Komitmen Perangi Korupsi

  • 08-12-2019 / 08:58 WIB
  • Kategori:Malang
Komitmen Perangi Korupsi

www.malangpostonline.com - Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji menegaskan tidak bermain-main dengan hal-hal yang berpotensi menimbulkan pelanggaran berupa korupsi. Itu karena komitmennya, menjalankan pemerintahan harus bersih, bebas korupsi.

Hal ini diwujudkannya dalam kebijakan pemerintahan. Selain mewanti-wanti pejabat dan selalu mengingatkan agar tak terjebak korupsi, ia mengupayakan pendidikan antikorupsi di Kota Malang. Sutiaji pun menerbitkan Perwal 45 Tahun 2019 sebagai implementasi pendidikan antikorupsi sejak dini. 

"Memang adanya tindakan korupsi adalah karena dalam diri tidak tertanam apa yang menjadi nilai kejujuran. Bohong menjadi awal tindak korupsi bisa terjadi. Inilah kenapa anak usia dini harus mulai diajarkan meskipun hal kecil bahwa mengambil apa yang bukan milik dan haknya tidak baik atau salah," papar Sutiaji.

Komitmennya memerangi korupsi juga dilakukan dengan sistem e-Budgeting serta e-Planning. Rencananya dilaksanakan tahun 2020 mendatang.

Sistem ini akan membuka semua perencanaan hingga kerja pemerintah kepada publik. Lewat sistem keterbukaan informasi, publik dapat mengakses data-data terkait penganggaran hingga progres yang sudah dilakukan pemerintah.  "Seluruh mata bisa mengawasi," tegasnya.

Orang pertama di Pemkot Malang itu pun telah menginstruksikan kajian menyeluruh soal potensi pajak yang teraktual pada dinas dan pihak terkait. Belum lama ini juga alat pengawas tapping box telah terpasang  di tempat usaha sebagai wajib pajak.

"Kita tak akan main-main. Sudah saatnya menuju sistem pemerintahan lebih baik. Ini semua juga butuh dukungan dari segala pihak," pungkasnya.

Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menegaskan, kasus korupsi yang pernah  menjerat anggota dewan beberapa waktu lalu tak akan terjadi kedua kalinya.

"Peristiwa itu memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sehingga memberi pesan tersendiri untuk DPRD Kota Malang saat ini agar menjaga amanah warga Kota Malang,” kata Made. 

DPRD Kota Malang juga sudah menyepakati akan secara intens melakukan konsultasi dengan KPK. Terutama hal-hal yang perlu dibahas berkaitan dengan anggaran dan lainnya.(ica/van/www.malangpostonline.com )

Editor : van
Uploader : irawan
Penulis : ica
Fotografer : Dok

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU