Paripurna LKPJ, Dewan Minta Rincian Penggunaan Anggaran Masa COVID-19

  • 09-04-2020 / 15:13 WIB
  • Kategori:Malang
Paripurna LKPJ, Dewan Minta Rincian Penggunaan Anggaran Masa COVID-19 Rapat Paripurna LKPJ Wali Kota Malang Tahun 2019 dengan metode Vidcon, Kamis (9/4), DPRD Kota Malang minta rincian anggaran

Malangpostonline.com - Rapat Paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Malang Tahun Anggaran 2019 Kota Malang, Kamis (9/4) digunakan anggota DPRD Kota Malang mempertanyakan rincian anggaran dalam penanganan masa wabah COVID-19 di Kota Malang.

Sebagian besar komisi mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hal tersebut. Dimulai dari rincian pergeseran anggaran, validasi data penerima dana Jaring Pengaman Sosial (JPS), skema jelas PSBB (Pembatasan Sosial Skala Besar) hingga upaya lain ekskutif dalam kesiapan anggaran di masa wabah COVID-19.

Hal ini dirangkum Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika saat memimpin Rapat Paripurna ini didampingi Wakil Pimpinan DPRD Kota Malang H Asmualik dan H Abdurrochman.

“Kami sampai saat ini belum mendapatkan rincian-rincian RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) yang dimaksud. Kami sadari memang segala kebijakan yang dibuat harus serba cepat tetapi toh nantinya jika ada keluhan dari masyrakat pasti lari ke anggota dewan,” tegas Made.

Lebih lanjut disampaikannya hingga saat ini beberapa keluhan masyarakat yang datang masih berkutat pada pertanyaan nasib warga menengah kebawah. Yang secara ekonomi dan sosial terdampak akibat aturan yang diberlakukan Pemkot Malang.

Terutama warga yang biasanya bekerja saat ini tidak dapat bekerja karena ada aturan pembatasan tersebut. Hal ini dianggap Made belum terinci betul bagaiamana skema penanganannya.

“Maka itu dulu kami minta rinciannya sedetail mungkin. Sehingga nanti apa-apa saja yang bisa kurang atau perlu dibahas lagi dalam anggaran dewan dapat terlibat didalamnya,” tandas politisi PDI Perjuangan ini.

Ia juga menyampaikan jika penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2019 juga diharapkan langsung dirinci secara detail dalam dokumen khusus dan segera. Karena DPRD Kota Malang akan segera membentuk pansus untuk membahas hal tersebut.

Made juga menyampaikan agar Pemkot Malang terbukan dan transparan dalam penggunaan anggaran di masa wabah COVID-19 ini. Selebihnya DPRD Kota Malang juga akan fokus dalam pembahasan LKPJ Wali Kota Malang tahun 2019 secara profesional.

“Kami akan konsentrasi bahas LKPJ yang disampaikan. Agar melakukan evaluasi secara matang untuk masa penggunaan anggaran kedepan di 2020 yang dilaporkan lagi di 2021. Apakah ada perbaikan dan tidak. Agar tidak ada kesalahan yang sama terulang,” pungkas Made. (ica)

 

PENTING! Baca Ini:

https://m.malangpostonline.com/bisnis/lowongan-kerja

https://m.malangpostonline.com/bisnis/iklan-baris

https://m.malangpostonline.com/bisnis/iklan-properti

Editor : ica
Uploader : slatem
Penulis : ica
Fotografer : ica

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU