Makna Merdeka: Antara Realita dan Fatamorgana

  • 15-08-2019 / 19:48 WIB
  • Kategori:Opini
Makna Merdeka: Antara Realita dan Fatamorgana

Tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara Indonesia yang merdeka. Semua elemen bangsa diharap merefleksikannya, bahwa proklamasi kemerdekaan adalah kesepakatan untuk mengakhiri penjajahan dan melanjutkan estafet  mengisi kemerdekaan.

Secara historis, Proklamasi adalah pintu awal kemerdekaan Indonesia. Proklamasi sama dengan mulai lahirnya sebuah bangsa baru, Indonesia,  yang akan menentukan nasibnya sendiri, dan tidak mau lagi dijajah oleh bangsa asing.

74  tahun yang lalu, proklamasi  kemerdekaan dikumandangkan, namun  rasa bebas merdeka  hari  ini masih beragam. Opini  belum merdekanya kita dari cengkraman ekonomi kapitalisme asing, kemiskinan,  serta kesenjangan sosial  merupakan tema aktual yang tengah mengemuka.

Tidak sebatas itu, pemerintah dan  para penguasa yang seharusnya sudah mengawal  rakyat ke  jenjang kesejahteraan yang lebih baik, justru sibuk membangun  solidaritas  internalnya, tak segan  semangat mengekspos  pencitraan, padahal seringkali   janji kampanye hanya omong kosong.

Inilah saat yang tepat bagi rakyat Indonesia untuk melunasi janji merdeka. Perjuangan kita masih panjang. Kemerdekaan wajib didaulat di tribun tertinggi dengan  segenap peluh. Tentu dengan cara dan aksi yang berbeda, membebaskan rakyat dari penjajahan bangsa asing maupun bangsa sendiri.

Mengisi kemerdekaan sejatinya  dimulai dari diri sendiri, artinya komitmen untuk menguatkan karakter dengan menunjukkan sikap yang terpuji. Kita bisa memulai dari hal-hal yang sederhana. Kalau semuanya terealisasi  dengan benar, tanpa mengusik kenyamanan orang lain, itulah hakikatnya karakter yang sesuai dengan jiwa kemerdekaan.  Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW diutus Tuhan ke muka bumi untuk memuliakan akhlak, memperbaiki karakter. Dan Nabi sendiri yang menjadi teladan, bagaimana “manifestasi” karakter yang diinginkan.

Dalam fakta sejarah perjalanan bangsa ini dahulu pernah menjadi negara yang besar. Dalam perjalanannya  harus jatuh bangun.  Ibnu Khaldun dalam Mukadimah-nya menjelaskan bahwa sebuah negara akan melalui tiga tahap dari pembentukan sampai kehancurannya. Ia berpendapat bahwa umur suatu negara adalah tiga generasi, yakni sekitar 120 tahun. Generasi pertama adalah orang-orang yang sangat kuat memegang prinsip untuk membangun kekuasaan. Ibnu Khaldun memakai istilah ashabiyah (rasa bersama). Bagi bangsa yang dijajah seperti Indonesia, fase ini bisa disebut sebagai masa perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Generasi berikutnya, setelah merdeka, berhasil meraih kekuasaan dan mendirikan negara, generasi ini beralih dari kehidupan yang keras ke kehidupan kota yang penuh dengan kemewahan.

Selanjutnya, negara akan mengalami kehancuran, sebab generasinya tenggelam dalam kemewahan, menjadi penakut dan kehilangan keberanian. Kemunduran ini akan terjadi bila amar makruf nahi mungkar ditinggalkan.

Jauh sebelum Indonesia meniti kemerdekaan, pulau Jawa (Majapahit) telah menunjukkan eksistensinya sebagai pulau yang memiliki potensi mapan dalam konteks kesuburan alamnya, letak wilayah, maupun kuantitas dan kualitas sumber daya manusianya. Tak heran  pulau Jawa  menjadi basis pusat perdagangan dan pertanian yang banyak disinggahi saudagar-saudagar dari negeri seberang. Bahkan, di pulau ini pula rencana dan strategi penyatuan wilayah-wilayah Nusantara berlangsung.

Kerajaan yang didirikan R.Wijaya ini, merupakan simbol kekuatan Pulau Jawa. Di masanya, Majapahit menjadi kerajaan adikuasa yang menguasai Nusantara sekaligus sebagai pionir dari wilayah dan kerajaan lain. Penguasa (raja) paling sukses mengantarkan Majapahit mencapai puncak kejayaannya adalah Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Keduanya saling bahu-membahu dan bekerja sama membesarkan nama Majapahit.

Majapahit juga memperkuat wilayahnya dengan berbagai macam kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain. Mpu Prapanca dalam Nagarakertagama  pupuh 15  menyatakan sebagai berikut; “nahan lwir ning di antara kacaya ri narapati tuhun tang syangkovad dapura kimutang dharmanagari, marutma mwang riang rajapura nguniweh singhanagari, campa, kambonyanyat i yawana mitreka satata.” menyebut di era kejayaan Majapahit di bawah Hayam Wuruk, terdapat beberapa negara mitra satata di luar Nusantara, selain daerah-daerah yang telah mengakui Majapahit.

Di antara negara-negara yang bersekutu Majapahit dan dianggap sebagai Mitreka Satata dengan Majapahit itu adalah Syangka di Thailand, Dharmanagari di Kedah, Marutma, Campa, Kambonyanyat di Kamboja dan Yawana di Annam. Bersama dengan Majapahit kedelapan negara itu bersama-terikat dalam suatu persahabatan kekal atau Mitreka Satata.

Pada saat inilah pedagang muslim dan penyebar agama Islam mulai memasuki kawasan ini. Belajar dari politik luar negeri Majapahit  dalam perjalanan sejarah bangsa ini telah mengalami  penciutan kebermaknaan kesuciannya,  akibat  dihadirkan secara sekularistik sesuai dengan relevansi sektarian politik rezim yang berotoritas. Kerakusan elistis membuatnya lebih mudah mengegolkan  tema “Ketimpangan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia“ dari  pada “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat  Indonesia”

Alasan hubungan  kerjasama dijadikan sebagai alat untuk memaksa rakyat mengamini kebijakan impor barang yang tidak memihak rakyat. Sehingga produk dalam negeri yang tidak kalah kualitasnya harus tersingkir demi kepentingan sekelompok elit penguasa. Dampaknya potensi anak bangsa mengalami mati suri.

Di masa Reformasi praktik mencederai terhadap politik luar negeri “ bebas – aktif “ marak terjadi, khususnya komunitas elitnya, yang tingkah lakunya ibarat  kaum biadab. Mereka menikmati “pembiadaban “ makna proklamasi kemerdekaan   yang dipertontonkan  dalam kehidupan sehari-hari tidak menunjukkan gelora kebangsaan, cenderung suka  menyamun hak-hak komunal, dan tidak khusuk mengayomi Indonesia sebagai “istana merdeka”

Mari kita jadikan “Mitreka Satata” seiring dengan “politik Bebas Aktif” sebagai sarana keberpihakan guna memerdekakan kepentingan rakyat bukan kesewenangan elit. Dalam  tataran umum, para elit sepakat untuk mengisi kemerdekaan sesuai dengan amanat Konstitusi  dan Pancasila namun tak pelak pengkhianatan yang dilakukan karena dengan kasat mata merampok kemerdekaan rakyat.

Fakta merdeka seolah mitos belaka. Komitmen bahu-membahu untuk mengisi kemerdekaan nyaris merobohkan ikrar proklamasi kemerdekaan. Kita mendeklarasikan  diri sebagai insan pembangunan, penegak kemerdekaan  padahal sejatinya insan yang telah “mengoyak”  secara individu dan kelompok,  bahkan masif  sistimatis terhadap proklamasi kemerdekaan. Kita sering menyerukan kebebasan  biar terkesan tampak pejuang, nyatanya dibalik itu kita tak ubahnya ”durjana bengis” yang terkutuk.

Fakta ini tidak bisa dipungkiri oleh siapapun  ketika jeruji besi seringkali memasung para elit bangsa ini. Merampok kemerdekaan demikian mudahnya menjamur, memporak-porandakan kemanusian. Cita-cita besar bangsa ini  tidak akan bisa diraih ketika  profil sosial bangsa ini acap kali  mengganas  akut yang bermuara pada  munculnya afeksiisme dan terorisme. Puncaknya dapat  membelit dalam  sirkulasi legitimasi perampasan hak-hak  sekadar untuk kepentingan tertentu dari pada  menjunjung tinggi cita-cita mulia.

Mengutip  kata bijak Brigham Young  “True independence and freedom can only exist in doing what’s right “(Kemerdekaan dan kebebasan yang sebenarnya hanya  bisa ada bila kita melakukan hal yang benar). Disinilah merdeka menjelma menjadi realita bukan fatamorgana. (*/Malangpostonline.com)

Editor : oci
Uploader : slatem
Penulis : ist
Fotografer : ist

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU