Revisi Poin Perda Minol Mulai Disusun

  • 21-10-2019 / 19:07 WIB
  • Kategori:Malang
Revisi Poin Perda Minol Mulai Disusun Illustrasi

Malangpostonline.com - Revisi Peraturan Daerah Minuman Beralkohol (Perda Minol) mulai digagas oleh Panitia Khusus (Pansus) dari DPRD Kota Malang.

Dewan mengakui Perda Minol ini harus dilakukan pembaruan. Karena banyak poin-poinnya sudah dianggap tidak relevan dan perlu diperkuat.

Ketua Tim Pansus Perda Minol H Rokhmad menjelaskan Perda Minol No. 5 Tahun 2006 sudah kadaluwarsa semenjak beredarnya Peraturan Menteri Perdagangan No 20 Tahun 2014.

Maka Perda Minol perlu dipertegas lagi dan dikuatkan untuk dilakukannya penindakan.

"Yang jelas dilarang ini tidak mungkin. Nanti akan kami batasi lebih pada pengadaannya dan peredarannya," ucap Politisi PKS Kota Malang ini.

Selanjutnya, dalam penyusunan pasal per pasal di Perda Minol, Tim Pansus juga akan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan para tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat di RT/RW. 

Serta melihat berbagai macam Perda Minol yang ada di kota lain untuk melakukan studi banding.

"Penegakan hanya bisa dilakukan oleh Satpol PP. Tetapi pengawasannya bisa dilakukan banyak pihak agar lebih terkendali," tandasnya. 

Untuk itu, Dewan menyarankan, kepada Pemkot Malang agar membentuk tim khusus untuk mengawal Perda Minol.

Hal itu dilakukan, agar penegakan dalam Perda Minol ini lebih berjalan efektif. Pasalnya Dewan menganggap sanksi atau hukuman bagi pelanggar perda minol masih terlalu ringan. 

"Perda ini sifatnya hanya tipiring. Kalau tiga bulan bagi mereka ringan, tapi kalau enam bulan untuk diterapkan belum pernah. Jadi nanti akan kami perketat lagi," papar Rokhmad. 

Sementara itu Kasatpol PP Kota Malang Drs Priyadi MM mengakui perda tersebut memang butuh direvisi. Menurutnya memang perlu dilakukan kejelasan terkait dengan penegakan dalam Perda Minol.

Terutama terkait dengan penindakan maupun proses pidana yang di dalam aturan tersebut belum dijelaskan secara spesifik.

"Perda itu aturannya khusus tipiring saja. Kalau pidana itu Polisi. Jadi harus diperjelas aturannya," terangnya.

Mantan Camat ini melanjutkan, sejauh ini hukuman tipiring bagi penjual Minol tanpa izin ialah denda senilai Rp 50 Juta dan hukuman kurungan 3-6 bulan.

Hanya saja, itu belum pernah diterapkan karena Perdanya tidak berbunyi untuk mempidana. Disinilah aturan perlu diperjelas. Ia berharap hal ini dipertegas dalam revisi perda.

"Sesuai aturan kami manut saja dengan apa yang ada di Perda. Dan Perda ini memang perlu dikuatkan lagi," ujarnya.

Meski belum ada pembaruan Perda, Satpol PP selama ini juga rutin telah melakukan razia.

Rencananya, ke depan razia akan dilakukan dua kali dalam satu bulan, meski sejauh ini razia dilakukan hanya satu kali selama sebulan.

"Pengawasan kami sudah terjadwal. Meski Perda ini belum ada perubahan Perda, razia gabungan tetap kami lakukan," tandasnya. (ica/Malangpostonline.com)

Editor : ica
Uploader : irawan
Penulis : ica
Fotografer : ist

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU