Politik Merangkul

  • 14-11-2019 / 20:45 WIB
  • Kategori:Opini
Politik Merangkul

Drama politik terbaru akhir-akhir ini soal politik merangkul. Setidaknya ada  beberapa adegan.  Entah rangkulan itu sebuah rekayasa atau bukan. Entah pula itu  juga diskenariokan atau tidak. Yang jelas proses politik merangkul menjadi bahasan aktual masyarakat dan media massa kita. Lebih riuh tentu komentar para netizen.

Paling tidak ada beberapa pristiwa yang masuk dalam  politik rangkulan tersebut. Pertama, saat Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh  merangkul Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman. Kedua, Presiden Joko Widodo mengomentari  berangkulannya Paloh dengan Iman. Bahkan rangkulan itu sudah ditindaklanjuti dengan pertemuan lain. Ketiga, Ketika Jokowi berangkulan dengan  Surya Paloh di acara peringatan HUT ke-8  Partai Nasdem.

Tidak itu saja, dalam acara HUT tersebut Jokowi berjabatan erat dengan Iman. Jokowi sampai mengatakan  bahwa rangkulan itu sebuah tradisi baik karena dilandasi niat untuk mengaja  persatuan, kerukunan, dan menjalankan komitmen kenegaraan. Namun demikian politik rangkulan itu layak untuk didiskusikan lebih lanjut.  Masalahnya ini gejala aktivitas politik yang tak bisa dipahami hitam putih.

 

Catatan Penting

Soal politik merangkul ada tanggapan beragam. Tentu saja juga ada yang suka dan tidak suka. Tetapi muara suka dan tidak suka sangat berkaitan dengan kepentingan  masing-masing.  Jadi bukan melihat manfaat apa dari politik rangkulan, namun siapa mendukung siapa.

Yang lebih menghebohkan tentu saja netizen. Netizen riuh dengan pro dan kontra. Tapi muaranya tetap sama, soal suka dan tidak suka, siapa mengikuti siapa. Jadi dasar utamanya bukan pada rasionalitas pilihan, tetapi pada ikatan emosional. Ada juga sebab  karena informasi sepihak yang didapatkan.

Terhadap fenomena politik rangkulan apa yang sebaiknya dilakukan? Ada beberapa catatan penting yang perlu saya kemukakan. Setidaknya kita boleh berkomentar positif pada politik rangkulan tetapi tetap harus waspada. Mengapa? Ini persoalan politik bukan sekadar pergaulan sosial dalam kehidupan individu.

Pertama, masyarakat tidak usah terburu-buru berkomentar bahwa telah terjadi rekonsiliasi antara kubu pemerintah dengan oposisi, salah satunya partai Nasdem. Nasdem dalam perkembangannya mencoba konsisten di jalur oposisi. Mengapa jangan buru-buru? Ini adalah persoalan politik. Ada kalanya merangkul, ada kalanya saling bermusuhan. Semua akan tergantung kepentingan yang ingin dicapai.

Apakah keinginan Nasdem menjadi oposisi itu panggilan mulia? Jangan buru-buru menyimpulkan. Sekali lagi ini soal kepentingan. Apa mungkin jika kepentingan Nasdem diwadahi pemerintah,  ia akan tetap menjadi oposisi? Tentu, langkah menjadi oposisi tersebut layak diapresiasi. Karena apapun bentuk pemerintahan, dimanapun dan kapanpun, peran oposisi itu penting untuk penyeimbang politik kekuasaan.

Masalahnya, oposisi di Indonesia kadang masih dipahami sebagai tindakan “sakit hati” bukan keinginan soal untuk penyeimbangkan kekuasaan. Mengapa? Saat oposisi itu menjadi penguasa biasanya tingkah lakunya tidak jauh berbeda dengan  pemegang kekuasaan saat ini.

Jadi soal merangkul atau menjabat erat dan berpelukan setidaknya harus dipahami secara wajar saja. Dalam politik saat ini berangkulan, besok pagi bisa menjadi musuh dan juga bisa sebaliknya. Semua itu soal kepentingan semata.

Kedua, tidak perlu juga mendadak berganti haluan soal pro dan kontra. Misalnya dari yang mendukung pemerintah menjadi oposisi atau dari oposisi menjadi pendukung penuh kekuasaan. Sebaiknya direspon dengan biasa saja. Jangan-jangan masyarakat itu sekedar “buih di lautan”.

Ia diombang-ambingkan oleh elite politik untuk dukung mendukung kekuasaan politik semata. Padahal tugas elite politik memang begitu. Meraih dan mempertahankan kekuasaan politik dengan “meminjam” kekuatan dan dukungan masyarakat. Hiruk pikuk politik selama ini juga akan selesai sendiri jika kepentingannya terwadahi.

Mau bukti? Lihat bagaimana pendukung Jokowi tidak lagi bersikap kritis pada pendukung Prabowo Subianto. Sebaliknya, pendukung Prabowo juga mempertimbangkan untuk “nyinyir” pada Jokowi karena Prabowo berada dalam gerbong sama di pemerintahan. Apakah kenyataan ini tidak bisa dijadikan teladan bahwa dalam politik itu tidak ada teman abadi atau bahkan musuh abadi? Yang ada adalah soal kepentingan.

Ketiga, mereka yang sedang berkuasa tentu punya kepentingan untuk merangkul oposisi. Kalau sesama opisisi atau bukan sesama oposisi sudah biasa. Mengapa itu dilakukan? Karena, penguasa dimanapun, siapapun dan kapanpun, akan berusaha bagaimana agar kekuasaannya bisa aman dan tanpa gangguan. Jadi penguasa memang membutuhkan dukungan semua pihak. Dengan berbagai macam cara kadang dilakukan.

Sementara itu, oposisi tugasnya adalah menyeimbangkan, meski kadang juga “merongrong” kekuasan. Perilaku oposisi ini tentu harus “dijinakkan” jika tidak akan menganggu jalannya kekuasaan.

Pemerintah tentu punya cara yakni meredam oposisi dengan kekerasan atau dengan merangkul. Tentu itu semua sangat tergantung pada karakter siapa pemimpinnya. Kalau memang dasarnya pemimpin itu keras kepala ia akan menggunakan kekerasan untuk meredamnya. Tetapi manakala pemimpin itu tidak keras kepala maka cara merangkul opisisi yang biasanya dipilih.

 

Biasa Saja

Politik merangkul memang punya plus minus. Positifnya, ia akan bisa “meredam” kekuasaan politik tanpa tindak kekerasan. Tentu pilihan ini lebih menguntungkan daripada mengenyahkan mereka yang berseberangan secara politik. Hanya membutuhkan kemauan dan  ketulusan serta kejujuran akan kebutuhan. Jokowi mau merangkul juga karena membutuhkan agar oposisi bisa dikendalikan. Tentu tak semua pemimpin bisa melakukan dengan politik merangkul ini.

Namun demikian, politik merangkul ini juga bisa menunjukkan adanya kecemasan dan kekhawatiran pemerintah. Bisa jadi oposisi akan dipahami sebagai sebuah kekuatan yang akan bisa “merusak” kebijakan pemerintahan.

Sikap Jokowi untuk  berangkulan dengan Nasdem dipahami biasa saja. Itu sudah seharusnya dilakukan seorang presiden. Jokowi bukan lagi milik partai tetapi milik masyarakat umum. Ia akan berusaha mencari cara agar semua bisa digandeng. Ini sudah tugas dirinya sebagai presiden. Jadi tidak usah direspon dengan hiruk pikuk. Sangat aneh, manakala presiden justru enggan merangkul oposisi. Kepentingan orang banyak tentu tetap harus ditempatkan pada posisi atas. (*/Malangpostonline.com)

Editor : oci
Uploader : irawan
Penulis : ist
Fotografer : ist

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU