Prioritas Keselamatan Penerbangan Sipil

  • 05-12-2019 / 20:03 WIB
  • Kategori:Opini
Prioritas Keselamatan Penerbangan Sipil

Oleh: Djajusman Hadi

Peraih Award Kaji Terap Iptek Habibie dari Universitas Negeri Malang

 

Hari Penerbangan Sipil Internasional yang diperingati setiap tanggal 7 Desember merupakan momen penting sebagai evaluasi diri bagi penerbangan sipil.  Adanya hari Penerbangan Sipil Internasional itu untuk mengingatkan kembali fungsi pentingnya dari Penerbangan Sipil untuk keselamatan dan perkembangan sosial ekonomi suatu bangsa.

Secara global sudah diketahui bahwa berkembangnya penerbangan sipil di suatu negara akan meningkatkan juga kesadaran sosial dan kondisi perekonomian di suatu bangsa tersebut. Hal ini karena transportasi udara merupakan satu-satunya alternatif yang strategis bagi pengangkutan antar pulau dan antar daerah, terutama antar daerah terpencil yang sulit dilalui transportasi darat  seperti Papua.

Setiap pengoperasian pesawat udara, baik pesawat udara sipil maupun pesawat udara negara berpotensi untuk menimbulkan resiko apakah bagi pihak operator maupun bagi pihak lain, meskipun dewasa ini pesawat udara adalah media angkutan yang menggunakan teknologi tinggi.

Dengan makin tingginya teknologi penerbangan, maka kecepatan dan tingkat keselamatan penerbanganpun makin tinggi pula. Namun demikian, kenyataan membuktikan bahwa kecelakaan yang menimpa dunia penerbangan masih sering terjadi, seperti yang baru menimpa maskapai Lion Air tahun lalu. Kondisi inilah yang mengharuskan keselamatan penumpang menjadi suatu skala prioritas, sebagai tuntutan mutlak bagi maskapai penerbangan.

Kecelakaan Boeing 737 Max registrasi PK-LQP dengan nomor penerbangan JT 610 milik Lion Air yang jatuh di Laut Jawa pada 31 Oktober 2018 telah mengejutkan para pemangku kepentingan di industri perjalanan, mulai dari pengguna jasa penerbangan, maskapai penerbangan, hingga produsen dan regulator pesawat terbang.

Bagi biro perjalanan, manajer perjalanan perusahaan, dan pelancong perorangan, hal itu menimbulkan kekhawatiran baru tentang rezim keselamatan pesawat di Indonesia, meskipun terdapat optimisme bahwa upaya baru-baru ini telah berhasil mengatasi masalah yang menyebabkan yurisdiksi seperti Uni Eropa yang sebelumnya melarang maskapai yang berbasis di Indonesia.

Insiden terkait perawatan pesawat seringkali dikaitkan dengan pesawat yang berusia lebih tua, memungkinkan penumpang dan konsultan keselamatan perjalanan untuk menilai usia sebagian besar armada penerbangan dan bahkan pesawat yang akan menerbangkan penerbangan tertentu. Namun, maskapai seringkali membuat perubahan mengenai pesawat yang akan melayani penerbangan di menit-menit terakhir penerbangan, sehingga menghilangkan kemampuan penumpang untuk menilai usia dan sejarah tertentu dari pesawat terbang yang akan dinaiki.

Terlepas dari usia pesawat, suatu hal yang sama pentingnya untuk keselamatan penerbangan ialah ketelitian mengenai bagaimana maskapai menyelesaikan masalah teknis dan pemeliharaan yang dilaporkan.

 

Pelaksanaan Safety Culture

Menyadari pentingnya peranan transportasi udara tersebut dalam pertumbuhan daerah dan pengembangan wilayah serta dalam kehidupan manusia di seluruh dunia, maka penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

Keselamatan penerbangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam dunia penerbangan. Dalam Pasal 1 angka 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang penerbangan menyebutkan bahwa keselamatan penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

Sebagai upaya untuk mewujudkan keselamatan penerbangan sebagai suatu prioritas, dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait yang mengatur tentang keselamatan penerbangan, seperti Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 21 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Penerbangan, Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 14 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil, dan peraturan lain yang mengatur secara teknis mengenai keselamatan penerbangan.

Dari peraturan tersebut, upaya strategis yang dapat dilakukan ialah dengan menerapkan safety culture dalam kegiatan penerbangan, dimana dengan penerapan tersebut diharapkan dapat mendorong terlaksananya keselamatan penerbangan dengan baik.

Salah satu upaya untuk mengimplementasikan budaya keselamatan penerbangan tersebut ialah dengan memperkenalkan bagaimana teknis dalam membudayakan keselamatan penerbangan.  Implementasi ini ditujukan kepada para stakeholders dalam kegiatan penerbangan, dengan memberikan edukasi berupa pendidikan dan pelatihan, dimana seluruh pekerja dalam kegiatan penerbangan diberikan pelatihan tersebut, agar memiliki pengetahuan dalam melaksanakan safety culture tersebut. Kelak agar nantinya dapat memahami budaya keselamatan penerbangan dan bagaimana cara preventif untuk melaksanakannya.

Selain dengan memberikan pendidikan dan pelatihan tentang safety culture bagi para stakeholders dalam kegiatan penerbangan tersebut, maskapai penerbangan menjadi suatu prioritas bagi Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, untuk mengutamakan keselamatan penumpang, yaitu dengan menggunakan metode reward and punishment.

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara harus siap melakukan pengawasan atas pelaksanaan metode reward and punishment tersebut, seperti dengan memberikan penghargaan bagi maskapai penerbangan yang telah menerapkan safety culture dengan sangat baik, sebaliknya memberikan hukuman atau sanksi yang tegas bagi maskapai penerbangan yang lalai dalam pelaksanaan tersebut. Diharapkan seluruh stakeholders dalam kegiatan penerbangan dapat menerapkan metode ini dengan baik.

Selain itu dengan menerapkan metode reward and punishment dalam pelaksanaan safety culture terhadap stakeholders dalam kegiatan penerbangan, dengan memberikan penghargaan bagi stakeholders yang telah melaksanakan safety culture dan memberikan hukuman bagi yang tidak melaksankaan safety culture.

Melalui metode ini akan menjadi pemacu untuk mendorong stakeholders dalam kegiatan penerbangan untuk melaksanakan safety culture dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, dalam konteks transportasi sipil maka keselamatan penumpang harus selalu dijadikan skala prioritas nomor satu. Bahkan mungkin mesti dianggap sebagai hal yang sakral agar tidak ada pihak yang berani mengabaikannya.

Oleh karena itu maskapai penerbangan harus mampu untuk melaksanakan manajemen strategis dengan sebaik-baiknya dalam menjalankan kegiatan usahanya, mulai dari pemeliharaan pesawat udara, kegiatan penerbangan, menyediakan pilot dan kru pesawat yang profesional demi mendukung tercapainya keselamatan penerbangan sipil secara komprehensif. (*/Malangpostonline.com)

Editor : oci
Uploader : slatem
Penulis : ist
Fotografer : ist

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU