Refleksi Reformasi Birokrasi

  • 30-12-2019 / 15:48 WIB
  • Kategori:Opini
Refleksi Reformasi Birokrasi

Oleh: Peggy Gelonita

 

Reformasi Birokrasi  masih jadi prioritas semenjak pemerintahan Jokowi. Selama ini memang kita tahu bahwa dalam pemerintahan, salah satu penyakit yang menjadi penghambat dalam proses pelayanan publik adalah sistem birokrasi yang kurang prima dan berbelit-belit. Reformasi Birokrasi harus mengacu pada pelayanan publik yang cepat, mudah, dan murah serta dapat diakses dalam segala kondisi. Apalagi dalam era digital sekarang inij birokrasi menjadi penting memasukkan peran digital. Selain itu yang harus terus diperbaiki dan dilaksanakan pemerintah adalah penataan regulasi, reformasi struktural, transformasi budaya (mengubah mindset atau paradigma yang sudah menjadi kebiasaan dalam organisasi menuju kepada sesuatu yang baru yang lebih baik untuk menjadi tujuan reformasi tersebut.), serta tata kelola berbasis digital.

            Dalam Reformasi birokrasi tentunya harus didukung oleh semua pihak yang terkait baik aparatur sipil negara beserta aktor pelayan publik yang berkecimpung dalam dunia birokrasi pemerintahan. Memang dalam Pemerintahan Pak Jokowi periode 2014-2019 merupakan tugas berat tersendiri untuk mengawal reformasi birokrasi pemerintahan yang baik. Pasalnya pada periode tersebut terjadi pergantian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sebanyak tiga kali.

Namun selama pergantian itu kementerian PAN-RB dapat menunjukkan indeks prestasinya dalam pengelolaan keuangan institusi yang baik. Kemudian, indeks persepsi pelayanan publik dan indeks persepsi anti korupsi yang pada periode 2015-2018 mengalami peningkatan. Dimana kedua indeks tersebut merepresentasikan tingkat perkembangan instansi pemerintah dalam penerapan budaya anti korupsi, pelaksanaan anggaran secara efektif  dan efisien, serta kualitas pelayanan publik yang grafiknya terus meningkat.

Terkait upaya dalam reformasi birokrasi, pemangkasan regulasi birokrasi yang biasa disebut deregulasi atau debirokrasi menjadi langkah penting dalam efektivitas birokrasi pemerintahan. Dengan pemangkasan tersebut, maka harus dibuat satu regulasi baru yang bertujuan memangkas regulasi. Jadi tujuan adanya pembaharuan regulasi adalah sebagai pemangkasan regulasi-regulasi yang lama dari yang rumit dan panjang menjadi lebih efesien dan efektif. Deregulasi itu kemudian harus benar-benar di implentasikan sesuai porsinya.

Merujuk pada teori parabolik yang dikenalkan oleh Caiden (2009),kerumitan regulasi dan prosedur terjadi karena adanya disfungsi organisasi yang disebabkan implementasi birokrasi yang melampaui batas optimalnya. Maksudnya disini adalah regulasi yang terlalu kompleks(kebanyakan aturan,persyaratan,perizinan). Hal tersebut akan menimbulkan ketidakseimbangan antara fungsi kontrol dan harapan suatu regulasi. Sehingga akan berdampak negatif terhadap efisiensi birokrasi. Dampak negatif dari birokrasi yang berlebihan kemudian memunculkan apa yang biasa disebut dengan penyakit birokrasi atau dalam literatur  administrasi publik dikenal dengan patologi birokrasi. Jika hal tersebut sudah terjadi, maka birokrasi yang bertujuan megefesiensikan kinerja pemerintahan malah akan menjadi sangat utopis(sulit untuk diwujudkan). 

Disisi lain, inovasi pelayanan publik juga perlu terus ditingkatkan. Apalagi di era digital yang sekarang ini, dimana pemerintah indonesia yang telah menjadi pemerintahan berbasis digital atau disebut e-goverment. Dengan sistem pemerintahan digital tersebut, maka pemanfaatan teknologi yang dapat membantu proses efesiensi kinerja pemerintahan dalam pelayanan kepada publik/masyarakat harus terus dioptimalisasikan dan dikembangkan lebih baik lagi. Seperti contoh yang telah sukses dijalankan oleh Kementerian PANRB adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu yang sering disebut juga e-goverment, untuk mendorong percepatan integrasi infrastruktur, aplikasi, proses bisnis, serta single dan safety data SPBE secara nasional. Selain itu ratusan aplikasi e-goverment yang memang sudah diimplementasikan dan dapat mendorong percepatan dan kualitas layanan publik seperti yang di contohkan di Surabaya, Jawa Timur. Sehingga bentuk-bentuk dalam pemangkasan birokrasi pelayanan publik berbasis teknologi tersebut semakin mempermudah akses masyarakat dengan  para pemberi layanan.

Selain itu, sekarang sedang marak-maraknya pengelolaan pemerintahan sekarang ini dengan menggunakan teknologi digital yaitu big data. Dimana dalam aspeknya dapat mempengaruhi struktur kehidupan bangsa baik dalam bidang pemerintahan maupun masyarakat. Dimana big data ini adalah sebuah sistem yang terhubung secara elektronik yang menjadi pusat pengelolaan seluruh data-data baik sektor pemerintahn maupun privat. Tentunya dalam kaitannya dengan reformasi birokrasi menjadi penyumbang bagi efektivitas pelayanan publik karena ada yang dinamakan one gate service.

Namun demikian, sistem-sistem berbasis teknologi ini tetap perlu dimonitoring dan dikawal, khususnya terkait implementasinya guna meminimalisir terjadinya kecurangan yang tidak diinginkan oleh pihak-pihak terkait. Maka dari itu perlu adanya sinergitas antara pemerintah, pelayan publik, dan masyarakat dalam menggunakan aplikasi layanan yang sesuai prosedur dan aturan yang baik. Khusus dalam bidang birokrasi pemerintahan harus lebih maksimal dan efisien dengan adanya sistem pemerintahan yang berbasis teknologi. Hal ini merupakan tugas dan wewenang pak jokowi dalam menggerakkan dan mengimplementasikan dalam birokrasi pemerintahan di indonesia. Selanjutnya para aparatur Sipil Negara dan Pelayan Publik sebagai aktor pelaksana ikut juga dalam rangka menyukseskan reformasi menuju birokrasi yang lebih prima. (*)

Editor : bua
Uploader : slatem
Penulis : ist
Fotografer : ist

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU