Sewa Langsung dengan Pemkot Malang

Ramayana Tetap di Alun-Alun Mall

  • 13-11-2019 / 06:40 WIB
  • Kategori:Malang
Ramayana Tetap di Alun-Alun Mall

Malangpostonline.com - Pemkot Malang memutuskan menjalin komunikasi sendiri dengan Ramayana Department Store. Sebab hingga tiga hari menjelang berakhirnya kontrak, PT. Sadean Intra Mitra Corporation (SIMC) masih tak bisa ditemukan. Komunikasi antara manajemen Ramayana dan Pemkot Malang membuahkan hasil, berupa perpanjangan kontrak.

Ya, Ramayana akan tetap beroperasi walaupun kontrak Alun-Alun Mall bersama PT SIMC berakhir tanggal 15 November. Setelah tanggal 15, Alun-Alun Mall dianggap tak bertuan. Sehingga Pemkot Malang yang berwenang atas aset tersebut.

“Kalau selama ini dia nyewa ke Sadean (PT Sadean,red) nah selesai tanggal 15 nanti ganti mereka nyewa ke Pemkot,” tegas Sekda Kota Malang Drs Wasto kemarin saat dimintai keterangan, kemarin.

Menurutnya Pemkot Malang sudah intens melakukan komunikasi dengan manajemen Ramayana beberapa pekan ini. Opsi yang sangat dipertimbangkan baik oleh Pemkot dan Manajemen Ramayana adalah opsi untuk tetap tinggal.

Maksudnya tidak hengkang atau putus kerjasama dengan Pemkot Malang. Dikatakan Wasto, Manajemen Ramayana pun masih ingin menanamkan investasinya di Kota Malang.

“Nah hanya saja ini kita lagi nunggu tim appraisal untuk melihat dan menghitung nilai sewa sesuai aturan yang ada. Saya belum dilapori dan memang tim masih bekerja soal itu,” papar pria yang gemar berolahraga jogging ini.

Wasto menyatakan bahwa kekhawatiran akan kepergian Ramayana tidak akan terjadi. Usai tanggal 15 November nanti dipastikan Ramayana akan tetap beroperasi. Namun tidak lagi di bawah kerjasama dengan PT Sadean akan tetapi langsung dengan Pemkot Malang.

Ia menyatakan, bahwa sistem sewa Ramayana nanti tidak kontrak jangka panjang seperti dengan PT Sadean. Melainkan sewa jangka pendek yang bakal dievaluasi setiap 6 bulan.

Sementara itu upaya Pemkot Malang untuk mencari pihak PT Sadean sampai pada Kantor Kemenkumham di Jakarta.

“Jadi hari ini (kemarin,red) Bagian Hukum Pemkot ke Jakarta sana, mereka mendatangi Kemenkumham,” tegas Wasto.

Hal ini dilakukan untuk mencari data vital berkaitan dengan kejelasan status PT Sadean. Mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Sekarang Disperkim, red) ini menegaskan Pemkot Malang perlu mengetahui beberapa dokumen. Dokumen yang dimaksud adalah akta perusahaan. Bagian Hukum Pemkot Malang diutus untuk mengecek akte pengelolaan dan kepemilikan perusahaan.

“Kita harus ngecek ke sana apakah ada perubahan akte kepengurusan. Apa ada perubahan kepemilikan dan lainnya,” pungkasnya.

Hasil ini akan menjadi rujukan lain berkaitan dengan penindakan terkait kerjasama atau PKS PT Sadean dengan Pemkot Malang ke depan. Pengecekan ini juga akan memastikan apakah Pemkot dan PT Sadean akan melanjutkan kerjasama atau tidak.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika belum mendapatkan laporan sama sekali terkait perkembangan penyelesaian polemik Pemkot dan PT Sadean ini. Kemarin ia menyampaikan Pemkot Malang harus tegas.

“Memang harus dicek betul. Kalau sampai ada kepengurusan baru atau ada perpindahan pengelolaan dan sampai tidak diketahui ya fatal, “ tegasnya.

Meski begitu Made yakin jika hal ini memang sudah kabur sejak dulu. Pasalnya evaluasi PKS nyatanya tidak dilakukan secara intens berkala dan rutin. Dikatakannya, idealnya hal ini mulai dibahas dua atau tiga tahun sebelum berakhirnya kerjasama, nyatanya tidak demikian.(ica/ary/Malangpostonline.com)

Editor : Ary
Uploader : irawan
Penulis : ica
Fotografer : Ipunk

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU