Birokrasi Masih "Sangkar Emas"

  • 19-11-2019 / 20:18 WIB
  • Kategori:Opini
Birokrasi Masih "Sangkar Emas"

Ujian Kemendagri dalam Kabinet Jokowi jilid II ini tidak ringan. Salah satu problem lama yang terbilang masih serius dan wajib mendapatkan perhatian adalah persoalan birokrsai.

Jika masih banyak keluhan soal layanan publik di ranah pemerintahan daerah yang masih mengecewakan, maka ini logis,  pasalnya kondisi birokrasi kita secara umum masih sarat baksil disana-sini.

Hingga sekarang, mencari konstruksi birokrasi yang kuat dan sehat, sangatlah sulit. Profil birokrat kita masihlah birokrat yang yang jelas-jelas bersimbiosis mutualisme (membenarkan praktik saling menguntungkan dan diuntungkan) dengan pihak lain.

Boleh jadi birokrat itu menganggap kalau apa yang diperbuatnya masihlah mengakibatkan kerugian sepele pada masyarakat. Birokrat gampang menunda layanan, tidak serius melakukan pengarsipan,  dan tidak merasionalisasikan obyektifitas kepentingan publik dalam konstruksi kinerjanya. Semua jenis perilaku  tidak profesional ini dianggapnya bukan sebagai peristiwa luar biasa.

Kenyataan di masyarakat itu juga pernah diungkap Ikhwan (2017), bahwa kultur birokrasi kita sampai hari ini ternyata belum menunjukkan kinerja dan hasil yang optimal.

Itu dapat dicermati dari masih tingginya kasus penyalahgunaan wewenang dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Demikian juga dengan atmosfir tidak efisiennya organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah, rendahnya kualitas pelayanan publik, serta lemahnya fungsi pengawasan, yang menjadi titik rawan yang mengakibatkan rakyat menjadi korbannya.

Kepekaan birokrat untuk mengantisipasi tuntutan perkembangan masyarakat masih sangat kurang, sehingga kedudukan birokrasi yang seharusnya sebagai pelayan masyarakat cenderung bersifat vertical top down (dari atas) daripada horizontal participatif (partisipasi horisontal).

Kasus seperti itu jelas layak disebut sebagai modus pelanggaran HAM, pasalnya terdapat prakik-praktik birokrasi seperti sindikasi atau kriminalisasi birokrasi, yang memainkan aktifitas terselubung dan tersistemik. Praktik yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.

Hak yang dieliminasi atau dilanggar dari subyek sosial adalah hak mendapatkan pemenuhan atas kebutuhan atau jasa yang semestinya harus dilaksanakan secara etis dan profesional oleh para birokrat.

Disebut dalam pasal 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja. Atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini. Dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pelanggaran HAM oleh birokrat yang terbaca selama ini adalah  berelasi dengan  mental birokrat yang masih “pandai main terabas, menghindari akuntabilitas,  dan mengebiri etika kerja”, atau mengabaikan profesionalisme. Pelaku birokrasi pemerintahan masih memposisikan dirinya sebagai pemain yang sebatas bisa membaca dan mengambil untung kemana angin kepentingan bertiup kencang.

Erani (2008) pernah mengingatkan, bahwa hampir bisa disepakati bahwa sebagian besar kegagalan implementasi pembangunan bukan akibat kelangkaan konsep kebijakan, melainkan kegagapan birokrasi untuk mengawal kebijakan tersebut.

Di luar masalah sistem rekruitmen yang kacau dan political interest yang tinggi, di tubuh birokrasi juga tersembul patologi model patron yang sangat kuat. Implikasinya, setiap kebijakan yang disorong oleh satu kelompok tertentu dapat dipastikan akan dijegal oleh kelompok yang lain.

Terbaca dalam fenomena kondisi birokrat kita. Jika ada lubang yang bisa dimasuki untuk mendapatkan keuntungan, maka birokrat model itu cepat-cepat beradaptasi guna mewujudkan mental buruknya yang bermodus menerabas pagar moral, agama, sumpah jabatan, dan hak-hak rakyat demi tercapainya kepentingan pribadi keluarga, partai, dan kroni-kroninya.

Birokrat yang disusupkan atau dijadikan ”mesin politik” yang mencoba memenuhi target politiknya dengan cara memarjinalisasikan hak pemilih, layak distatuskan sebagai pelaggar HAM yang serius, karena birokrat demikian selain mencederai hak konstitusional warga, juga melemahkan atau bahkan mendegradasi ruh demokrasi.

Kecurigaan itu beralasan, pasalnya kondisi birokrasi pemerintahan kita secara umum rentan mengidap penyakit kronis, yang salah satu bentuk penyakitnya adalah kleptokrasi birokrasi.

Penyakit itu bermodus kultur menerabas tatanan supaya setiap tatanan di dalam birokrasi menjadi distorsi dan anomi, sehingga masing-masing birokrat bisa saling sibuk bersaing untuk “membantai” kebenaran, kejujuran, keterbukaan, dan hak egalitarianisasi berpolitik rakyat.

Birokrasi masih merupakan salah satu sarang utama praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Birokrat sering melakukan praktik simbisosis mutualisme yang mengakibatkan runtuhnya ideologi kebenaran dan kesederajatan dalam konstruksi etis birokrasi.

Begitu tidak percayanya dengan birokrasi pemerintah demikian, Thomson (2000) sampai berani menyebut, bahwa di ranah pemerintahan itu penuh dengan orang-orang (birokrat) yang bertangan kotor yang mengakibatkan roda pemerintahan gagal berjalan dengan benar.

Rakyat yang semestinya dapat dengan mudah menikmati hak-hak mendasarnya, akhirnya tersumbat akibat sepak terjang birokrat pemerintahan yang menjadi ”pembusuk”  mekanisme kerja.

Penyakit kleptokrasi birokrasi itu dapat terbaca dengan mudah melalui kasus tingginya angka korupsi baik di pusat maupun daerah, yang salah satu faktor kriminonogen. Terutama terletak pada kultur birokrat yang gampang mempermainkan etos kerja, lebih senang menjalankan atau menyelesaikan pekerjaan kalau ada suap dan gratifikasi yang diterima, atau pekerjaan yang  bersifat instan.

Dus, birokrasi di negeri ini masih mencerminkan ”sangkar emas”, yang memperlakukan masyarakat sebagai obyek, dan bukan sebagai subyek yang dilayani secara prima. Di ranah demikian inilah, Mendagri ”mempertaruhkan” kinerjanya untuk menunjukkan kalau dirinya bisa menghadirkan ”pembedaan”. (*/Malangpostonline.com)

Editor : oci
Uploader : slatem
Penulis : ist
Fotografer : ist

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU