Wali Kota Malang Gagas Pembangunan Rusun untuk Warga DAS

Relokasi Warga Sempadan Sungai! Enam Ribu Kepala Keluarga Huni Kawasan Rawan Longsor

  • 26-02-2020 / 00:13 WIB
  • Kategori:Malang
Relokasi Warga Sempadan Sungai! Enam Ribu Kepala Keluarga Huni Kawasan Rawan Longsor

Malangpostonline.com - Seluruh kecamatan di Kota Malang memiliki kawasan rawan longsor. Bencana longsor di Muharto Gang V menjadi contoh problematika Kota Malang, yakni kerawanan pemukiman di sempadan sungai atau DAS Brantas. Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji mewacanakan relokasi warga DAS dan membangunkan rumah susun.

Hal tersebut dia tegaskan ketika berkunjung ke kawasan bencana longsor di Muharto Gang V, Selasa (25/2). Saat ini terdapat 6 ribu an Kepala Keluarga bermukim di kawasan sempadan sungai. Jumlahnya sekitar 25 ribu jiwa, seluruhnyah “dihantui” bencana longsor. Dan memang sebagian besar pemukiman berada di sempadan sungai atau didirikan di atas plengsengan.

Kata Sutiaji, tugas Pemkot Malang ke depan mengatasi masalah warga yang menghuni sempadan sungai. Dia menjelaskan mengenai rencana mendirikan Rusun bagi warga sempadan sungai tersebut.

Menurut wali kota, rumah warga yang berada di kawasan sempadan sungai turut menggerus ketahanan plengsengan penahan arus sungai Brantas yang begitu deras. Satu-satunya cara menghindari bahaya adalah relokasi. Meski begitu hal tersebut masih wacana dan rencana yang belum tahu kapan akan direalisasikan. Pasalnya menunggu kajian detail dan diajukan pada pemerintah pusat agar mendapatkan bantuan.

“Memang ada program Kementerian PU dengan anggaran Rp 50 juta untuk satu rumah. Namun, program ini tidak diperuntukkan bagi rumah yang berada di sempadan sungai. Makanya kita mau cari solusi lagi, karena kalau sudah rumah di sempadan sungai ini kita tidak bisa apa-apa,” terangnya menjelaskan tindak lanjut Pemkot Malang belum dapat berbuat banyak bagi warga yang tinggal di sempadan sungai.

Dia menambahkan, hal-hal yang dapat dilakukan adalah mengimbau warga untuk pindah demi keselamatan diri. Sambil mencari formulasi lain untuk “memindahkan” warga yang sudah bertahun-tahun lamanya hidup di sempadan sungai.  Salah satunya berkoordinasi untuk melakukan normalisasi sungai dan juga saluran drainase dengan GASS (Gerakan Angkut Sampah dan Sedimen) agar tidak memperparah keadaan.

“Sambil kita mencari solusinya. Dulu kan kita punya simulasi. Jadi kita beli rumah di atas itu (menunjuk kawasan Muharto lain yang berada di luar sempadan sungai,red) kita buat rusunawa jadi orang tidak pindah jauh, tetapi di tempat sini saja,” tegas Sutiaji.

Sementara untuk penanganan longsor yang terjadi belum lama ini di beberapa kawasan di Kota Malang termasuk Muharto tersebut, Sutiaji menegaskan penanganan sesuai prosedural sudah pasti dilakukan. Yakni memberi bantuan penanggulangan dan rekonstruksi.

Hanya saja ketika plengsengan dekat DAS Brantas yang rusak, bantuan sederhana seperti penahan plengsengan dari sak-sak pasir sajalah yang bisa diberikan.

“Karena ini sudah wilayah provinsi kita hanya bisa berkoordinasi saja,” pungkas Sutiaji.

Seluruh Kecamatan Kota Malang Rawan Longsor

Sementara itu, menurut data peta kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang kawasan rawan longsor tersebar di seluruh kecamatan di Kota Malang. Di Kecamatan Blimbing kawasan kelurahan yang kerap terjadi longsor diantaranya Kesatrian, Jodipan, Polehan dan Purwantoro.

Kemudian di Kecamatan Lowokwaru di antaranya Bantaran dan Lowokwaru. Di Kecamatan Sukun terdapat kelurahan Gadang, Kebonsari, Bandungrejosari, Tanjungrejo, Sukun, Bandulan hingga Karangbesuki. Sementara Klojen yang rawan ada di wilayah Penanggungan, Jatimulyo, Kiduldalem, Saman, Bareng dan Klojen.

Lalu di Kecamatan Kedungkandang terdapat di Kawasan Sawojajar, Kedungkandang, Bumiayu, Kotalama dan Gadang.

Kasi Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang Heru Pri menjelaskan kurang lebih terdapat 25 ribu jiwa penduduk yang masih tinggal di kawasan bantaran sungai. Yang merupakan kawasan-kawasan paling sering terjadi longsor.

“Sekitar itu jumlahnya, sekitar 12 persen dari jumlah penduduk di Kota Malang masih tinggal di sempadan sungai,” tegasnya.

Untuk penanggulangan kebencanaan dan rekonstruksi bencana, BPBD Kota Malang menyediakan dana Rp 1,4 Miliar. Sementara anggaran keseluruhan di BPBD pada 2020 ini ada sekitar Rp 8 miliar.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPRPKP) Kota Malang Ir. Hadi Santoso memberi penjelasan. Menurut data DPUPRPKP, terdapat sekitar 6 ribu KK tercatat hidup di pinggiran DAS Brantas di seluruh Kota Malang.

Hal ini menjadi catatan karena selain menjadi kawasan rawan longsor yang membahayakan nyawa penduduk, juga menambah catatan kawasan kumuh di Kota Malang. Ini menjadi pekerjaan rumah Pemkot Malang.  Pihaknya sedang melakukan berbagai upaya untuk normalisasi sempadan sungai. Salah satunya, melalui program Rumah Susun (Rusun).

"Kami masih membutuhkan banyak lagi untuk memindahkan masyarakat yang tinggal di aliran sungai. Prinsipnya adalah membangun tanpa menggusur agar tidak serta merta menggusur juga,” paparnya.

Sementara itu status pengelolaan DAS Brantas yang ada di Kota Malang salah satunya juga menjadi tanggung jawa Jasa Tirta I. Hal ini pun ditanggapi tegas Dirut Jasa Tirta I Raymond Valliant saat dikonfirmasi Malang Post kemarin.

Dijelaskan Raymond, untuk upaya melakukan normalisasi sungai seperti yang diinginkan Pemkot Malang baginya merupakan hal yang secara teknis sulit dilakukan jika tidak memakai skema perencanaan besar dan matang.

“Normalisasi Sungai Brantas di kawasan hulu itu secara teknis sulit dilakukan dan memerlukan biaya besar karena aspek topografi dan mekanika tanah. Manfaat yang diperoleh pun terbatas,” paparnya saat dikonfirmasi.

Ia menambahkan, berkaitan dengan kasus longsor yang kerap terjadi di kawasan sempadan DAS Brantas di Kota Malang ini persoalan yang perlu diperhatikan adalah berkaitan dengan okupansi daerah di sempadan sungai.

Akibat okupasi ini, lanjut Raymond, muncul kerentanan dari penghuni sempadan itu sendiri. Kerentananan yang dimaksud adalah risiko mengalami bencana yang disebabkan pilihan bermukim di daerah rawan longsor.

Ia menegaskan bahwa sempadan sungai sangat jelas adalah kawasan yang rawan longsor karena aspek topografi dan mekanika tanah.

“Perum Jasa Tirta I tidak ada rencana normalisasi di sempadan sungai untuk Brantas bagian hulu. Penghuni di sempadan sebenarnya harus di relokasi karena merupakan hunian di kawasan berisiko,” pungkasnya.

Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Fathol Arifin pun menegaskan hal yang sama berkaitan dengan pemukiman penduduk yang berada di sempadan sungai. Longsor yang kerap terjadi di Kota Malang secara nyata selalu terjadi di kawasan bantaran sungai.

Hal ini menunjukan bahwa tidak ada cara lain untuk mengatasi selain menata kembali pemukiman yang berada di sempadan sungai tersebut.

“Memang harus direlokasi. Rencana buat rusun untuk warga yang ada di sempadan sungai untuk pindah memang yang paling tepat,” tegasnya.

Politisi PKB Kota Malang ini menjelaskan pula bahwa rencana merelokasi warga di kawasan Muharto yang berada di bantaran sungai sudah ada sejak zaman Wali Kota Malang Suyitno. Pada saat itu lahan bekas Kuburan Cina di kawasan tersebut sudah dipetakan untuk dibuatkan rusun.

Hanya saja pada saat itu rumah warga yang sebelumnya sudah pindah tidak dihancurkan. Tapi malah oleh warga diberikan kepada sanak saudaranya yang lain. Maka di sini, Pemda belum tegas menata.

“Nanti jika memang rusun ini diseriusi, bekas rumah yang ada di bantaran sungai dihancurkan. Kemudian dibuat saja semacam jalan atau jalur lingkar disana untuk akses jalan. Untuk menghindari adanya bangunan berdiri lagi,” pungkasnya.(ica/ary)

 

 

PENTING! Baca Ini:

https://m.malangpostonline.com/bisnis/lowongan-kerja

https://m.malangpostonline.com/bisnis/iklan-baris

https://m.malangpostonline.com/bisnis/iklan-properti

Editor : Ary
Uploader : slatem
Penulis : ica
Fotografer : Firman

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU