Menghormati Hak Prerogratif Presiden

  • 19-08-2019 / 20:46 WIB
  • Kategori:Opini
Menghormati Hak Prerogratif Presiden

Serangkaian peristiwa politik  mendapatkan perhatian  publik pasca Pemilihan Presiden 2019, hal tersebut cukup melegakan semua pihak  setelah akhirnya Pasangan Jokowi-Amin Ma’ruf bisa bertemu, berjabat tangan dengan   Prabowo  pada tanggal 13 Juli 2019 lalu, sekaligus mendapat ucapan “selamat bekerja”. Disusul beberapa hari kemudian, Rabu 24 Juli 2019  Prabowo bertemu dengan Ibu Megawati sebagai ketua partai PDIP yang merupakan parpol utama pencalonan Jokowi-Amin Ma’ruf sebagai Presiden dan Wakil Presiden.Terakhir  kehadiran Prabowo di acara Kongres PDI P ke V 8 Agustus 2019 lalu, di Bali.   Dampak politik pertemuan itu diharapkan mampu mencairkan ketegangan yang selama proses  pilpres beberapa bulan yang lalu terasa cukup membuat suasana memanas dan tegang diantara pendukung masing masing Capres dan Cawapres.

Saat  ini yang menjadi sorotan berbagai pihak mulai bergeser mengenai pengisian jabatan di kabinet, yang akan dinamai Kabinet Indonesia Kerja II (KIK II). Susunan kabinet KIK versi Hoax pun bermunculan di media sosial. Pimpinan Partai politik secara terang terangan sudah menyampaikan keinginan jumlah kursi Menteri yang diinginkannya.

Perlu diingat, bahwa  mengenai penyusunan kabinet sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden, lazim disebut hak prerogratif presiden. Kewenangan presiden membentuk kabinet secara konstitusional diatur dalam  UUD negara RI tahun 1945, pada Pasal 17  ayat ( 1) menyatakan: “Presiden dibantu oleh menteri – menteri negara”.  dan ayat (2) nya “ Menteri – menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”. Pasal pasal ini menunjukan bahwa dalam pengangkatan menteri sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. Tidak diketemukan satu ayat pun dalam UUD maupun regulasi lain yang menyatakan bahwa menteri dicalonkan oleh pihak pihak di luar presiden.

Pasal tersebut di atas, efektif di era Presiden Soeharto berkuasa. Saat itu penyusunan kabinet benar benar sepenuhnya ada di tangan presiden. Tidak ada satu pihak pun yang mencoba untuk mengusulkan diri atau orang lain untuk diangkat sebagai menteri. Setelah diangkat menjadi menteri pun semuanya menerima tidak ada penolakan, bahkan ketika pak Harto mengangkat mbak Tutut menjadi Menteri Sosial pun semua berjalan tanpa ada riak riak perlawanan. Hak Prerogratif betul betul diterapkan dan dihormat pada waktu itu. Tidak ada satu parpol pun yang berani berani mengajukan kadernya untuk diangkat sebagai Menteri.

 Gabungan Parpol dan Hak Prerogratif Presiden

Hak prerogratif merupakan hak mutlak seorang presiden yang tidak dapat diganggu atau pun dipersoalkan oleh pihak lain. Akan tetapi hak prerogratif yang melekat pada Presiden Joko Widodo terlihat melemah secara politik. Walau pun secara konstitusional, hak prerogratif  itu sepenuhnya masih berada di tangan presiden. Pasal pasal terkait hak prerogratif Presiden sebagai kepala negara tidak mengalami perubahan, demikian halnya pasal yang mengatur mengenai pengisian jabatan kabinet  masih tetap, menteri sebagai pembantu presiden diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

Ketika presiden dipilih secara langsung oleh rakyat,  maka otoritas yang melekat padanya semakin kuat  untuk  menentukan siapa yang akan menjadi pembantunya di kabinet.  Presiden lebih leluasa, karena mandatnya langsung dari rakyat. Tetapi sayangnya keleluasaan presiden dalam menentukan pengisian jabatan kementrian di kabinetnya tersendat disebabkan oleh ketentuan presidential threshold 20 persen bagi partai politik yang akan mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya partai politik yang memperoleh suara mayoritas di DPR. Akibatnya pencalonan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh gabungan partai politik. Dari titik inilah hak prerogratif presiden dalam mengangkat menteri  berpotensi berkurang karena para pimpinan parpol yang bergabung saat pencalonannya merasa mempunyai hak mengajukan kadernya mengisi kabinet.

Siapa pun yang terpilih dan diresmikan menjadi presiden dan wakil presiden, pasti tidak leluasa dalam menentukan kabinetnya, sebab partai politik merasa berhak  juga mendapatkan jatah kursui menteri karena telah ikut mendukung pencalonan presiden sekaligus ikut mengkampanyekannya dan itu tidak gratis, di dunia politik kita tahu “tidak ada makan siang yang gratis.”. Tidak mengherankan bila kini, para pimpinan partai politik, seperti menuntut jatah kursi kepada presiden, dan ini dianggap sebagai kewajaran, toh partai politik itu telah berjasa memenangkan dalam pilpres kemarin.

Pengisian kabinet yang berasal dari partai politik pengusung calon presiden , sesunggguhnya hampir mirip dengan model parlementer, hanya saja saat kebijakan presiden tidak seperti yang dikehendaki partai politik pendukung, tidak bisa  dilakukan mosi tidak percaya kepada presiden. Walupun  demikian  presiden masih bisa  mengganti menteri kabinetnya, yang dirasa tidak sejalan dengan kebijakan presiden.

Dengan diangkatnya menteri yang berasal dari partai politik pendukung, maka ada risiko yang cukup besar yakni, masalah loyalitas. Menteri, walaupun diangkat dan diberhentikan oleh presiden, tetapi dia diusulkan oleh partai politiknya. Hal ini sangat terjadi adanya bias loyalitas, kepada siapakah para menteri itu mengabdi? Kepada presiden yang mengangkatnya atau kepada partai politik yang telah berjasa mengusulkanya, lebih-lebih bila sebelumnya  terjadi deal deal tertentu antara pimpinan partai politik dengan kadernya yang akan diusulkan menduduki kursi kabinet.

Disamping akan terjadi bias loyalitas, yang berakibat kinerja kabinet menjadi tidak optimal, sangat dimungkinkan di tengah jalan akan terjadi pergantian menteri. Harap dimaklumi, pergantian menteri membutuhkan ongkos sosial politik yang tidak murah, mengingat jargon di negara ini, ganti menteri ganti kebijakan. Ini ongkos politik yang mesti kita bayar bersama, sebagai konsekuensi pencalonan presiden dilakukan oleh gabungan partai politik. Oleh sebab itu , Hormatilah hak prerogratif presiden dalam menentukan siapa para menteri di kabinetnya. (*/Malangpostonline.com)

Editor : oci
Uploader : slatem
Penulis : ist
Fotografer : ist

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU