau gaji segitu, ya jangan jadi kepala daerah," katanya.

Kendati menyesalkan viralnya unggahan slip gaji Bupati Banjarnegara itu, Ganjar mengaku tidak akan memberikan teguran kepada yang bersangkutan. "Tidak ada teguran, hanya saya sampaikan saja, sabar," ujarnya.

Disinggung tentang berapa idealnya gaji kepala daerah, Ganjar menerangkan hal itu sangat relatif. Namun dari obrolan bersama bupati/wali kota se-Jateng muncul usulan angka yang diharapkan.

"Saat ada kasus OTT Kudus, saya tanya apa problemnya. Mereka menjawab bahwa pendapatan kurang, terus saya tanya kalau kurang berapa? Mereka mengusulkan Rp100 juta," katanya.

Menurut Ganjar, angka itu masuk akal meski hanya berdasarkan obrolan dan belum dilakukan riset khusus tentang berapa sebenarnya kebutuhan gaji kepala daerah dan dengan indikator tertentu.

"Namun menurut saya, angka Rp100 juta itu masuk akal. Sudah saya komunikasikan dengan Presiden, Kemenkeu dan Kemendagri. Sudah saya ajak ngomong cukup lama. Ini memang butuh proses panjang. Sekali lagi, sabar," ujarnya.

Untuk diketahui, Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono ingin warga mengetahui pasti besaran gaji seorang bupati lewat unggahan slip gajinya pada bulan Oktober 2019 di media sosial.

"Dan harapan saya juga, mudah-mudahan Bapak Presiden juga melihat karena yang namanya bupati kalau protes dengan Presiden kan gak berani," katanya. (asa/lip/van)

Editor : van
Uploader : angga
Penulis : asa
Fotografer : ist

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU