Joker Korban Asuransi Kesehatan

  • 13-11-2019 / 20:59 WIB
  • Kategori:Opini
Joker Korban Asuransi Kesehatan

Joker memecahkan beragam rekor. Yang paling nyata, rekor jumlah penonton dan pendapatannya. Film ini begitu laris di tengah pro dan kontra yang mengiringinya. Arthur, sang Joker yang tinggal di Kota nan kacau bernama Gotham, menderita penyakit tawa patologis karena masa lalunya. Ia harus minum obat, di saat tunjangan sosial dan asuransi untuk dirinya dihentikan oleh pemerintah setempat. Alih-alih menyembuhkan sakitnya, Joker justru membunuh orang-orang di sekitarnya dengan alasan beragam. Cukup sadis, namun mengundang banyak tanda tanya.

Ceritanya sungguh mengena, entah itu fiktif atau merupakan sebuah cerita nyata. Entah itu merupakan sebuah sindirian, atau ejekan bagi kita yang tak peka. Yang jelas, kini kita menghadapi situasi serupa dengan Joker, biaya asuransi naik. Melalui Perpres Nomor 75 Tahun 2019, pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Besaran kenaikan mencapai 100%. Tarif baru berlaku mulai 1 Januari 2020 mendatang. Kondisi ini bisa saja memicu lahirnya joker-joker baru di Indonesia. Joker dalam terminologi harfiah dan kiasan.

Joker harfiah atau yang sesungguhnya lahir karena semakin mahalnya biaya asuransi kesehatan. Saat kondisi ekonomi sedang melemah, pemerintah justru menambah beban masyarakat dengan menaikkan iuran. Maka, logikanya, masyarakat akan semakin terbebani. Stress. Muncullah penyakit baru, yang bisa jadi seperti joker. Mau bayar iuran tak sanggup karena semakin mahal, mau beli obat atau ke dokter tidak bisa selama iuran rutin belum terbayarkan. Kompleks. Sementara itu, menghentikan pengobatan bisa berakibat pada kematian.

Berikutnya joker dalam arti kiasan. Masih ingatkah dengan quote masyhur ala joker? Orang jahat lahir dari orang-orang baik yang sering disakiti. Dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan, pemerintah sedang menyakiti masyarakat yang notabene diciptakan untuk menjadi insan yang baik.

Terlebih, kini ada Kader BPJS Kesehatan yang bertugas menagih masyarakat yang terlambat atau menunggak iuran wajib bulanan. Mengerikan. Sudah jauh tertimpa tangga pula. Sudah sakit, tak bisa berobat, malah ditagih tunggakan. Maka lahirlah orang-orang jahat. Data di palsukan, seperti desa fiktif yang dikeluhkan oleh Menkeu, Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

Faktanya di lapangan, banyak oknum membagikan kartu BPJS Kesehatan PBI kepada koleganya. Menerima bantuan, padahal kaya. Salah sasaran. Maka akan lebih efektif jika Kader BPJS Kesehatan diturunkan untuk menyisir hal ini, bukan sekadar menagih iuran yang serasa debt collector itu. Ada assessment lapangan, siapa yang layak mendapatkan bantuan dan tidak.

Oleh karenanya, agar tidak semakin banyak korban berjatuhan layaknya joker, maka perlu segera dicarikan solusi. Pertama, buat subsidi silang bagi komoditas yang berdampak bagi kesehatan. Belajar dari Jerman, disana, produk yang menyehatkan seperti susu, madu dan sejenisnya, harganya bisa lebih murah karena mendapatkan subsidi dari produk yang tidak sehat, seperti rokok, minuman beralkohol dan sejenisnya.

RSUD Kanjuruhan di Kabupaten Malang misalnya, memiliki instalasi ruang perawatan untuk pasien Paru dan Jantung yang sangat lengkap, karena didanai oleh CSR perusahaan rokok lokal yang lokasinya tak jauh dari RS tersebut. Yang merusak yang bertanggungjawab. Tidak harus melulu kita meminta kepada pemerintah. Pemerintah hanya perlu membuat kebijakan tentang program subsidi silang.

Hal ini sepertinya sejalan dengan upaya pemerintah untuk menaikkan harga dan cukai rokok di tahun 2020 mendatang. Tak hanya rokok, produk-produk yang merusak dan membahayakan tubuh juga perlu untuk dinaikkan harganya dan dibebani program subsidi silang.

Kedua, edukasi. Masyarakat, pasien, tenaga kesehatan (tenkes), tenaga medis (tenmed) maupun mitra BPJS, baik itu DPP, klinik, puskesmas maupun Rumah Sakit, perlu mendapatkan edukasi dan pemahaman yang sama tenang konsep asuransi kesehatan.

Di banyak keadaan, BPJS Kesehatan baru dimanfaatkan oleh penderita penyakit berat dan kronis. Mereka mendaftar sebagai peserta asuransi bukan saat sehat, tapi setelah divonis mengidap penyakit. Padahal, sejatinya konsep asuransi bukan demikian. Peserta asuransi adalah individu atau keluarga sehat yang ingin kesehatan mereka dilindungi oleh asuransi. Sedangkan yang terjadi kebanyakan di masyarakat kita, peserta BPJS Kesehatan adalah mereka yang ingin dibayari biaya pengobatannya.

Peserta BPJS Kesehatan seringkali pula memaki-maki, mengeluh atau komplain berlebihan kepada tenkes dan tenmed, sehingga sepertinya mereka perlu pula mendapatkan edukasi terkait etika profesi. Jika ada komplain terkait pelayanan, bisa mendatangi kantor BPJS Kesehatan terdekat atau memberikan komentar dan rating melalui aplikasi JKN Mobile yang bisa diunduh di Play Store dan sejenisnya. Edukasi membuat para stakeholders paham terkait hak dan kewajiban mereka.

Ketiga, klasterisasi. BPJS Kesehatan perlu kiranya membuat klasterisasi faskes tingkat pertama, yaitu DPP, Puskesmas dan Klinik, terkait jumlah peserta terdaftar. Sebab, banyak dijumpai jumlah peserta yang tidak berimbang di antara mitra BPJS Kesehatan tersebut. 

Ada klinik dengan peserta terdaftar hingga puluhan ribu, namun ada yang hanya memiliki peserta terdaftar ribuan. Hal ini berdampak pada pelayanan yang bisa jadi kurang maksimal. Sehingga klasterisasi perlu dibuat untuk menyeimbangkan jumlah peserta terdaftar diantara mitra BPJS Kesehatan.

Misal, DPP dibatasi maksimal 1000 peserta terdaftar, klinik 10.000, puskesmas 20.000 dan sebagainya. Kebijakan klasterisasi ini juga sejalan dengan sistem zonasi yang telah diterapkan sebelumnya.

Jika langkah-langkah strategis tersebut diterapkan, semoga tidak ada lagi joker-joker korban asuransi kesehatan. Negara memang seyogyanya hadir untuk memberikan solusi, menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara, termasuk di bidang kesehatan.

Ini Indonesia, bukan Gotham yang penuh masalah itu. Maka kita perlu berbenah dan menerima masukan dengan tangan terbuka. Mengesampingkan ego pribadi dan golongan guna kemajuan bersama. Bersinergi membangun Indonesia yang sehat jiwa dan raganya. (*)

Editor : oci
Uploader : irawan
Penulis : ist
Fotografer : ist

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU