Urus Izin Sejak Oktober, Vendor Reklame Pro Mild Didenda

  • 30-01-2020 / 00:34 WIB
  • Kategori:Malang
Urus Izin Sejak Oktober, Vendor Reklame Pro Mild Didenda

Malangpostonline.com - Pemasang reklame tiga dimensi Pro Mild tanpa izin di atas bangunan kuno Toko Avia Jl JA Suprapto, diproses Pengadilan Negeri Malang, Rabu (29/1) kemarin. Pihak vendor yang sudah memproses izin ke Pemkot Malang sejak Oktober 2019 itu akhirnya divonis bersalah. Karena mendirikan reklame tanpa dokumen izin. Vendor dijatuhi sanksi pidana berupa denda sebesar Rp 1 juta.

Denda tersebut telah dibayarkan ke negara yang diterima tim Jaksa Kejari Kota Malang kemarin. Vendor, yang diwakilkan Zainul Arifin mengakui telah menjalani sidang tindak pidana ringan tersebut. Proses selanjutnya, pihaknya tentu akan melengkapi dan memproses mengenai perizinan yang disyaratkan.

"Saat ini AP sudah keluar, kemudian pengajuan permohonan kepada tim cagar budaya juga sudah dimasukkan tinggal nanti rapatnya," jelasnya singkat saat dimintai keterangan.

Hal ini pun diakui Kepala Satpol PP Kota Malang Drs Priyadi MM saat dikonfirmasi, Rabu (29/1). Ia membenarkan sanksi sudah dijatuhi kepada pihak vendor pemasang reklame, sebagai pihak yang paling bertanggung jawab akan hal tersebut. Ia menerangkan sebelumya pihaknya sudah melakukan penyidikan terhadap kasus ini dan kemudian menyerahkan pada proses yustisi yakni persidangan.

“Karena memang gak ada izinnya maka proses sidang,” tegasnya.

Mantan Camat Blimbing ini menambahkan terkait reklame yang masih berdiri, pihaknya tetap memantau dan mengawasi reklame tidak boleg dilanjutkan pembangunannya. Tidak hanya itu kain penutup harus terus terpasang.

Kain harus tetap terpasang sampai proses perizinan sesuai ketentuan selesai dan dapat dintunjukan dokumen perizinannya.

“Dia (vendor) sudah ngurus sudah sampai ke perizinan. Namun itu direncanakan kan ada kawasan cagar budaya nanti mereka akan melewati aturan lain juga. Menurut informasi memang izin masih ditangguhkan, menunggu rekom dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB),” tandas Priyadi.

Terkait hal ini pula Managemen JJ Promotions Surabaya Dedy Kuntarto memberikan penjelasan detail. Manajemen JJ Promotions juga menanggapi dampak dan reaksi besar yang timbul akibat keberadaan reklame tiga dimensi milik mereka tersebut.

Ia mengakui gencarnya pemberitaan yang membombardir adanya pelanggaran izin Reklame Rokok Pro Mild di atas Toko Avia Jalan Jaksa Agung Kota Malang berhasil membangun opini publik yang luar biasa termasuk opini pejabat Pemda. Namun hal tersebut, bagi Pihak JJ Promotions sebagai vendor menerima dengan lapang dada.

“Atas kepatuhan dari sisi etika dan lain-lain, kami pihak Agensi JJ Promotions masih tetap berupaya menjalankan dan menyelesaikan langkah perizinan yang belum selesai, dan kami sudah menutup reklame tersebut dengan kain pada selasa pagi 14 Januari 2020 sambil menunggu proses perizinan selesai,” tegas Dedy.

Sebagaimana ramainya pemberitaan media akhirnya menjadi viral di masyarakat, lanjutnya, maka pihak JJ Promotions menerangkan bahwa proses perizinan sudah dilakukan sejak awal bulan Oktober 2019.

Ia kemudian menjelaskan runtutan proses pengurusan ijin reklame Pro Mild Toko Avia yang dimulai di Kantor Perizinan Kota Malang (Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang).

Yakni dimulai pada Tanggal 7 Oktober 2019. Berkas permohonan masuk di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (Sesuai Data dan Catatan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)

Kemudian pada 10 Oktober 2019, tim reklame yang terdiri dari beberapa dinas sudah meninjau lokasi di Toko Avia. Sekaligus rapat dan dibuatkan berita acara dengan dipertimbangkan diterbitkannya surat Izin reklame.

Hal ini berdasarkan data dan Catatan dari Dinas PU, Dinas Perhubungan serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang masing-masing catatan sudah ditanda tangani dinas-dinas terkait.

Setelah itu tanggal 12 Oktober 2019 berkas permohonan IMB sudah masuk di bagian IMB dengan persyaratan dan ketentuan yang telah berlaku. Berlanjut pada tanggal 13 November 2019 sudah melakukan pembayaran pajak dengan masa 1 bulan, karena bayar satu tahun tidak boleh.

Sampai di sini IMB belum juga keluar, akhirnya 21 Nopember 2019 vendor melengkapi persyaratan lainnya, berupa surat kontrak sewa lokasi dengan toko Avia berikut photo copy surat tanahnya.

“Nah antara tanggal tersebut di atas IMB juga belum keluar. Akhirnya pada 30 Desember 2019 pekerjaan dimulai sampai dengan munculnya pemberitaan di media,” ungkap Dedy.

Begitu ramai pemberitaan dari beberapa media, pihak Pemkot terutama Dinas terkait justru turut menjustice bahwa reklame itu ilegal. Dikatakannya hal ini dilakukan Pemda tanpa berani mengatakan yang sebenarnya, bahwa pihak Vendor sudah mengurus sejak awal bulan Oktober 2019. Sehingga pemberitaan bisa berimbang bilamana pihak Pemkot berlaku bijak dan profesional

Namun, pihak vendor sangat menyesalkan atas permasalahan yang terjadi di wilayah Pemkot Malang dan terus mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan.(ica/ary)

Editor : Ary
Uploader : slatem
Penulis : ica
Fotografer : Firman

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU