Program Penghapusan Denda PBB Bakal Berakhir

  • 22-10-2019 / 08:22 WIB
  • Kategori:Malang
Program Penghapusan Denda PBB Bakal Berakhir Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto bersama petugas pajak siap melayani para wajib pajak daerah Kota Malang.

Malangpostonline.com - Program Sunset Policy IV tinggal satu bulan lagi. Dalam dua bulan terakhir, salah satu program Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang banyak diburu masyarakat. 

Berdasarkan data yang dihimpun, tercatat sebanyak 3.832 Wajib Pajak (WP) yang memanfaatkan program tersebut. Nilai realisasinya mencapai Rp 2.415.161.389.

“Bagi warga Kota Malang yang masih memiliki tunggakan dan belum memenuhi kewajiban pembayaran PBB, jangan sia-siakan kesempatan selagi program Sunset Policy berjalan satu bulan lagi,” tegas Wali Kota Malang, Sutiaji. 

Dengan memanfaatkan program Sunset Policy, para WP PBB Perkotaan mendapat keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda atas keterlambatan pelunasan PBB yang belum terbayar sejak tahun 1990-an hingga kurun waktu 2018.

 

Ketika melakukan pembayaran, masyarakat bisa mendatangi loket Bank Jatim manapun dengan membawa SPPT PBB tahun ini atau boleh juga tahun sebelumnya. 

Kepala BP2D Kota Malang, Ade Herawanto menilai, program tersebut mampu menyedot animo masyarakat dan mampu memberikan manfaat dan potensi yang cukup besar. Untuk itu, badan yang akan berganti nama menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) ini akan melakukan upaya agar progran Sunset Policy tidak meliputi penghapusan denda PBB saja, namun juga berlaku untuk pajak daerah lainnya. 

“Kami telah mengkaji dan sedang mematangkan Perda agar Sunset Policy ke depan juga berlaku untuk pajak daerah lainnya selain PBB. Komunikasi intensif dilakukan dengan pihak provinsi dan menunggu keputusan Gubernur Jatim,” beber dia.

Selain menambah pemasukan pajak daerah secara riil, Sunset Policy terbukti meningkatkan potensi pendapatan PBB di masa yang akan datang. Sebab, kebijakan tersebut mampu menstimulasi para pemilik aset untuk memanfaatkan masa keringanan pajak.

Implikasinya, aset yang selama ini seperti tak bertuan menjadi diketahui pemiliknya. Ke depan, mereka juga akan membayar kewajiban perpajakannya dengan lebih tertib karena tidak terbebani tunggakan (tea/aim/Malangpostonline.com)

Editor : aim
Uploader : irawan
Penulis : tea
Fotografer : ist

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU