Warga Tagih Kejelasan Relokasi, Muncul Pro Kontra Ide Wali Kota Sutiaji

  • 26-02-2020 / 23:48 WIB
  • Kategori:Malang
Warga Tagih Kejelasan Relokasi, Muncul Pro Kontra Ide Wali Kota Sutiaji

Malangpostonline.com - Wacana relokasi warga yang tinggal di sempadan sungai Brantas dari Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji menuai reaksi, Rabu (26/2). Warga yang tinggal di kawasan sempadan sungai menagih kejelasan dari konsep tersebut. Ada tidak setuju dengan pemindahan, namun ada pula yang sepakat. Pro kontra ini muncul lantaran wali kota sempat melontar ide relokasi dengan Konsep Rumah Susun (Rusun).

Salah satu warga kawasan Kampung Warna-Warni Jodipan, Sunaryo, saat dimintai tanggapan Malang Post mengatakan tidak sepakat dengan konsep relokasi warga sempadan sungai. Dia yang mengaku sudah lebih dari 10 tahun berada di sana enggan pindah.

“Saya sudah lama sekali di sini. Masa mau dipindah ke rumah susun? Rumah susun itu sempit biasanya,” tegas warga RW 06 Kelurahan Jodipan ini.

Lagi pula, tambah Sunaryo, meskipun berada di kawasan Bantaran DAS Brantas, warga kawasannya tidak khawatir dengan ancaman longsor dan banjir yang bisa terjadi. Menurutnya selama kurang lebih 10 tahun ini, belum dirasakan longsor melanda kawasan kediamannya.

Berbeda dengan Sunaryo, warga Muharto Gang V RW 09 Kelurahan Kotalama, Sri Annisa, menjelaskan ingin Pemda segera merelokasi ia dan keluarganya.

“Saya takut juga longsor kapan hari itu (longsor Muharto senin lalu,red) sampai ke sini juga. Saya mau tinggal di mana kalau rusak rumah saya. Ndak apa-apa kalau mau dikasih tempat lebih bagus, dari pada takut terus,” papar ibu rumah tangga ini yang sudah menghuni kawasan sempadan kurang lebih 15 tahun itu.

Rumahnya yang juga berada di sempadan sungai memang tidak pernah mengalam kejadian longsor. Akan tetapi Sri mengungkapkan kesepakatannya jika Pemda mau membuatkan rusun untuk warga dengan gratis tanpa biaya.

Ia menginginkan sebuah hunian yang nyaman dan aman dari bencana. Hanya saja Pemkot Malang harus memastikan tempat tersebut layak ditempati keluarga yang tidak sedikit jumlahnya.

“Saya belum tahu nanti gimana yang jelas ndak apa-apa kalau mau Rusun atau dibuatkan rumah. Yang penting jangan suruh bayar besar saja. Itu susah nanti,” pungkasnya.

Hal yang berbeda dilontarkan warga kawasan sempadan sungai di RW 06 Kelurahan Kotalama, Abdul Amin. Ia menolak keras adanya rencana relokasi warga yang menghuni sempandan sungai ke sebuah rusun. Menurutnya rencana tersebut sudah lama dilontarkan Pemda hanya saja kerap ditolak warga karena tempat yang diusulkan terlalu jauh.

“Dulu itu pernah ada sosialisasi gitu. Kita disuruh pindah ke rusun tapi di Buring sana. Ya ndak mau saya,” tegas pria yang bekerja sebagai pedagang pasar ini.

Ia juga tidak setuju karena belum ada konsep jelas dari Pemda soal relokasi tersebut. Ia pun enggan pindah karena rumah yang dibangunnya, walaupun berada di sempadan sungai, sudah ada sejak 20 tahun lalu diwariskan oleh ayah dan ibunya.

Bagaimana konsep ganti rugi bangunan rumah, kemudian lokasi rusun itulah yang dipertanyakan warga. Selama hal itu belum jelas, maka ia sendiri enggan mengikuti rencana tersebut.

Konsep Rusun bagi warga yang berdiam di sempadan sungai sendiri, nyatanya memang masih sebuah konsep. Realisasinya masih belum dapat diwujudkan dalam waktu dekat. Pasalnya lahan yang dibutuhkan sulit didapatkan.

Hal ini dijelaskan Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji saat dimintai keterangannya, Rabu (26/2). Dia menjawab konsep relokasi ribuan kepala keluarga yang masih berdiam di kawasan sempadan sungai di Kota Malang.

“Jadi dulu pas bertemu dengan pihak Kementerian PUPR, dijelaskan mengapa konsep Rusun itu banyak yang kosong? Kebanyakan di daerah lain juga Rusun kosong karena tempat Rusun berada jauh dari lokasi awal warga yang ada dekat sempadan sungai,” papar Sutiaji.

Hal ini menjadi tantangan bagi Pemkot Malang. Karena Kementerian PUPR mau membantu membuatkan Rusun, hanya saja lahan harus disediakan Pemda. Dengan catatan tadi, kawasan Rusun harus berada tidak jauh dari warga bermukim saat ini. Yang tentunya, di luar dari areal sempadan sungai. Jika melihat contoh warga yang berdiam di sepanjang sempadan DAS Brantas di Jl Muharto Gang V belum lama ini, lahan yang dimaksud masih sulit didapatkan Pemda.

“Ya itu kita sulit cari lahannya. Padahal kementrian perumahan sudah mau. Ini kita masih cari solusinya seperti apa,” tegasnya.

Kawasan Muharto sendiri dilihat pandangan mata saja merupakan kawasan padat penduduk. Wilayah kawasan ini, juga curam ke bawah. Hal ini menambah kesulitan mencari lahan untuk pembangunan rusun khusus bagi rencana relokasi warga sempadan sungai di sana.

Rencananya konsep ini akan dibuat seperti konsep Rusun sebelumnya. Warga akan menetap di Rusun tersebut dengan ketentuan biaya tertentu terhadap fasilitas yang didapatkan.

Akan tetapi tidak hanya konsep Rusun saja yang dipikirkan Pemkot Malang menangani warga yang berada di sempadan sungai ini. Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) juga dapat dimanfaatkan. Bahkan sudah diajukan. Yakni pembangunan rumah bagi warga sempadan sungai. Program ini memungkinkan warga yang tinggal di sempadan sungai pindah ke rumah lebih layak dan baru dibangun.

“Dari Program KOTAKU ini Kota Malang dapat jatah tiga titik. Satu titik bisa dibangunkan 70 sampai 100 rumah dan dibantu murni oleh program ini. Dibantu Rp 90 juta satu rumah itu,” tegas alumnus UIN Malik Ibrahim Malang ini.

Hanya saja kembali, program ini belum dapat terealisasikan maksimal karena dari jatah tiga titik Kota Malang hanya dapat menyiapkan satu titik lahan saja untuk dibuatkan deretan rumah bagi warga sempadan sungai. Pasalnya keterbatasan lahan menjadi masalah.

Meski itu satu titik sudah diajukan tahun ini ke KemenPUPR. Titik tersebut adalah sebuah lahan di Kecamatan Sukun, khususnya di Kelurahan Tanjungrejo.

“Sudah kami ajukan, sepertinya sudah masuk ke pusat. Insya Allah bisa dibangunkan 70-an rumah. Nanti mereka bisa pindah ke sini,” pungkas Sutiaji.

Meskipun rencana pembangunan rusun atau rumah ini terus digulirkan dan dipikirkan, aspek lain yang mesti diangkat sebenarnya juga ada di sektor lingkungan. Bagaimana konsep penataan lingkungan dapat mendukung antisipasi terjadinya longsor juga banjir di Kota Malang. .(ica/ary)

 

PENTING! Baca Ini:

https://m.malangpostonline.com/bisnis/lowongan-kerja

https://m.malangpostonline.com/bisnis/iklan-baris

https://m.malangpostonline.com/bisnis/iklan-properti

Editor : ica
Uploader : slatem
Penulis : ica
Fotografer : ary

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU