Pers dan Cheerleader Complex

  • 12-12-2019 / 19:48 WIB
  • Kategori:Opini
Pers dan Cheerleader Complex

Oleh: Nurudin

Dosen Komunikasi UMM

 

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate beberapa waktu lalu (10/12) mengatakan bahwa pers jangan hanya sampaikan yang benar ke masyarakat. Informasi yang perlu didahulukan adalah pesan yang baik. Menteri juga mengatakan untuk menjamin kebebasan pers tapi perlu diikuti tanggung jawab menjaga kepentingan bangsa.

Pendapat menteri ini tidak salah, hanya tidak seratus persen benar. Pejabat pemerintah memang tak ada kata lain selain mengatakan bahwa kebebasan pers dijamin sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Tangggung jawab pun perlu dilakukan. Ini ungkapan klasik yang sangat mungkin siapapun yang menjabat punya kecenderungan mengatakan hal itu.

Masalah utama muncul saat menteri mengatakan bahwa yang harus disampaikan pers informasi yang baik. Ini juga pernyataan tak salah, hanya tidak seratus persen benar. 

 

Cheerleader Complex

Mengapa begitu?  Pertanyaan menteri yang juga politikus Nasdem itu akan membuat   pers mengidap penyakit cheerleader complex. Cheerleader complex menurut John Hohenberg (1983) adalah sifat untuk berhura-hura dengan mengikuti arus yang sudah ada.

Keadaan itu membuat pers juga puas dengan keadaan yang ada. Kemudian, puas pula dengan permukaan sebuah peristiwa semata. Tak terkecuali enggan mengingatkan kekurangan-kekurangan yang ada dalam masyarakat.

Cheerleader complex akan membuat pers main aman. Pers kemudian akan menuruti selera pasar. Pasar membutuhkan apa, di situlah pers akan memberitakan. Pers kemudian hanya akan menjadi resipien (menerima saja)  dan bukan agen (perubahan).  Akhirnya, pers tidak mampu untuk melihat di balik yang tampak. Bukan tidak mau, hanya karena terjangkiti penyakit itu ia memilih aman.

Pers kemudian akan terjebak dalam rutinitas pemberitaan tanpa roh yang sebenarnya menjadi daya dorong perubahan di masyarakat. Dalam soal pemberitaan korupsi misalnya, pers tidak akan berusaha untuk melihat tali-temali yang berkaitan dengan korupsi.

Sementara itu, hal yang tak tampak tersebut sebenarnya yang harus digali, itu menjadi tugas mulia pers. Dalam hal pembicaraan seorang pejabat pers harus memahami sebaliknya. Pejabat tinggi negara atau daerah itu jabatan politis. Tentu yang dibicarakan tidak akan lepas dari kepentingan politis.

Jika saat menjadi kandidat kepala daerah, misalnya, ia berbicara akan mengalokasikan dana agar SPP sekolah menengah gratis, pers tentu tak boleh percaya begitu saja. Omongan pejabat politik harus dipahami sebeliknya. Dengan kata lain, pesan asli komunikasi sering terjadi pada apa yang tidak dikatakan. Apalagi bagi seorang pejabat politik.

Mengapa ini perlu dilakukan? Sebab apa yang disajikan pers akan dicerna oleh masyarakat kebanyakan. Masyarakat kita memang masih berada dalam posisi ini. Mereka cenderung menerima apa adanya pada pesan yang sesuai dengan kecenderungan dirinya.  Mereka belum berada pada posisi memilah dan memilih mana infomasi yang benar mana yang tidak benar.

Karena kondisi seperti ini, maka pers punya tugas mulia untuk menuntun dan mengarahkan masyarakat dalam usaha menggali informasi yang benar.

Joseph Pulitzer bahkan pernah mengatakan pers tidak akan bisa menjadi besar jika hanya menyiarkan selebaran-selebaran yang isinya pendapat para penguasa, tokoh politik serta meringkasnya tentang apa yang terjadi setiap hari. Wartawan harus terjun ke lapangan, berjuang dan menggali hal-hal yang eksklusif.

Ketidaktahuan membuka kesempatan korup. Sementara itu pengungkapan mendorong sebuah perubahan. Masyarakat yang mendapat informasi lengkap akan menuntut perbaikan dan reformasi.

Jika pers kita mengindap penyakit cheerleader complex maka ia tak ubahnya pemandu sorak yang bekerja di pinggir lapangan untuk membuat gembira sebuah pertandingan. Pemandu sorak itu bertugas mengarahkan penonton untuk bersorak sorai atas pertandingan yang dilakukan oleh masyarakat di sekitarnya atau para pejabatnya.

 

Tergantung Pemerintah

Siapa yang disalahkan untuk kasus ini? Pemerintah yang hanya mementingkan kepentingan dirinya tentu tak lepas dari kesalahan. Mengapa pers dilarang untuk memberitakan yang benar? Mengapa pemerintah hanya menginginkan pemberitaan yang baik? Tafsir soal baik di sini tentu saja menurut perspektif pemerintah.

Mengapa pemerintah tidak mau dengan pemberitaan benar? Karena pemberitaan benar belum tentu diinginkan oleh pemerintah. Apakah dalam hal ini pers tidak mencintai negara? Tentu saja tidak sesederhana itu. Mencintai tidak harus menjadi pers yang membebek setiap kebijakan pemerintah. Karena loyalitas pers ada pada masyarakatnya.

Untuk mewujudkan harapan ideal masyarakat itu tentu tidak mudah. Antara das sein (apa yang sennyatanya) dengan das sollen (apa yang seharusnya) sering berbeda. Apa yang dirasakan pers itu sendiri dengan orang yang bukan pers tidakah sama, apalagi jika sudah menyangkut kepentingan pemerintah.

Namun sebaiknya pemerintah tetap mendorong pers tetap kritis. Masalahnya, pemerintah dimanapun, siapapun, dan kapanpun sering hanya mementingkan kepentingan dirinya. Kepentingan apa? Kepentingan mengukuhkan kekuasaan.

Jika pers kritis akan dianggap diluar jalur keinginan pemerintah, meski untuk kepentingan masyarakat umum. Sementara itu, jika pers membuat pemerintah aman ia akan dianggap pers baik karena jinak.

Jadi, pernyataan Menkominfo yang mengatakan bahwa pers itu tidak hanya memberitakan kebenaran tetapi kebaikan tentu saja bermuara pada kepentingan pemerintah saja. Memberitakan yang benar belum tentu membuat nyaman pemerintah. Mengapa tidak mengatakan apa adanya bahwa sebaiknya pers membuat nyaman pemerintah? Pernyataan ini akan dianggap sebagai sebuah kejujuran pemerintah dalam menanggapi berbagai soal di masyarakat, termasuk menyangkut pers.

Sudah lama kita hidup  dalam masyarakat yang berbalut bahasa eufimisme. Kebebasan pers kadang juga menjadi semu karena tafsir kebebasan sering berada di pihak pemerintah. Menyeru kebenaran tetap menjadi tugas pers yang mulia.

Setiap pemerintahan membutuhkan partner untuk kemajuan. Eksekusif, legislatif, dan yudikatif boleh jadi akan melakukan “persekongkolan”. Di situlah pers berperan untuk menjadi agen perubahan atas “persekongkolan” tersebut.

Jika demikian, maka informasi benar lebih dibutuhkan daripada informasi baik jika hanya untuk menuruti kepentingan pemerintah. Jika apa yang dilakukan pers itu untuk  kepentingan masyarakat, maka tak boleh ada pihak yang boleh melarang, termasuk pemerintah. (*Malangpostonline.com)

Editor : oci
Uploader : slatem
Penulis : ist
Fotografer : ist

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU