Kadin Usul Pemerintah Hitung Ulang Ketentuan Pajak

  • 27-02-2020 / 16:30 WIB
  • Kategori:Malang
Kadin Usul Pemerintah Hitung Ulang Ketentuan Pajak DISKUSI: Diskusi penerapan Omnibus Law Perpajakan dilakukan perwakilan Setjen DPR RI dan Kadin Kabupaten Malang. Usulannya, pemerintah diminta hitung ulang ketentuan pajak.

Malangpostonline.com - Rencana pemerintah pusat menerapkan Omnibus Law Perpajakan mendapat masukan dari Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Malang. Dalam diskusi terbatas dengan perwakilan Setjen DPR RI, para anggota Kadin Kabupaten Malang mengusulkan agar pemerintah mengkaji lebih detail terkait insentif perpajakan bagi pengusaha.

"Akses kepada pengusaha terutama dalam hal kemudahan birokrasi perizinan dan perpajakan harusnya dibenahi," usul Ketua Kadin Kabupaten Malang, Priyo "Bogank" Sudibyo di kantor Kadin, Jalan Widodaren, Kota Malang, Kamis (27/2). Dalam kegiatan ini, Pusat Kajian Anggaran melakukan proses pengumpulan data dan kuesioner.

Anggota Kadin Kabupaten Malang diminta mengisi formulir yang di dalamnya berisi tentang masukan tertulis kepada pemerintah pusat. Bogank, sapaan akrab mengapresiasi upaya pemerintah untuk mendapatkan masukan dari kalangan pengusaha. Pria yang juga Ketua MPP Pemuda Pancasila Kabupaten Malang itu mengatakan agar keterlibatan kalangan pengusaha dalam proses penyusunan regulasi harus ditingkatkan.

Karena pelaku usaha, lanjutnya, adalah komponen terpenting dalam sebuah tata kelola perekonomian yang tentu harus banyak memberi masukan dan menjadi aktor partisipatif. "Jangan sampai, keterlibatan ini hanya dilakukan di awal-awal penyusunan. Nanti dalam aplikasinya ternyata end productnya usul kami ini tidak difasilitasi. Padahal kami ini stake holder ekonomi," tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Kadin Jatim, H Ghufron Marzuki. Dia mengusulkan agar ada penguatan kapasitas bagi pelaku birokrasi di semua tingkatan. Tujuannya agar pelayanan birokrasi bidang perpajakan maupun dalam bidang perizinan bisa sejalan dengan regulasi. "Kadang yang di pusat berbeda persepsi dengan yang di daerah, kami sebagai UMKM sulit juga menghadapi itu," ujar Ghufron.

Sementara itu, Kepala Pusat Kajian Anggaran, Setjen DPR RI Dr Asep Ahmad Saefuloh mengatakan bahwa kehadiran tim ini juga dalam rangka menyerap aspirasi kalangan pengusaha. Omnibus Law, kata dia, justru hadir untuk mempermudah akses dan meringkas birokrasi dan kebijakan pemerintah. "Tujuannya juga untuk menarik investasi dan mempermudah pengusaha," ujar Asep. Selain Kadin Kabupaten  Malang, aspirasi juga diserap dari Kadin Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Tangerang. (mar)

 

PENTING! Baca Ini:

https://m.malangpostonline.com/bisnis/lowongan-kerja

https://m.malangpostonline.com/bisnis/iklan-baris

https://m.malangpostonline.com/bisnis/iklan-properti

Editor : mar
Uploader : rois
Penulis : marga
Fotografer : ist

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU