Mutasi Masal Bermasalah, ASN Pemkot Malang Belum Gajian dan Salah Penempatan

  • 10-01-2020 / 10:09 WIB
  • Kategori:Malang
Mutasi Masal Bermasalah, ASN Pemkot Malang Belum Gajian dan Salah Penempatan

Malangpostonline.com -Mutasi besar-besaran yang dilakukan Pemkot Malang pada 31 Desember 2019, melibatkan sebanyak 758 Aparat Sipil Negara (ASN) Pemkot Malang menyisakan masalah. Seperti penempatan tidak sesuai kemampuan ASN hingga gaji Januari 2020 yang sampai kini belum cair. Malang Post sempat mendengar beberapa keluhan pasca mutasi masal tersebut.

Beberapa ASN di antaranya mengeluhkan penempatan yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Salah satu yang muncul adalah perangkat di tingkat kelurahan. Hal ini disampaikan Mantan Anggota DPRD Kota Malang Komisi A Andri Wiwanto ST MM IPM. Ia mengaku melihat kondisi ini terjadi di salah satu kelurahan di Kecamatan Blimbing.

Hal ini bahkan sudah diprediksi terjadi, ketika ia masih menduduki kursi DPRD Kota Malang. Ketika itu memang ada rencana rotasi dan mutasi terkait kebijakan perampingan OPD.

“Kan dulu wacana perampingan OPD sudah kami bahas saat hearing sempat saya tanyakan itu. Salah satunya pertanyaan saya terkait, bagaimana ketika lurah, seretaris lurah ataupun staf kelurahan mempunya aduan terkait kinerja,” jelasnya saat dimintai tanggapan Malang Post kemarin.

Ia menjelaskan kelurahan yang memiliki tugas cukup vital terkait pelayanan publik. Seperti melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangungan (Musrenbang), Pelayanan surat-surat, KTP akta kelahiran, pelayanan keterangan pertanahan hingga pendataan program OPD.

Pekerjaan ini seharusnya dlakukan oleh ASN yang berkualitas dan bisa memberikan pelayanan prima. Nah ketika tugas ini tidak diampu oleh yang kompeten, maka dipastikan pelayanan publik tidaklah maksimal.

“Saya terkejut ketika ada mutasi massal khususnya di level ASN tingkat kelurahan. Yaitu dengan menarik ASN di kelurahan yang telah bergelar S1, sehingga staf kelurahan hanya tinggal satu orang yang bergelar S1, dan diganti dengan staf dengan strata lulusan SMA,” jelasnya.

Ia menilai mutasi tersebut tidak berkonsep baik dan tepat bahkan terkesan kacau. Andri pun membeberkan temuannya di salah satu kelurahan. Salah satunya pegawai ASN yang ditugaskan sebagai bendahara dengan latar pendidikan S1 ditarik ke dinas. Lalu digantikan oleh ASN dengan gelar SMA, yang parahnya ASN latar SMA ini juga akan pensiun dalam waktu dekat.

Ada lagi temuan, lanjutnya, yakni dua orang ASN staf kelurahan S1 ditarik ke dinas, diganti dengan dua orang lulusan SMA. Bahkan satu orang tidak bisa komputer dan satu orang lainnya adalah seorang pramu bhakti, tetapi mempunya kondisi kesehatan yang tidak baik.

“Maka benar, mutasi staf ASN Kelurahan ini tidak sesuai dengan peta jabatan yang dibuat. Pertanyaan selanjutnya, apakah kelurahan hanya jadi tempat buangan bagi para ASN yang tidak berkualitas?,” tegasnya.

Ia berharap hal ini dapat diperhatikan betul oleh pemangku kebijakan. Dan kembali melihat apakah peta jabatan yang disusun saat ini sudah tepat.

Kondisi ini juga diakui oleh Camat Sukun Ketut Widi E Wirawan saat dimintai tanggapan oleh Malang Post. Ia mengatakan kondisi tersebut memang sudah diperhatikan oleh pimpinan daerah. Hal ini ternyata disampaikan dalam rakor perdana perangkat daerah beberapa pekan lalu di Ruang Sidang Balai Kota.

Meski begitu Widi masih enggan menjabarkan keluhan seperti apa yang disampaikan perangkat daerah pasca mutasi masal.

“Yang jelas pimpinan sudah tahu soal itu. Dan pesannya waktu itu akan disempurnakan kembali,” pungkas Widi.

Terpisah, menanggapi hal ini pula Kabag Humas Pemkot Malang Nur Widianto mengatakan, ada potensi evaluasi dan pencermatan ulang, berkaitan dengan kebijakan rotasi yang baru saja dilakukan tersebut.

Ia mengatakan, sesuai dengan instruksi langsung Kemen PAN RB berkaitan dengan perampingan perangkat daerah. Di dalamnya juga mencakup kualifikasi pendidikan dan jabatan fungsional umum yang melekat kepada pelaksana.

“Pada proses yang dimaksud maka tidak menutup kemungkinan terjadi ketidaksesuaian dalam implementasinya. Karena rata-rata staf dibangun berdasarkan pengalaman kerja dan kebiasaan rutin kerja sehingga membentuk kemampuan teknis di unit kerja tersebut,” terangnya.

Maka dari itu lanjut Widianto, ragam kondisi yang muncul usai pemetaan jabatan atau rotasi akan menjadi evaluasi dan dicermati kembali jika memang dibutuhkan. Meski begitu ia menegakan dalam organisasi pun ada pula pemahaman Tour of Duty.

Yakni adanya kesiapan apabila ada alih tugas. Namun begitu juga tetap membuka ruang masukan atas jejak rekam kinerja seorang ASN tadi.

Saat ditanya mengenai kemungkinan akan adanya rotasi atau mutasi tahap lanjutan,Widianto menjelaskan hal ini dapat terjadi hanya berdasarkan evaluasi terlebih dahulu. Artinya dalam waktu dekat kecil kemungkinan akan adanya rotasi lainnya.

“Dilihat dulu progress dan evaluasi nya,” tegasnya.

Tidak hanya keluhan ini, ternyata usai mutasi masal ASN Pemkot Malang dikabarkan belum mendapat gaji Januari 2020, hingga saat ini. Hal ini juga dibenarkan oleh Widianto. Hanya saja hal tersebut terkait masalah teknis. Dikarenakan penyesuaian SOTK baru maka ada keterlambatan input data untuk pencairan haji ASN di awal 2020 ini.

“Tinggal input saja, menyesuaikan SPMT (Surat Perintah Melaksanakan Tugas) dan sudah dibroadcast ke semua perangkat daerah. Insya Allah dalam waktu dekat ini tuntas,” pungkasnya.(ica/ary)

 

Editor : Ary
Uploader : slatem
Penulis : ica
Fotografer : Ipunk

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU