Kasus Perundungan Kota Malang, Kementrian Datangi Dinsos-P3AP2KB

  • 13-02-2020 / 19:57 WIB
  • Kategori:Malang
Kasus Perundungan Kota Malang, Kementrian Datangi Dinsos-P3AP2KB Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Valentina Ginting mendatangi Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang.

Malangpostonline.com - Kasus perundungan pada siswa SMPN 16 Kota Malang turut mengundang perhatian pemerintah pusat. Kamis (13/2) Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Valentina Ginting mendatangi Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang.

Valentina menjelaskan kedatangannya ingin mengetahui duduk permasalahan kasus perundungan yang menyebabkan korban diamputasi jarinya.

Meski begitu saat ditanya bagaimana sikap kementrian akan kasus perundungan khususnya pada tindak lanjut dua siswa tersangka perundungan ia meminta seluruh komponen mengambil keputusan terbaik. Yakni memperhatikan kondisi psikis baik korban maupun pelaku.

“Kami menyarankan untuk kembali pada undang-undang perlindungan anak saja. Untuk tersangka bisa diterapkan asas restorative justice,” papar Valentina saat dimintai keterangan usai pertemuannya dengan jajaran Dinsos P3AP2KB Kota Malang.

Hal ini dikatakannya merujuk pada UU No 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang didalamnya dapat diterapkan pola restorative justice yakni mengarah pada pembinaan dan penyembuhan. Baik bagi pelaku maupun korbannya.

Pasalnya, ditegaskan Valentina kedua pihak yakni pelaku dan korban adalah sama-sama korban. Tidak dapat dilepas satu sama lain kondisi kejiwaan yang dapat mengikuti anak-anak atas apa yang dilakukannya saat ini.

“Pada dasarnya kembali lagi pada asas perlindungan anak-anak. Ada peraturan yang berlaku dan kami tetap berpegang teguh pada UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Anak,” tegasnya.

Perlu diketahui kembali dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang menerapkan restorative justice akan menekankan pada penyembuhan. Baik pada pelaku juga kobrannya. Dengan memberikan kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya pada korban.

Juga sekaligus menunjukan tanggung jawabnya serta dapat bertemu dengan korban dengan mengurangi rasa kebencian. Maka dari itulah, ditambahkan Valentina, KemenPPA meminta pendampingan intens disediakan oleh pemda kepada korban dan pelaku.

“Harus didampingi betul agar ini bekerja. Diberi pemahaman terus melibatkan pula masyrakat dan anggota keluarganya,” pungkasnya. (Ica)

 

PENTING! Baca Ini:

https://m.malangpostonline.com/bisnis/lowongan-kerja

https://m.malangpostonline.com/bisnis/iklan-baris

https://m.malangpostonline.com/bisnis/iklan-properti

Editor : ica
Uploader : slatem
Penulis : ica
Fotografer : ica

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU