Mencari Menteri Impian

  • 21-08-2019 / 20:22 WIB
  • Kategori:Opini
Mencari Menteri Impian

Banyak sekali konsep susunan Kabinet Presiden Jokowi Jilid II yang beredar lewat medsos. Entah dari mana susunan ini, yang jelas menjadi bagian dari ”rumor” yang sedikit menghibur masyarakat.

Masayarakat memang sedang menunggu siapa sosok yang akan menjadi Menteri dalam Kabinet Jokowi. Ini tak lepas dari ekspektasi masyarakat terhadap menteri untuk mendisain dan bisa menghadirkan era keemasan negeri ini, setidaknya  di era pemerintahan 2019-2024.

Dalam kabinet jilid I, masyarakat sedikit dikecewakan oleh beberapa menterinya Presiden Jokowi yang terlibat atau bermasalah dengan hukum, khususnya dalam kaitannya dengan korupsi, sehingga logis jika di Jilid II ini, masayarakat mengimpikan hadirnya sosok Menteri terpilih yang bukan kandidat koruptor.

Koruptor merupakan sosok demagog. Ia bisa tampil mengesankan atau membius publik, namun faktanya ia pengkhianat negara. Ia menyesatkan publik lewat peran atau penampilannya.

Kalau orang kecil jadi demagog, maka dustanya tidak banyak mendatangkan kerugian bagi orang lain, tapi kalau pejabat seperti menteri, maka dampaknya bisa menjalar kemana-mana, atau dapat merapuhkan negara, bahkan bukan tidak mungkin bisa membuat negara tinggal jadi tuyang-tuyang.

Itu sejatinya mengingatkan setiap elitis atau menteri kedepan tidak suka memproduk demagogisme, pasalnya dalam demagogisme ini terkandung virus yang bisa merapuhkan, menghancurkan, dan mematikan  bangsa ini. Siapa saja, apalagi menteri  yang terjangkiti bisa, maka alamat dirinya tidak cukup kuat menjalankan amanat rakyat.

Berbagai bentuk praktik penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) seperti korupsi, manipulasi, suap, dan lainnya, merupakan deskripsi konkrit malapraktik jabatan (kedudukan) yang bersumber dari demagogisme.

Demagogisme yang dijadikannya sebagai opsi mampu membuatnya berani menjadi penjahat jabatan secara terstruktur dan masif, yang mengakibatkan rakyat terkena dampak kompilatif. 

Futurolog kenamaan John Neisbith Sumber kekuatan baru bukanlah uang yang berada dalam genggaman tangan beberapa orang, namun informasi di

tangan orang banyak. Pernyataan ini mengingatkan tentang fundamentalnya kejujuran dalam mendistribusikan informasi. Semakin banyak informasi bermuatan kejujuran yang diperoleh masyarakat, maka masyarakat akan mendapatkan kekuatan hebat. Ini maknanya menteri impian kedepan haruslah kumpulan sosok yang tidak mengabdi pada demagogisme.

Kalau sampai masyarakat tidak berdaya atau kehilangan kekuatan fundamentalnya, berarti masyarakat ini tidak akan mampu atau kecil kemungkinannya bisa sukses mewujudkan mimpi-mimpi besarnya, diantaranya gagal meraih kesejahteraan hidup, terganjal mewujudkan demokratisasi, dan termarrjinalisasi penegakan supremasi hukum yang benar-benar berpihak kepadanya.

Apa yang diingatkan Neisbith juga sejatinya dapat dijadikan sebagai “kritik radikal” terhadap setiap elemen bangsa, terutama menteri, yang selama ini masih terbelenggu oleh ”neotiranisme” partai dan koalisinya, gagap dalam mewujudkan amanat jabatan atau kekuasaannya, serta belum menunjukkan komitmennya  secara serdas dan maksimal dalam membangun masyarakat inklusif, beradab, demokratis, dan suka menegakkan keadilan.

Masyarakat  kita hingga kini masih ”terjajah” oleh borok yang dipertahankan elit kekuasaan, sehingga wajar jika jauh hari masyarakat membuat ”dagelan” lewat susunan kabinet hoak.

Akibat dari “kompilasi patologis” elitis itu, mereka bisa mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit. Hegemoni borok ini dapat terbaca masifikasinya manakala misalnya ada menteri ternyata lebih suka bermain sandiwara yang lebih menyenangkan dirinya sebagai demagogis, dan bukan sebagai elite pemimpin yang populis.

Pertimbangan menteri yang dalam dirinya mengidap krisis dan ”kematian” jiwa kenegarawanan, lebih terfokus pada rumusan bahasa yang diucapkan, sikap yang ditunjukkan, dan perilaku  demagogis yang dimenangkan atau dijadikan opsinnya guna menjadi magnet yang mendatangkan keuntungan. Oknum menteri golongan ini berhasil mengemas dirinya lewat aksi atau konspirasi yang menunjukkan sebagai pribadi ambigu.

. ”Pribadi pecah”  oknum menteri tersebut  mencerminkan sebagai sosok manusia Indonesia berstigma ”penjahat istimewa”, pasalnya pintar menyembunyikan kebenaran, mengimpotensikan keadilan, atau mengendapkan obyektifitas  dalam keseharian perilakunya, khususnya yang berelasi dengan kepentingan fundamental bangsa.

Sosok seperti itu umumnya sibuk menjadi oportunis atau giat menciptakan lobang-lobang yang menguntungkannya, atau hak-hak masyarakat dikorbankan, yang salah satu modusnya dengan menciptakan wacana publik yang membingungkan atau menyebarkan informasi dengan bahasa bias yang tentu saja mengandung rekayasa sistemik gaya sosok demagogis.

Cara seperti itu sudah lama ”diwahyukan” oleh Nicollo Machiavelli lewat kalimat populer ”het doel heiling de middelen” (segala cara apapun dilakukan). Kejujuran, kemanusiaan, keadilan, dan kebenaran harus dihalang-halangi atau dimatikan supaya tidak menjadi kekuatan hebat, sehingga segala bentuk demagogisme tetap bisa tampil menjadi pemenangnya.

Jika menteri gagal membuktikan dirinya bermoral agung dan teguh menjaga amanat rakyat dalam melindungi atau menegakkan hak-hak publik, maka  gelar”pelanggar HAM serius” layak distigmakan kepadanya. Ini tentu akan semakin membuat atmosfir kehidupan kenegaraan lebih mengarah pada pembenaran dan penjustifikasian dugaan masih kuatnya  budaya politik berbingkai rekayasa struktural dan birokrasi yang bermodus ketidaktransparansian, ketidakjujurandan bahkan barangkali pembusukan informasi  sistemik.

Akibat demagogisme masih mencengkeram bangsa ini, akhirnya masyarakat  tak ubahnya jadi keranjang sampah yang dimuati oleh akselerasi pertarungan politik dalam memperebutkan kepentingan yang bersifat anomalistik, yang petarungnya ini sangat arogan menghadirkan dan menguatkan gaya neodinastiisme.

Itu mengindikasikan, bahwa ada saja menteri yang belum berkeinginan kuat untuk mengalahkakan akumulasi penyakit) yang menjangkiti secara kronis konstruksi departemennya, atau masih bersahabat dengan beragam penyakit, yang penyakit ini bahkan ”dikomoditasikan” sebagai mesin politik yang mampu mendatangkan banyak keuntungan ekonomi dan kekuasaan.

Filosof Aristoteles sudah pernah mengingatkan tentang pentingnya sisi nilai etis dibandingkan ekonomi (kekayaan). Filosof ini menyatakan, ”semakin tinggi penghargaan manusia terhadap kekayaan (uang), maka semakin rendahlah penghargaan manusia terhadap nilai-nilai kesusilaan, kepantasan, kebenaran, dan kejujuran”

Pernyataan filosof itumenunjukkan,  bahwa maraknya korupsi atau pengabsolutan uang secara ilegal yang bersumber dari lingkaran kekuasaan departemen atau kementrian merupakan bukti supremasi kemenangan demagogisme, sehingga belajar dari sejumlah noda di ranah Kabinet Jilid I, nantinya Presiden Jokowi bisa belajar lebih selektif dalam memilih menteri untuk menjadi ”isterinya’ di Kabinet Jilid II. (*/Malangpostonline.com)

Editor : oci
Uploader : slatem
Penulis : ist
Fotografer : ist

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU