Yang Lalu Biarlah Berlalu

  • 07-11-2019 / 19:37 WIB
  • Kategori:Opini
Yang Lalu Biarlah Berlalu

Ada ketakutan atau setidaknya “prasangka” di sebagian elemen masyarakat kalau para subyek politik yang sekarang menduduki kursi legislatif periode 2019-2024 di Kota Malang nantinya akan mengikuti jejak pendahulunya dalam berurusan dengan hukum atau diseret oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).

Jika garis lurus norma yuridis selalu dipijaki, atau segala sikap, perilaku, atau keputusan yang akan diambil didasarkan prinsip kehati-hatian dan selalu berada dalam ranah khittah peraturan perundang-undangan, maka “yang lalu” tidak akan terukir kembali sebagai sejarah buram.

Itu setidaknya menuntut setiap subyek politik supaya untuk mengedepankan prinsip “yang lalu, biarlah berlalu”, atau peristiwa penyimpangan kekuasaan dalam bentuk apapun tidak menggoda atau menaklukkannya, sehingga sakralitas kekuasaan politik tetap terjaga.

Voltair pernah mengingatkan, “untuk mengetahui siapa yang menguasai anda,  cukup temukan siapa yang tidak boleh anda kritik”, yang sejatinya mengajak berlaku waspada terhadap relasi kekuasaan dengan kebebasan.

Voltair itu menunjukkan, bahwa saat suara kebenaran, kejujuran, dan keadilan “senyap” dalam ranah kekuasaan, berarti kebebasan jadi pejuang nilai-nilai adiluhung tercerabut atau dikalahkan oleh sikap otoritatif segelintir pengelola rezim yang antipati pada kritik atau menunjukkan sikap geram saat diajak menjaga marwah kekuasaan.

Ungkapan Voltair itu juga jadi warning serius tentang dahsyatnya pengaruh seseorang dalam menguasai kita. Semakin tinggi kekuasaan seseorang yang berelasi dengan kita, baik kita sebagai bawahan, mitra atau “seseorang” yang lainnya, maka kita akan menjadi segmentasi kepentingan-kepentingannya.

Ketika kemudian ada pernyataan bahwa seseorang yang terjerat korupsi itu berkat kekuasaan yang diduduki atau kekuasaan orang lain, maka ini mengindikasikan bahwa kekuasaan rentan menjadi sumber absolut terjadinya berbagai macam pola penyalahgunaan kekuasaan.

Logika yang sudah jamak, akibat ada seseorang atau sekelompok orang yang berkuasa, korupsi terjadi dan marak. Ketika seseorang ingin memasuki lorong-lorong korupsi atau minimal punya status elitisme ekonomi secara instan, berarti harus punya kekuasaan.

Dalam ranah itu, korupsi ditahbiskan sebagai opsi untuk membuka banyak atau beragam “lahan”. Meski kemaren di tahap awal  ada strategi berbau “uang’ dalam perebutan kursi, tidak benar secara etis dan yuridis jika saat menduduki jabatan, lantas dijadikan sebagai instrumen berburu banyak pendapatan.

Korupsi, kata The Lexicon Webster Dictionary adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Kalau berpijak pada beberapa kata dalam kamus tersebut, maka korupsi setidaknya bisa diidentikkan dengan kebusukan, keburukan, kebejatan, dan ketidakjujuran yang berelasi dengan jabatan atau kekuasaan.

Kata-kata itu menjadi representasi potret buruk atas sepak terjang sekumpulan elitis kekuasaan atau borjuis “gaya baru” yang bermitra dengannya, yang nekad dan bahkan barangkali bangga menjerumuskan dirinya dalam paktik-praktik busuk atau ketidakjujuran. Mereka ini memainkan kebenaran yuridis atau mematikan kejujuran dengan berbagai cara yang diadopsi dan “diadaptasikannya” sesuai kepentingan-kepentingan eksklusifnya.

Jika yang lalu tidak dibiarkan berlalu, logis jika ditakutkan akan ada masifikasi korupsi. Logika kompetisi merebut atau mempertahankan kekusaan menuntut penembalian harus “didegradasi” dengan prinsip berjuang untuk rakyat. Jika ini tidak dilakukan korupsi benar-benar bisa berposisi sebagai “opsi” privilitas.

Itu artinya suatu keprihatinan diniscayakan potensial akan berlanjut di periode ini, pasalnya masih kuat dan bahkan “progresif”-nya ketersediaan  bibit-bibit yang membuat korupsi menjadi supremasi atau bahkan berjamaan.

Sebagai deskripsi general dan komparatif, bibit-bibit korupsi tampak masih terus saja diberikan ruang untuk berkembang dan memapankan diri, sehingga logis jika menemukan (menjerat) mereka tidak akan kesulitan. Kondisi ini membuat aparat penegak hukum yang benar-benar berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi, tidak akan pernah kehabisan  “penyakit” menangkap koruptor.

Dalam ranah realitas, korupsi telah mengeksistensikan dirinya sebagai kultur yang benar-benar “diberhalakan” oleh sejumlah elitis bangsa. Susul menyusul elemen kekuasaan dan “mitranya” (elit politikdan lainnya) terjaring aparat penegak hukum. Mereka terperangkap dalam lubang yang dikreasikannya sendiri dalam relasinya dengan tugas, jabatan, kewenangan, kewajiban, dan kekuasaan.

Elitis yang bersangkutan memang ada diantaranya yang mampu menunjukkan kapabilitasnya dalam membangun proyek atau membuka banyak lahan menjadi produktif dan modernitas, namun akuntabilitas aktifitasnya tidak sejalan tidaknya dengan norma-norma yuridis yang mengaturnya.

Masyarakat atau sekelompok orang bisa saja terkesima dengan berbagai langkah progresif yang ditunjukkan pejabat itu, namun reaksi masyarakat ini bisa berbalik drastis menjadi kebencian ketika misalnya mereka mengetahui kalau di setiap proyek yang dikonstruksinya ada “dana siluman” atau keuntungan eksklusifnya, yang jelas-jelas masuk kategori korupsi.

Kasus seperti itu,  masih “kental” menjadi kasus korupsi yang menimpa sejumlah pejabat daerah. Menterengnya keberhasilan membangun daerah yang kemudian dijadikan indikasi “progress report” perjalanan kariernya ditutup sekaligus dengan pencederaan diri, bahwa apa yang dilakukan selama memimpin daerah tidak lebih dari manajemen ambiguitas.

Manajemen kekuasaan itulah yang selama ini tampak terbaca untuk “menyamankan” korupsi. Publikasi yang disampaikan kepada rakyat tentang perkembangan proyek-proyek pembangunan bukan sebagai informasi yang berkejujuran dan akuntabilitas, tetapi syarat kebohongan.

Dalam ranah itulah koruptor memainkan kuasanya dengan terus mengepakkan sayap-sayapnya, diantaranya dengan memperkuat   barisan kekuatannya lewat bibit-bibit yang diproyeksikan mampu mengadopsi dan mengadaptasikan perannya. Inilah yang disebut sindikasi regerenarif yang membuat praktik korupsi terjaga kelanggengan dan keabsolutannya.

Masyarakat negeri ini akhirnya tidak ubahnya cermin bangsa yang benar-benar retak karena terhegemoni dalam keterjajahan, yang persoalannya berakar pada soal perburuan uang ilegal yang berelasi kuat dengan kekuasaan, sementara kekuaaan ini ditahbiskannya sebagai berhala yang dinikmati untuk digunakan sebagai sumber memperluas berbagai bentuk penyalahgunaan uang negara.

“Kreatifitas” korupsi yang memang cenderung absolut bersumber dari kekuasaan, harus dilawan terus menerus oleh publik dengan cara mewajibkan elemen publik ini bersikap atau berperilaku militan seperti tidak kenal surut dalam mengampanyekan pengawasan setiap saat pada subyek kekuaasaan, diantaranya pada komunitas dewan. (*/Malangpostonline.com)

Editor : oci
Uploader : slatem
Penulis : ist
Fotografer : ist

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU