Bapenda Lepas Segel Reklame Pro Mild

Sutiaji: Reklamenya Tak Berizin, Opsi Pembongkaran Menunggu BAP Satpol PP

  • 08-01-2020 / 23:32 WIB
  • Kategori:Malang
Sutiaji: Reklamenya Tak Berizin, Opsi Pembongkaran Menunggu BAP Satpol PP BEBAS SEGEL: Reklame Pro Mild di Toko Avia sudah bebas dari segel, pemasang membayar pajak ke Bapenda.

MALANG-Wali Kota Malang Drs H. Sutiaji akhirnya menanggapi kontroversi pemasangan reklame “Pro Mild”, Rabu (8/1) kemarin. Ia menegaskan bahwa reklame di atas bangunan bersejarah Kota Malang Toko Avia itu memang tak berizin. Ia menegaskan Satpol PP Kota Malang sudah diinstruksikan untuk menindak pelanggaran, yakni mendirikan bangunan reklame tanpa izin.

“Memang tidak berizin. Yang jelas secara protap (prosedur tetap,red) sudah ditindak oleh Satpol PP. Dan kita mengikuti itu,” tegas Sutiaji saat dikonfirmasi Malang Post, Rabu (8/1) mengenai tindakan Pemkot Malang terhadap reklame tak berizin tersebut.

Ia menerangkan pula jika opsi pembongkaran reklame yang sudah terbangun tersebut sudah disampaikan pada pihak yang bertanggungjawab, alias pemasang reklame. Selama prosedural perizinan belum diselesaikan.

Hal ini dapat dilakukan jika dalam kurun waktu tertentu izin yang diminta tidak kunjung dapat ditunjukkan ke pihak Satpol PP Kota Malang.

“Rencananya di BAP. Lalu jika memang nanti tetap tidak bisa menunjukkan surat izin yang dibutuhkan akan diberi waktu untuk membongkar sendiri yang sudah dipasang,” tegas Sutiaji.

Sementara itu terkait kontroversi pendirian reklame di salah satu bangunan yang diusulkan sebagai cagar budaya Kota Malang, Sutiaji merasa perlu membahas hal ini lebih lanjut. Ia membutuhkan pendalaman akan hal ini melibatkan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB).

Untuk itulah dalam waktu dekat ini ia akan duduk rapat koordinasi dengan TACB dan seluruh pihak terkait membahas lebih dalam soal hal ini.

“Kalau jadi besok (hari ini,red) akan rapat gabungan lah bahas soal boleh tidaknya reklame di atas bangunan itu,” tegas Sutiaji.

Sementara itu perbincangan dan pembahasan terkait keberadaan reklame di atas bangunan cagar budaya terus bergulir di kalangan masyarakat Kota Malang. Salah satunya pembahasan dilakukan di jagat media sosial.

Sementara itu, Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Leonardus Simarmata saat dimintai tanggapan terkait reklame itu, menegaskan bahwa itu bukan ranah kepolisian. Ia menjelaskan kembali bahwa persoalan yang disebabkan oleh keberadaan reklame tersebut merupakan kewenangan penuh Pemkot Malang untuk menindaklanjuti.

Apalagi juga tidak ada pengaduan resmi yang masuk ke pihak kepolisian, lanjut Leo, maka kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk bersikap.

Menurut pantauan Malang Post, kemarin sore (Rabu 8/1) segel pajak dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang yang ditempelkan pada Senin (6/1) lalu sudah dilepas. Sebelumnya terdapat tiga stiker yang ditempel di badan reklame.

Pelepasan ini dilakukan oleh petugas pemasang reklame atas izin dari Bapenda Kota Malang, Karena kewajiban pajak sebesar Rp 208 juta sudah dibayarkan.

Hal ini dibenarkan Kepala Bapenda Kota Malang Ir Ade Herawanto MT saat dikonfirmasi Malang Post semalam.

“Iya sudah dibayar,” paparnya.(ica/ary)

Editor : Ary
Uploader : slatem
Penulis : ica
Fotografer : Firman

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU