Komisi D Evaluasi Pemberian Bansos Kelompok Lansia

  • 17-11-2019 / 19:34 WIB
  • Kategori:Malang
Komisi D Evaluasi Pemberian Bansos Kelompok Lansia KUNJUNGAN LAPANGAN: Pimpinan dan anggota Komisi D DPRD Kota Malang meninjau pemberian bantuan sosial di wilayah Kecamatan Kedungkandang, September 2019 lalu. 

Malangpostonline.com - Komisi D DPRD Kota Malang memberi perhatian serius terhadap kelompok disabilitas dan warga lanjut usia (lansia). Terutama terkait pemberian bantuan sosial yang langsung ditindaklanjuti instansi terkait. 

Salah satu langkah konkretnya yakni melakukan kunjungan guna pantauan lapangan paska pemberian bantuan kepada lansia, 18 September 2019. Kunjungan kerja  berkaitan dengan pembagian sembako untuk kelompok lansia yang dilakukan Dinas Sosial.

“Awalnya masalah yang kami ketahui yakni pembagian sembako untuk ibu-ibu lansia dan anak disabilitas. Mereka datang tetapi saat itu belum siap untuk pembagian sembako. Mereka sampai menunggu seharian,”  jelas Ketua Komisi D, Ahmad Wanedi.

Wanedi mengatakan, atas dasar itulah anggota dewan langsung bergerak mencari tahu duduk permasalahan. Mereka langsung mengunjungi Dinas Sosial Kota Malang sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggungjawab terhadap kejadian tersebut. 

Wanedi menyampaikan   bahwa, ada tiga poin yang didapat dari hasil sidaknya ke kantor Dinas Sosial  Kota Malang bersama anggota Komisi D lain. Pertama kata dia, saat peristiwa antrean para lansia dan para difabel,  Plt Kepala Dinas Sosial dan beberapa kepala bidang (kabid) tidak berada di tempat. Akibatnya tak ada pejabat yang mengambil kebijakan sehingga terjadi persoalan yang dikeluhkan. 

Kedua lanjut Wanedi,  terdapat miss komunikasi antara Dinas Sosial  dan rekanan pemenang tender yang menyediakan bantuan sembako. Sehingga waktu pemberian tidak tepat.  “Ini menunjukkan kinerja yang kurang profesional. Seharusnya hal itu tidak terjadi,  dinas kan pengguna anggaran,” lanjut politisi PDI Perjuangan ini.

Ketiga, dalam sidak tersebut diketahui pula bahwa Dinas Sosial masih mengalami kekosongan jabatan. Yakni kepala dinas dan tiga  bidang yang tidak memiliki pejabat tetapnya.

Hal ini memang dikarenakan adanya perampingan OPD yang sebelumnya sudah direncanakan akan dilakukan tahun ini. Akan tetapi hal tersebut menjadi catatan serius, karena jika tidak dilakukan secepatnya maka akan berdampak pada kinerja dinas sendiri.

Selain melakukan sidak di kantor Dinas Sosial, Komisi D  juga langsung terjun ke lokasi pendistribusian sembako di wilayah Kecamatan Kedungkandang dan sebagian wilayah Kecamatan Blimbing.

“Kejadian ini membuat kita akan mengevaluasi mulai dari bagaimana cara rekanan masuk sampai nanti pada anggaran yang disiapkan Dinas Sosial  untuk pemberian bantuan seperti ini,” tandas Wanedi.

Hal yang sama juga dilontarkan anggota Komisi D DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita, SS kepada Malang Post Online.  Ia menegaskan ada satu hal yang penting dievaluasi dari sistem pemberian bantuan seperti itu.

Perempuan yang akrab disapa  Mia ini menyatakan mekanisme proses penyeleksian rekanan harus lebih detail. “Sebab, bagaimana pun adalah masyarakat yang dilayani. Maka harus meminimalisir bahkan boleh dibilang tidak boleh ada kesalahan,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.

Ia menyayangkan ketidakadaan inisiatif dari pihak OPD yang membiarkan hal tersebut terjadi. Padahal sebagai pelayan masyarakat langkah tanggap dan cepat dapat dilakukan petugas atas masalah yang terjadi.

Terlebih pada kejadian yang membutuhkan penanganan cepat. Menurut dia, Dinas Sosial juga kurang kontrol terhadap rekanan  yang ditunjuk juga pada manajemen kerja, utamanya jika pembuat kebijakan tidak ada. 

 “Apapun kondisinya mereka adalah pelayanan publik. Seharusnya kekosongan jabatan tidak boleh mempengaruhi. Sebab kegiatan dipersiapkan bukan dalam satu atau dua hari tetapi telah menjadi agenda rutin. Seharusnya sudah terbiasa melakukan hal tersebut,”  tandas wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Kedungkandang ini.

Sementara itu anggota Komisi D Suryadi pun mengatakan OPD yang ditempatkan  seharusnya memiliki kecakapan yang sesuai dengan job description (jobdesc) masing-masing. Yang dapat dijalankan ada tidaknya pimpinan sesuai tupoksi.

 

KUNJUNGAN OPD: Pimpinan dan anggota Komisi D DPRD Kota Malang melakukan kunjungan ke Dinas Sosial, September 2019. Agendanya meminta penjelasan terkait pemberian bantuan sosial kepada lansia dan warga difabel yang sempat dikeluhkan. 

 

Saat itu ditambahkannya Komisi D  sudah mencoba untuk melakukan diskusi dengan Dinas Sosial kemudian dijelaskan oleh Sekretaris Dinas Sosial  yang mewakili saat itu. Dalam penjelasan tersebut, terungkap permasalahan akhirnya bisa diselesaikan.  Penyelesaiannya dilakukan dengan cara mengirim bantuan  ke rumah penerima masing-masing.

Ia menjelaskan menurut catatan yang didapat Komisi D dari pertemuan ini bantuan bagi kaum disabilitas dan lansia menelan anggaran diatas Rp 200 juta. Proses untuk pemberian sembako ini sudah selesai dilelang pada April lalu.

Lehih lanjut dia mengatakan, selain misskomunikasi adalah kondisi dinas atau OPD yang masih banyak mengalami kekosongan jabatan seperti Dinas Sosial Kota Malang. Inilah yang kemudian menimbulkan catatan lagi.  

 “Apakah benar-benar sudah dikerjakan sesuai jobdesc masing-masing? Ini harus diveluasi,” tegas politisi Golkar ini.

Suryadi menambahkan inilah mengapa tugas dewan sangat diperlukan. Kejadian ini menjadi salah satu contoh awal fungsi dewan dalam pengawasan dan kontrol harus dilakukan. 

Pasalnya dampak dari sedikit keteledoran saja akan berakibat tidak baik bagi masyrakat. Apalagi yang dirugikan adalah mereka yang merupakan warga yang masih membutuhkan perhatian.

“Setelah itu kami juga minta cek langsung untuk rencana pemberian bantuan ke Kecamatan Kedungkandang untuk melihat langsung dan memastikan benar-benar sudah disiapkan betul apa belum,” ujarnya.

Kemudian soal kekosongan jabatan, menurut Suryadi juga perlu diperhatikan. Hal ini memang perlu segera diperhatikan dan eksekutif perlu didorong agar segera melakukan  pengisian jabatan pada OPD.

Anggota Komisi D, Abdul Wahid memberi catatan serius.  Ia menitikberatkan pada dua hal, yakni jadwal dan penerima lelang.“Pertama penjadwalannya. Kedepan benar-benar harus dipastikan jadwal yang tepat. Jadwal distribusi ini ditentukan secara matang dan memiliki kepastian. Minimal dikoordinasikan tiga hari sebelum jadwal yang ditentukan,” jelasnya.

Jadwal distribusi yang sebelumnya menjadi masalah karena pihak pemberi (penerima lelang) miss komunikasi dengan Dinas Sosial. Hal ini diyakininya tidak akan terjadi jika sebelumnya sudah melakukan koordinasi di hari-hari sebelum pelaksanaan.

Hal tersebut menjadi catatan. Karena tentu saja, Wahid memandang dinas terkait tidak melakukan koordinasi untuk memantapkan persiapan.

Tidak hanya itu, penerima lelang program juga menjadi catatan. Selain dinas terkait yang dianggap kurang profesional,  penerima lelang atau pelaksana pemberian bantuan juga harus kembali dievaluasi.

“Penerima lelang jika sudah punya catatan buruk atas kinerjanya maka  jangan lagi digunakan. Sehingga kejadian tersebut tak lagi terjadi,” tandas wakil rakyat dari dapil Kedungkandang ini.

Wahid menilai penerima lelang yang tidak memiliki SOP tentunya tidak akan menjalankan standar pelayanan dengan baik. Sebagai penyedia bantuan, pihak tersebut tentu harus mengkonfirmasi pelaksanaan kegiatan.

Politisi PKB ini menambahkan, kedepan pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap semua program di OPD mitra Komisi D. Terutama program yang berkaitan dengan bantuan sosial  kepada masyarakat. 

 “Kita sudah liat memang anggaran selalu ada untuk pelaksanaan kegitatan penerimaan bantuan di tahun depan,” tegasnya.

Sementara itu  secara terpisah, Sekretaris Dinas Sosial Kota Malang, Pipih Triastuti menguraikan, kehadiran Komisi D DPRD Kota Malang untuk melakukan tinjauan terhadap penyerahan distibusi bantuan sosial terhadap para lansia. Sebab, sempat terjadi miss komunikasi sehingga bantuan sosial tersebut tertunda distribusinya.

Terkait poin penilaian dan evaluasi Komisi D  kata Pipih,  merupakan masukan berharga yang menjadi perhatian pihaknya untuk realisasi program selanjutnya pada waktu-waktu mendatang. “Sehingga tak terjadi lagi di kemudian hari,”  pungkasnya. (adv/Malangpostonline.com)

Editor : van
Uploader : irawan
Penulis : Vandri Battu
Fotografer : ist

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU