Fraksi PKS DPRD Kota Malang Desak Walikota Malang Lockdown Lokal

  • 28-03-2020 / 15:48 WIB
  • Kategori:Malang
Fraksi PKS DPRD Kota Malang Desak Walikota Malang Lockdown Lokal Ahmad Fuad Rahman

Malangpostonline.com - Lockdown dianggap sebagai cara memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Malang. Hal ini diungkapkan Ahmad Fuad Rahman, SE,

Sekertaris F-PKS DPRD Kota Malang. Menurutnya, Indonesia sebagai salah satu negara dengan status pandemi Covid-19 dan Kota Malang ditetapkan sebagai zona merah, fraksi PKS DPRD Kota Malang mendesak dan mendorong Wali Kota Malang, Sutiaji menyiapkan skenario antisipasi lockdown lokal (karantina wilayah).

Menurutnya, ini sebagai solusi alternatif dalam mengatasi permasalahan tersebut. "Berkaitan dengan antisipasi skenario lockdown maka ada beberapa hal yang perlu di persiapkan," terangnya. Pertama bidang sosial ekonomi. "Pemkot Malang harus menjamin ketersediaan dan suplai bahan pangan, logistik dan obat-obatan selama mekanisme lockdown diberlakukan," ucapnya. "Terutama yang berkaitan dengan kebutuhan sembako," kata dia lagi.

Kedua, di bidang kesehatan. Memastikan rumah sakit rujukan, tenaga medis dan peralatan medis untuk siap siaga dalam menampung Pasien Dalam Perawatan (PDP) dan pasien positif Covid-19. "Memberikan pelayanan kesehatan yang baik sesuai dengan SOP yang telah ditentukan Pemerintah sehingga fatality rate dapat ditekan. Lalu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan penularan Covid-19 serta pola hidup sehat," urai Ahmad Fuad.

Ketiga di bidang keamanan. Ditekannya, Pemkot Malang harus memastikan keamanan di seluruh kawasan Kota Malang sehingga tidak ada kepanikan dari masyarakat selama mekanisme lockdown diberlakukan. "Menindak tegas oknum yang dengan sengaja menimbun sembako dan alat bantu kesehatan, melakukan patroli rutin untuk membubarkan kerumunan orang yang berkumpul dalam jumlah banyak," tegas dia.

Lockdown adalah wewenang pusat, maka ia meminta Walikota Malang untuk menyurati Pemerintah Pusat untuk permohonan pelaksanaan karantina wilayah sebagaimana diatur dalam UU  No 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan sambil menunggu Peraturan pemerintah (PP) nya. "Agar kebijakan ini bisa diterapkan dengan baik dan tersistematis maka kami meminta Pemkot Malang untuk bekerjasama dengan lembaga kesehatan, lembaga sosial, lembaga pendidikan sampai dengan tingkat  kelembagan terkecil RW serta RT," tutupnya. (mar)

 

PENTING! Baca Ini:

https://m.malangpostonline.com/bisnis/lowongan-kerja

https://m.malangpostonline.com/bisnis/iklan-baris

https://m.malangpostonline.com/bisnis/iklan-properti

Editor : mar
Uploader : slatem
Penulis : marga
Fotografer : marga

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU