Resensi

Peran Reformasi dalam Mengambil Alih Kebijakan Publik

  • 14-01-2020 / 12:40 WIB
  • Kategori:Opini
Peran Reformasi dalam Mengambil Alih Kebijakan Publik

Oleh: Dwi Prayuda

Fakultas Ilmu Administrasi  Universitas Islam Malang

 

 

Judul Buku          : Reformasi Kebijakan Publik : Perspektif Makro dan Mikro

Penulis                : Hayat

Penerbit Buku      : Prenadamedia Group

Tebal Buku          : 343 halaman

 

Reformasi secara harfiah diartikan sebagai Perubahan mengenai sistem pemerintah menuju tatanan yang lebih baik. Perubahan sistem pemerintahan akan berdampak terhadap semua kepentingan umum, masyarakat dan negara pada tujuan bersama. Adanya perubahan dalam sistem kepemerintahan ini juga dapat mengubah sumber daya manusia didalamya menjadi lebih elit, adanya peningkatan dalam pembangunan dan teknologi infrastruktur. Gerakan Reformasi di Indonesia muncul pasca turunya era orde baru pada tahun 1998, yang banyak menimbulkan kontra terhadap masyarakat. Gerakan ini terus berkembang setelah melewati orde baru, banyak hal yang mengalami penyimpangan-penyimpangan yang tidak mendapatkan perbaikan akhirnya membuat masyarakat merasa tidak puas dan terakumulasi dalam satu tuntutan besar, terlebih ketika terjadinya krisis ekonomi. proses perubahan dari orde ke orde bisa disebut Reformasi Birokrasi.

Reformasi Birokarasi merupakan upaya dalam untuk meningkatkan dan mengembangkan aparatur negara lebih baik dan berkualitas. Tujuana diadakanya Reformasi Birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintregritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, nertral sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik negara,dan juga berbagai instrumen untuk mengefektifkan reformasi birokrasi melalui Kementrian Pendayagunaan Aparatur serta berbagai sistem dan bentuk kebijakan harus dijalankan secara terintregrasi, sehingga memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya untuk mencapai Good Governance.

Untuk mewujudkan birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik, ada beberapa karakter yang harus dipenuhi Menurut (Mohammad,2003; 2004; Safroni, 2012) yaitu : 1. Lebih memfokuskan diri pada fungsi pengaturan melaui berbagai kebijkan yang memfasilitasi berkembangnya kondi kondusif bagi kegiatan pelayanan kepada masyarakat, 2. Lebih memfokuskan diri pada pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap fasilitas-fasilitas pelayanan yang telah dibangun 3. Menerapkan sistem kompetisi dalam hal penyediaan pelayanan publik tertentu, sehingga masyarakat memperoleh pelayana yang berkualitas 4. Terfokus pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang berorientasi pada hasil sesuai dengan masukan yang yang digunakan. 5. Mengutamakan apa yang telah diinginkan masyarakat 6. Pemerintah berperan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat terkait pelayanan publik 7. Melakukan antisipasi terhadap persoalan pelayanan publik 8. Mengutamakan desentralisasi dalam pelaksanaan pelayan publik 9. Menerapkan sistem pasar dalam memberikan pelayanan.

Namun demikian dalam menjalankan Reformasi Birokarasi pasti menemui berbagai hambatan. Termasuk dalam pelaksanaan di pemerintahan daerah yang memiliki ciri dan karakter yang berbeda, antara yang satu denga yang lain. Tentunya hambatan tersebut menjadi semakin kompleks mengingat kebutuhan masyarakat yang semakin banyak. Tetapi dalam kondisi apapun pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus dilaksanakan secara maksimal untuk menjamin pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan Reformasi juga mendapat angin segar sejak masa kepemimpinan nasional dipimpin oleh presiden Ir. Joko Widododan wakil presien H.M Jusuf Kalla dengan sembilan programnya yang disebut nawa cita (www.kpu..go.id) Progranm tersebut dilakukan untuk perubahan menuju Indonesia yang berdaualat secara politi, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan  kepribadian dalam kebudayaan. Gagasan dasar dari nawa cita sebenarnya adalah mengubah mentalis aparatur penyelenggara dan warga negara. Dengan kalimat lain, konsep dari nawa cita ini merupakan suatu konsep yang memoerkuat kebijakan Reformasi Birokrasi. Dengan demikian , pada dasarnya Indonesia sudah memiliki sebuah rancangan grand design yang lumayan siap untuk membangun intregritas bangsa.

Pelaksanaan reformasi birokrasi dengan strategi penerapan sembilan konsep yang dirangkum dalm program nawa cita ini dapat  dibilang menggembirakan. Banayak kementrian atau lemabaga dan pemerintahan daerah di Indonesia yang telah melakuakan inisiasi dan inovasi. Baik dibidang pelayanan publik, penataan kelembagaan atau struktur organisasi pemerintah, pemanfaatan e-goverment, evisiensi belanja pegawai, dan lain-lain termasuk peningkatan kesejahteraan para pegawai negeri sipil (PNS). Itu sendiri selaku administrator publik. Namun demikian, pelaksanaanya percepatan reformasi birokrasi secara kualitatif belum berhasil.

Menurut pandangan sederhaba penulis, belum berhasilnya pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : pertama keteladan moral pemimsosok pempin. reformasi birokrasi membututuhkan suatu keteladanan yang bersifat individual. sosok pemimpin baik politikus maupun pejabat birokrasi harus memberikan teladan yang baik dari segi ucapan, sikap, pikiran, dan perbuatan yang saat ini sulit ditemukan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Padahal pemimpin seperti itu sangatlah dibutuhkan karena sangat berpengaruh terhadap perubahan kinerja para administrator publik. Kedua, orientase kekuasaan dan kapita. Obsesi para birokrat dan politisi Indonesia kecenderunganya menggunakan birokrasi sebagai lahan untuk memenuhi hasrat uang dan kekuasaan (power culture). Kasus rekening gendut, pencucian uang, jual beli jabatan dan kpanjang di bawah kekuasaan kolonialis, kapitalis dan negaranisasi semasa Orde Baru telah menyebabkan terbentunya budaya kekuasaan dalm birokrasi. Ketiga, keberadaan supremasi hukum yang lemah, penegakan hukun di negara kita saat ini menunjukan positif , khusunya pada aspek penindakan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sangat baik, demikian juga dengan kepolisian dan kebijaksanaan. Meskipun dalam beberapa kasus tertentu ketiganya tidak saling bersinergi dalam melakukan penindakan terhadap para pelaku kejahatan terhadap negara. Penegakan hukum yang sebenarnya sangat fundamental adalah aspek di penecegahan. Selama ini diantara penegak hukum dengan lembaga-lembaga administrator publik belum memiliki blue print sistem pencegahan yang bisa dikembangkan dalam rangka mencegah para oejabat politik dan administrasi melakukan tindak pidana. Justru, sebagian kalangan menilai bahwa di dalam lembaga-lembaga penegak hukum sendiri harus melakukan revolusi mental terlebih dahulu.

Oleh karenanya, dalam reformasi kebijakan publik perlu memiliki sebuah konsep dan strategi dalam paencapaian grand design reformasi birokrasi. Ada beberapa persoalan yang dicantumkan dalam lampiran peraturan presiden No.81 tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi yaitu, the right man on the right place artinya adalah menempatkan posisi sesuai dengan keahlian dan dan kemampuanya, namun belum pada porsi yang sesui sehingga menimbulkan berbagai macam bentuk persoalan yang menghambat penyusuna grand design tersebut. Lantas bagaimana untuk mengatasi kasus kasus diatas ? semua persoalan diatas sudah terangkum dalam buku reformasi kebijakan publik; perspektif makro dan mikro mengenai implementasi dari beberapa teori terhadap kebijakan publik. Buku ini sangat cocok disarankan untuk pemerintah maupun mahasiswa yang ingin bergelut dalam kepemerintahan dan Birokrasi di Indonesia.

Editor : bua
Uploader : slatem
Penulis : ist
Fotografer : ist

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU