Peraturan Yang Disepelekan

  • 16-12-2019 / 15:36 WIB
  • Kategori:Opini
Peraturan Yang Disepelekan

Oleh: Alifia Nurmeinia Adi

 

Taksi online dan ojek online adalah suatu transportasi yang sangat marak di Indonesia sejak 2010 silam. Dengan adanya taksi online dan ojek online sangat membantu kita dan meringankan kita untuk berkelana ke suatu tempat yang kita inginkan. Taksi online dan ojek online pun sangat mudah diakses. Dari tahun ke tahun pun populasi pengguna jasa ojek ini meningkat dan sangat banyak, pemakai ojek online dan taksi online ini pun dari mahasiswa yang utama dan masyarakat yang selebihnya tidak memepunyai kendaraan. Meskipun taksi online dan ojek online memiliki peraturan yang disahkan dari perusahaan, mereka juga wajib mematuhi peraturan negara. Sepele atau tidak terkadang kita tidak menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini memiliki peraturan.

Di pertengahan November lalu Dishub dan satpol PP baru saja beri peringatan dengan cara mengadakan razia terhadap beberapa taksi online yang menunggu penumpangnya sembarangan. Razia ini diselengarakan dengan dadakan atau shock therapy agar tidak parkir sembarangan. Karena telah tertera plank yang tertulis dilarang parkir.

Dampak dari tidak taatnya taksi online menyebabkan merayapnya kendaraan yang berjalan seperti didaerah Jln.Trunojoyo, Depan Mall Olympic Garden ( MOG ), Alun-alun Kota malang, Hingga Malang City Point. Dampaknya  tidak hanya kemacetan, ancaman dan komentar negatif dari masyarakat pun tidak segan segan. Timbullah kontra antara driver ojek online dan taksi online dan masyarakat pun juga driver angkutan umum.

Dari permasalahan diatas perlu adanya himbauan dan sosialisasi dari Manager perusahaan yang diberikan kepada seluruh driver taksi online dan ojek online agar bisa dan patuh dalam menaati peraturan. Mulai dari peraturan perusahaan sendiri dan peraturan yang tertera dalam berkendara. Tidak hanya himbauan saja, melainkan adanya penekanan peraturan yang diberikan dapat mengurangi kenakalan driver taksi online.

Tidak hanya itu, perlu disediakan tempat khusus bagi taksi online yang kerap menunggu penumpang agar dapat meminimalisir kemacetan dan merayapnya kendaraan sperti contohnya pertigaan pengkolan untuk ojek online agar tidak menganggu suasana keramaian jalanan dan tempat lapang yang disediakan dari perusahaan untuk taksi online. karena selama ini, taksi online juga masih bentrok dengan supir angkutan umum dikarenakan  penumpang angkutan umum yang menurun 70% sejak kehadiran taksi online dan ojek online dan rebut- merebut dalam urusan kekuasaan wilayah bagi tempat menunggu penumpang.

Dalam meminimalisir kenalan para driver taksi online dan ojek online, perlu ditekankan dalam pengrekrutan driver secara ketat. Karena selama ini hanya terdapat interview, diajarkan bagaimana cara memakai aplikasi tersebut dan bagaimana cara berinteraksi dengan pengguna nya. Pengrekrutan yang  secara ketat pun bisa diatasi dengan cara adanya ujian rambu rambu lalu lintas dan peraturan jalanan bagi para calon driver taksi online dan ojek online. Ditakutkannya mereka remeh akan hal tersebut.

Dalam mengurangi pelanggaran peraturan juga perlu diberikannya konsekuensi yang setimpal agar mereka kapok dan kembali untuk tidak melakukan. Perlu adanya pengawasan ketat dalam pengoperasian taksi online dan ojek online. Adanya sidak dadakan dengan cara menggembosi ban kendaraan mereka yang diselenggrakan Dinas perhubungan dan Satpol PP juga dapat membuat para driver ojek online dan taksi online jera terhadap pelangaran tersebut.banyak persepsi dari driver ojek online dan taksi online yang beranggapan bahwa pekerjaan ini masih memiliki banyak kontra terhadap masyarakat dan terkadang kurang disegani oleh masyarakat. Maka dari itu, bisa jadi itulah satu penyebab mengapa mereka para driver taksi online dan ojek online merasa tidak dihargai dan akhirnya melanggar peraturan lalu lintas.

November lalu diwacanakan bahwa ojek online kemungkinan akan dikategorikan sebagai transportasi umum publik, karena selama ini, di dalam UU 22/2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum tidak mengakui ojek online sebagai transportasi umum dan perlu adanya revisi untuk dapat ditetapkannya menjadi transportasi umum. Akan tetapi pembahasan revisi tersebut tergantung pada keputusan DPR RI. Jika ojek online terrealisasikan sebagai transportasi umum perlu adanya pertimbangan yang kompehernsif. Karena ojek termasuk dalam transportasi yang menggunakan sepeda motor yang mana tingkat kecelakaannya 70% lebih rentan ketimbang transportasi lainnya.

Perlu adanya tingkat kesadaran yang dimulai dari diri sendiri untuk melakukan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Sudah saatnya kewajiban warga negara Indonesia untuk tidak melanggar peraturan negara. Karena peraturan itu harus ditaati bukannya untuk dilanggar. Dengan adanya menaati peraturan negara, akan terciptanya negara yang aman, damai, makmur dan sentosa serta tidak menimbulkan kesenjangan sosial. Dari timbulnya kesadaran akan terciptanya rasa peka dalam melihat suatu kondisi yang ada di sekitar kita. (ist/Malangpostonline.com)

Editor : bua
Uploader : slatem
Penulis : ist
Fotografer : ist

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU