Soal Peruntukan AAM, Nasib Tenant Tak Jelas

Pemkot Malang Tak Punya Konsep

  • 15-11-2019 / 07:29 WIB
  • Kategori:Malang
Pemkot Malang Tak Punya Konsep

Malangpostonline.com – Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan Alun-Alun Mall (AAM) berakhir 4 November lalu, namun Pemkot Malang belum memiliki konsep jelas, akan diapakan bangunan tersebut. Karena itu, memperpanjang sewa tenant menjadi pilihan. Demikian yang terungkap dalam diskusi Malang Post “Nasib Kerja Sama Pengelolaan Alun-Alun Mall, Rabu malam (13/11).

“Terus terang, (konsep) itu memang masih dalam pembahasan kami,” kata Sekda Wasto, menjawab pertanyaan Pemred Malang Post Dewi Yuhana tentang konsep baru AAM.

Hana, panggilan akrabnya, mengingatkan peserta diskusi, dalam beberapa kesempatan Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan akan menjadikan AAM sebagai mall untuk UMKM. Namun, bila Pemkot memperpanjang sewa tenant, maka rencana mall UMKM tidak terlaksana. 

“Belum ada konsep fiks. Bila sudah ada, pasti nanti kami sampaikan ke masyarakat,” tambah Wasto.

Sementara itu, lanjut Wasto, awalnya Pemkot akan memberlakukan sewa bulanan, sehingga tenant bisa segera diminta mengosongkan area AAM bila Pemkot Malang membutuhkan bangunan tersebut saat konsep baru AAM disepakati. Akan tetapi, sistem sewa bulanan tidak memungkinkan dilakukan, karena wajib ada proses appraisal (penilaian) harga sewa dari tim appraisal Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)setiap akan perpanjangan kontrak.  Proses itu dirasa memberatkan jika harus ada appraisal harga tiap bulan. “Setelah konsultasi, kami disarankan untuk menyewakan minimal enam bulan,” kata Wasto.

Masih menurut Wasto, secara lisan para tenant sepakat dengan tawaran Pemkot Malang tersebut. Namun informasi tentang kesepakatan itu langsung memantik komentar keras anggota Komisi B DPRD Kota Malang Arief Wahyudi.  Ia meminta Pemkot Malang melakukan upaya agar tidak terjadi kekosongan status hukum pada aktivitas perdagangan yang ada di AAM. Langkah ini harus segera dilakukan sebab masa kerjasama PT Sadean Intramitra Corporation (SIMC) dan Pemkot Malang berakhir.

“Saran kami, para tenant harus buat surat pernyataan siap membayar sewa sesuai dengan rekomendasi tim appraisal. Ini menjadi legal form (bentuk resmi secara hukum) agar mereka tidak melanggar aturan yang ada, saat beraktivitas dagang di sana. Kalau bisa ya Kamis ini (kemarin) surat pernyataan sudah diminta,” jelasnya.

Hal sama dijelaskan Lookh Makhfudz. Ia mengatakan, apabila proses yang dibicarakan tak dilakukan Pemkot Malang, maka pijakan hukum bagi tenant dan Pemkot tidak jelas. Hal ini tidak dapat dibiarkan.  “Pemda melakukan pembiaran pelanggaran (jika tidak ada kepastian hukum),” tegas Politisi PAN Kota Malang ini.

Sekda Kota Malang Drs Wasto sendiri menegaskan, menerima saran tersebut dan akan segera menjalankannya. Yakni, meminta tenant membuat perjanjian untuk membayar sewa setelah nilai ditentukan tim appraisal. “Seluruh tenant yang ada termasuk Ramayana masih tetap kita pertahankan. Karena memang prospeknya ada. Perputaran uang masih jalan. Ketika disewakan, maka tidak akan kosong , ada perputaran ekonomi di sana,” papar Wasto.

Minggu ini Wasto sudah menginstruksikan timnya melakukan identifikasi tenant-tenant yang ada di AAM. Menurut data Dinas Perdagangan Kota Malang terdapat 17 tenant. Sejumlah itulah yang nanti akan menjadi pemasukan sewa ke PAD Kota Malang.

Melihat kondisi ini, maka sebelum tim appraisal menerbitkan nilai sewa, sesuai perhitungannya terdapat kekosongan status sewa pada tenant-tenant di AAM. Kejadian ini sebenarnya mirip dengan apa yang dialami Pemkot Surabaya awal tahun 2019, ketika berhadapan dengan pengelola Hi-Tech Mall.

Ketika itu, Wali Kota Surabaya Risma Tri Harini, sempat melakukan penutupan sementara mall tersebut. Langkah tegas itu dilakukan sampai pendataan tenant selesai dengan nilai sewa yang sudah ditentukan. Lima hari Risma menutup mall, akibat peralihan manajemen dari PT Sasana Boga ke Pemkot Surabaya. Pemkot Malang seharusnya juga melakukan kebijakan tersebut.

Tak Rekomendasikan Sistem Sewa

Sementara itu, politisi PDI Perjuangan Wiwik Sukesie, yang juga anggota Komisi B ini, memandang bahwa keberadaan AAM sangatlah potensial. Tidak hanya untuk PAD juga untuk memajukan daerah di sektor lain. Sedangkan Pakar Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (UB) Malang Nana Abdul Aziz, S.AP., M.AP berpendapat, sistem sewa yang akan diterapkan Pemkot Malang jangan dijadikan acuan atau sistem jangka panjang. Apalagi diorientasikan untuk peningkatan PAD.

“Kalau aset ini (AAM) akan dikelola untuk peningkatan PAD, saya kira jangan pakai sistem sewa. Sewa tidak akan maksimal memberi pendapatan ke daerah, karena ada evaluasi dengan jangka waktu yang ditentukan,” tegas Nana.

Lebih baik, lanjutnya, menerapkan konsep kerjasama 3P (Private Public Partnership) atau yang juga dikenal dengan istilah Kerjasama Pemerintah Berbadan Usaha (KPBU). Dikatakannya, sistem 3P akan memberi kesempatan kepada pemerintah bersama dengan pihak ketiga untuk melakukan feasibility study. Agar dapat memproyeksikan setiap proses kerjasama mulai dari pembangunan sampai pendapatan yang akan diraih di masa mendatang.

“Konsep ini akan menghitung prospek dalam jangka waktu panjang. Prospek ke depan bagaimana, dihitung dan akan ditemukan nilainya, bersama-sama. Perhitungannya memang harus komprehensif kalau mau pakai sistem ini,” jelasnya.

 Ia juga berpendapat, melihat sejarahnya, aset gedung AAM ini diperuntukkan bagi perjanjian sistem Perjanjian Bangun Guna Serah atau BOT (Build Operate Transfer). Yang artinya ketika perjanjian dengan pihak ketiga usai, maka aset akan dikembalikan pada pemerintah untuk digunakan lagi dengan peruntukan Public Services (Pelayanan Publik).

Dari sini Pemkot Malang kemudian bisa kembali memikirkan bagaimana nantinya mengelola AAM dengan lebih baik. Menguntungkan sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Konsep pelayanan publik ini akan dibahas pada edisi berikutnya.(ica/ary/Malangpostonline.com )

Editor : Ary
Uploader : irawan
Penulis : ica
Fotografer : Guest

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU