Berakhir, Sunset Policy Realisasi Rp 4,4 M

  • 19-11-2019 / 16:45 WIB
  • Kategori:Malang
Berakhir, Sunset Policy Realisasi Rp 4,4 M Kepala BP2D Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT beserta jajaran saat launching program Sunset Policy belum lama ini di Stadion Gajayana. (Humas For MP)

Malangpostonline.com - Setelah tiga bulan bergulir, program Sunset Policy IV akhirnya resmi berakhir. Program pemutihan denda Pajak Bumi & Bangunan (PBB) Perkotaan tersebut dimanfaatkan dengan baik terbukti dari total realisasi wajib pajak Rp 4,4 M berhasil dihimpun. 

Dari data yang dihimpun Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D), tercatat total 5.791 Wajib Pajak (WP) memanfaatkan program ini dengan nilai realisasi mencapai Rp Rp 4.414.163.950,-.

Atas hal tersebut Wali Kota Malang mengungkapkan apresiasnya pada antusiasme masyrakat Kota Malang terhadap program ini. 

“Terima kasih atas apresiasi yang demikian tinggi dari warga Kota Malang terhadap program Sunset Policy. Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan juga demi pembangunan Kota Malang,” ujarnya. 

Sunset Policy IV berlangsung tiga bulan, mulai 17 Agustus 2019 dalam rangka menyemarakkan HUT ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI dan berakhir pada 17 November 2019 dalam rangkaian peringatan Hari Pahlawan.

Dengan memanfaatkan program Sunset Policy, para WP PBB Perkotaan mendapat keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda atas keterlambatan pelunasan PBB yang belum terbayar sejak tahun 1990’an hingga kurun waktu 2018.

 Rencana ke depan, Pemkot Malang akan menerapkan kebijakan serupa tidak hanya untuk PBB saja. Hal ini disampaikan pula oleh Kepala BP2D Kota Malang Ir H Ade Herawanto MT tadi.  

 “Kami telah mengkaji dan berupaya mematangkan Perda supaya Sunset Policy ke depan juga berlaku untuk pajak daerah lainnya tidak hanya PBB,” jelasnya. 

Untuk diketahui, selain menambah pemasukan pajak daerah secara riil, Sunset Policy terbukti meningkatkan potensi pendapatan PBB di masa yang akan datang, karena kebijakan ini menstimulir para pemilik aset untuk memanfaatkan masa keringanan pajak.

 Implikasinya, aset yang selama ini seperti tak bertuan menjadi diketahui pemiliknya. Ke depan, mereka juga akan membayar kewajiban perpajakannya dengan lebih tertib karena tidak terbebani tunggakan. 

  “Dengan begitu, jika selama ini masih banyak WP yang tidak terpantau alamat dan objek pajaknya, maka sekarang dapat terlacak sehingga di tahun-tahun berikutnya mereka akan menjadi WP yang aktif dan taat pajak,” tandas Sam Ade d’Kross, sapaan akrabnya. (ica/Malangpostonline.com)

Editor : ica
Uploader : irawan
Penulis : ica
Fotografer : Dok

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU