Komisi D Minta Perguruan Tinggi Beri Porsi Beasiswa Warga Tak Mampu di Kota Malang

  • 27-01-2020 / 21:21 WIB
  • Kategori:Malang
Komisi D Minta Perguruan Tinggi Beri Porsi Beasiswa Warga Tak Mampu di Kota Malang Suryadi, S.Pd

Malangpostonline.com – Jajaran legislator di Komisi D DPRD Kota Malang terus mendorong kemudahan studi S-1 di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) bagi warga tidak mampu di Bumi Arema.

Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Suryadi, S.Pd menegaskan, Komisi D sebagai bagian dari mitra kerja jajaran samping (eksternal) bersama Perguruan Tinggi, sangat mendukung hal tersebut. Mereka bahkan minta PTN-PTS di Kota Malang memberikan porsi khusus terkait hal ini.

‘’PTN dan PTS harus membuka kesempatan seluas-luasnya berupa beasiswa bidikmisi bagi warga Kota Malang yang kurang mampu atau terkategori miskin tapi berprestasi untuk mendapat beasiswa PPA (Program Prestasi Akademik). Di Pusat, juga ada namanya Beasiswa Unggulan dan LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) bagi yang hendak melanjutkan S-2 dan S-3,’’ tegasnya kepada Malangpostonline.com, Senin (27/1).

Politisi muda Fraksi Partai Golkar ini menyatakan, Komisi D ingin memastikan bahwa pendidikan untuk semua, pendidikan yang berkeadilan, pendidikan yang terjangkau dan pendidikan yang bermutu, benar-benar berlangsung.

‘’Pendidikan harus diletakkan sebagai hal utama. Terlebih, pendididikan adalah hak segenap anak bangsa. Saya yakin, pendidikan adalah salah satu cara yang paling pokok dalam memajukan generasi muda bangsa Indonesia,’’ seru wakil rakyat Dapil Kedungkandang ini.

Sebagai mantan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, pria ramah ini punya pengalaman dan paham soal skema pemerintah pusat yang telah mengubah skema beasiswa bidikmisi menjadi KIP (Kartu Indonesia Pintar) di tahun 2020 menjadi satu kesatuan.

Berarti, gayung bersambut dengan para penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) di tingkat SMA/SMK. Karena bagi pemilik KIP otomatis bisa mendaftarkan diri beasiswa bidikmisi. Kemudian bagi yang tidak mempunyai KIP di sekolah boleh juga mengajukan lewat surat keterangan tidak mampu dari Dinas Pendidikan (Diknas) dan juga Dinas Sosial (Dinsos). Lantaran terkadang kuota KIP yang diberikan di masing-masing sekolah memang terbatas atau tidak bisa tercover semuanya.

‘’Kami sudah menyampaikan persoalan skema ini ke Diknas dan Dinsos untuk dipermudah urusannya, ketika ada yang minta surat keterangan mendapatkan beasiswa. Agar bisa dibantu. Hal ini juga ditangani melalui Pusat Kesejahteraan Sosial atau Puskesos yang didirikan Dinsos di 57 kelurahan dengan menempatkan petugas masing-masing di kelurahan,’’ pungkas Suryadi. (nug/bua)

Editor : bua
Uploader : slatem
Penulis : Nugroho
Fotografer : ist

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU