Berisiko Tinggi, LKPP Kawal Empat Megaproyek Kota Malang

  • 09-12-2019 / 17:22 WIB
  • Kategori:Malang
Berisiko Tinggi, LKPP Kawal Empat Megaproyek Kota Malang IPUNK: Jembatan Kedunkandang merupakan salah satu megaproyek bermasalah yang tahun depan akan kembali dikerjakan

Malangpostonline.com – Empat megaproyek Kota Malang tahun 2020 akan dipantau langsung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Selain berisiko dengan anggaran yang besar, 4 megaproyek ini masuk dalam kriteria kerja pendampingan LKPP.

Empat megaproyek itu antara lain, jembatan Kedungkandang, Islamic Center, Kantor Terpadu Mini, dan Malang Creative Center . Hal ini dijelaskan Kasubdit Advokasi Pemda Wilayah Barat LKPP, Tjipto Prasetyo Senin (9/12) , saat ditemui di Balai Kota Malang memberi pengarahan dengan dinas terkait Pemkot Malang. Ia menjelaskan,  4 megaproyek ini paket pengerjaanya berisiko tinggi dan kompleks.

“Kriteria paket pengerjaan yang harus didampingi, selain itu juga paket pengerjaan memiliki sejarah atau punya latar kontroversial dan bermasalah dengan hukum. Lalu juga paket pengerjaan yang memiliki sensivitas politis berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan kriteria lainnya,” tegas Tjipto.

Ia menjelaskan, kali pertamanya LKPP mendampingi megaproyek di Kota Malang. Ia mengakui hal ini dilakukan juga karena permintaan Pemkot Malang sendiri yang mengajukan 4 proyek didampingi.

Biasanya, LKPP hanya mendampingi pekerjaan satu atau dua proyek saja di tiap daerah. Ia sendiri mengakui hal ini baik karena pimpinan LKPP memandang megaproyek di Kota Malang perlu pendampingan.

“Kami hanya mendampingi hingga tuntas proses pengadaan barang dan jasanya. Jadi sampai pemenang tender didapatkan,” tegasnya.

Ia menegaskan, pendampingan akan dikonsenkan pada proses-proses yang selama ini banyak timbul masalah.  Apalagi jika proyeknya besar. LPPP menjamin tidak adanya kecurangan dalam pemenangan tender, pemilihan barang dan produk yang sesuai dengan aturan undang-undang hingga melihat betul siapa PPK (Pejabat Pembuak Komitmen) nya.

Sementara untuk proyek yang berkaitan dengan hukum, seperti Jembatan Kedungkandang misalnya, Tjipto menyampaikan jika itu bukan wewenang LKPP.

Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang Hadi Santoso menjelaskan,  proses pendampingan dengan LKPP dilakukan untuk memastikan setiap langkah yang diambil tepat sasaran.

Rencananya, pendampingan akan dimulai pada Januari 2020 mendatang. Bersamaan dengan proses lelang mulai dijalankan.

"Pak Wali (Wali Kota Malang Sutiaji,red) yang menghendaki untuk dilakukan pendampingan, dan pendampingan dilakukan setelah perubahan nomenklatur dijalankan," pungkasnya. (ica/aim/Malangpostonline.com)

Editor : aim
Uploader : irawan
Penulis : ica
Fotografer : Ipunk

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU