'Membunuh' Wibawa Negara Hukum

  • 12-09-2019 / 21:24 WIB
  • Kategori:Opini
'Membunuh' Wibawa Negara Hukum

Belakangan ini ada beberapa petisi yang dibuat oleh kelompok Asosiasi Pengajar dan Peduli pada Gerakan pemberantasan korupsi yang menolak sejumlah sosok yang jadi kandidat pimpinan KPK.

Petisi itu logis, pasalnya apa yang dihadapi oleh KPK sekarang dan kedepan merupakan problem terbesar bangsa ini, yang menuntut kehadiran sosok “pekerja” atau pengabdi bangsa yang benar-benar berani mempertaruhkan jiwa raganya untuk menghadapi koruptor dari segala lini, termasuk koruptor dari kalangan oknum aparat  seperti polisi, jaksa, hakim atau lainnya.

Memang ironis di negara ini, para oknum aparat yang sudah digaji cukup istimewa oleh negara, ternyata masih juga melibatkan dirinya dalam praktik kotor yang bukan hanya menodai korp institusinya, tetapi juga mendestruksi marwah Indonesia sebagai negara hukum.

“Harakiri” marwah negara hukum menjadi tak terhindarkan akibat aparat yang berperan mengemban amanat menjaganya, lebih menjatuhkan opsi menahbiskan atau mengabsolutkan berburu menumpuk uang. Filosof kenamaan Aristotelas mengingatkan, “semakin tinggi penghargaan manusia terhadap kekayaan (uang), maka semakin rendahlah penghargaan manusia terhadap nilai-nilai kebenaran, kesusilaan, keadilan, dan kepatutan”.

Filosof itu mengingatkan tentang kebenaran rumus kausalitas terjadinya dan maraknya kejahatan di masyarakat atau dalam kehidupan bernegara yang bersumber pada penahbisan uang.

Saat seseorang atau sekelompok orang beridentitas pemburu kursi dan berlimpah uang dengan jabatannya ini masih tergelincir pada praktik pemujaan atau pengabsolutan uang, maka norma apapun, termasuk norma agama dan hukum bisa dilindasnya habis-habisan.

Magnet uang terbukti luar biasa bagi sebagian elemen penegak hukum negeri ini. Pengaruhnya mampu menarik dan menjadikannya kehilangan kecerdasan moral, edukatif, spiritual, dan hukum. Daya pesonanya membuat aparat atau siapapun yang jadi pemangku kekuasaan takluk dan menyerah “dihegemoninya”. Oknum aparat hukum terbukti bisa kalah dan bahkan menikmati kekalahannya. 

Secara makro, banyak elemen negara yang statusnya pintar secara edukatif atau terpelajar seperti aparat penegak hukum yang bersikap senang terjerumus, dijerumuskan, dan bersikap arogan melibatkan dirinya dalam penyalahgunaan keuangan rakyat (negara).

Mereka itu “ikhlas” menjadi koruptor dan tak merasa malu merendahkan dirinya terjerumus dalam kriminalisasi jabatannya. Mereka berani kalahkan kepintaran atau kecendekiaannya dengan cara menggarong kekayaan yang bukan menjadi haknya.

Kita dapat membaca sejumlah sampel kasus, bahwa status jabatan seseorang atau sekelompok orang yang mapan dan dukungan keilmuan yang dimilikinya di ranah yudisial justru telah menempatkan dirinya sebagai tokoh penting dalam dunia korupsi.  Dirinya itu, selain bisa menjadi penikmat kriminalisasi jabatan, juga bisa berkolaborasi atau mendorong pihak-pihak lain menjadi “tangan-tangan gaib” (the  nvisible hands), seperti dibalik layar mengajak pengusaha-pengusaha nakal.

Pola kriminalisasi yang dilakukan oleh oknum aparat seperti itu setidaknya dapat terbaca, bahwa ada beberapa “tangan-tangan gaib“  yang terlibat dalam mengarsiteki dan memuluskan jalannya korupsi.

Dalam ranah itu, korupsi menjadi lebih mudah dilaksanakan ketika berelasi dengan kekuatan lain yang memediasi dan menyediakan bermacam-macam instrumen yang memperlicinnya.

Itu makin jelas ketika supremasi “tangan-tangan gaib”  bertali-temali dengan kalkulasi jumlah kerugian keuangan negara yang tergolong besar. Logikanya, kasus demikian menciptakan agregasi secara berjamaah  yang bukan hanya nntuk mengamankan keuntungan, tetapi juga saling melindungi dalam proses pengamanan dan  penyucian  modus operandi kejahatannya.

Upaya saling melindungi merupakan karakter utama korupsi berjamaah. Semakin besar jamaah yang dikonstruksi, maka semakin kuat pula politik perlawanan yang ditunjukkannya pada aparat penegak hukum atau pejuang kebenaran dan keadilan seperti yang dilakukan KPK, sehingga disinilah sosok pemangku KPK “berani mati” dibutuhkan.

Proses seperti itu dapat terbaca ketika ada diantara pelaku korupsi yang terseret atau terendus aparat penegak hukum.  Mereka saling melindungi diantaranya dengan ditunjukkan melalui testimoni yang mengaburkan, membuat ragu dan memunculkan “gagap” pihak yang bermaksud menuntut pertanggungjawaban. 

Penyidik misalnya yang mencoba terus menggali dan mengumpulkan alat bukti, dibuat terseret dalam “kegalauan” atas kinerjanya akibat licinnya  atau kuatnya sindikasi “the invisible hands” dalam memimpin anggota jamaah korupsinya.

Juwita W dalam Fenomena korupsi berjamaah di Indonesia (2012) menyebutkan, bahwa modus korupsi berjamaah di Indonesia sebenarnya persis seperti sistem Multi Level Marketing (MLM). Dalam sistem itu, seringkali karyawan bawah di suatu instansi dijadikan prajurit terdepan dalam aksi. Uang yang diperoleh oleh karyawan level bawah akan diteruskan ke atasannya, begitu terus sampai ke pucuk pimpinan. Karyawan level bawah di suatu instansi menghadapi resiko terbesar, sedangkan hasil yang diperoleh adalah hasil terkecil dalam aksi tersebut.

Kalau dibaca dengan “kecurigaan” secara rasionalitas, umumnya para tersangka kasus korupsi berjamaah sebenarnya hanyalah pion, pasalnya masih ada tangan-tangan sakti yang mengarsitekinya. Mereka ini bahkan dengan apologis bisa berujar jika semua pelaku korupsi berjamaah diseret ke pengadilan, negara ini mungkin bisa bubar.

Itulah yang diantaranya akan dan terus dihadapi KPK. Hasibuan (2014) mengingatkan, negara bisa menjadi tuyang-tuyang ketika setiap pilarnya terjerumus dalam praktik-praktik yang secara terus menerus menghabisi keberdayaan norma apapun, khususnya norma yuridis.

Paradigma bahaya korupsi  itu menunjukkan, bahwa kekuatan jamaah  atau organisasi tetap berada di tangan pemilik “tangan-tangan gaib”. Pihak yang menawarkan uang suap atau “pengaturan” di banyak lini dalam jumlah besar, merupakan elemen strategis yang mendapatkan keuntungan besar, yang membutuhkan kekuatan dahsyat (militan) KPK.

Idealitasnya pemimpin KPK harus merasa ditantang atau dieksaminasi profesionalismenya oleh “tangan-tangan gaib” koruptor. Koruptor tentu tidak akan membiarkan diri dan kekuatannya dikalahkan oleh KPK. Mereka ini akan terus memperbanyak “pelatihan”  guna memperkuat  jaringannya.

Pemimpin KPK nanti berkewajiban terus menerus dalam memperbarui strategi berperangnya terhadap koruptor. Kalau koruptor saja terus berusaha membaca dan membelokkan arah kinerja pemimpin atau para penyidik KPK, maka KPK wajib mempelajari pola-pola penyimpangan yang diperbarui oleh koruptor. Pertarungan antara Kinerja KPK  dengan revolusi strategi yang dilakukan oleh KPK akan menjadi pertaruhan yang menentukan terjadi atau berlanjut tidaknya “harakiri” negara hukum. (*/Malangpostonline.com)

Editor : oci
Uploader : slatem
Penulis : ist
Fotografer : ist

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU