Preferensi dan Mobilisasi Terselubung Ancam Trust Penyelenggara Pilkada

  • 17-02-2020 / 20:59 WIB
  • Kategori:Opini
Preferensi dan Mobilisasi Terselubung Ancam Trust Penyelenggara Pilkada

Selamat Datang 'Pejuang Demokrasi'!

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak digelar 23 September 2020 mendatang. Termasuk, pemilihan bupati dan wakil bupati Malang. KPU Kabupaten Malang, termasuk Bawaslu, telah memastikan tahapan persiapan penyelenggaraan pilkada 2020 ini, dengan pembentukan badan ad hoc penyelenggara jajaran masing-masing. 

Tugas dan tanggung jawab kepemiluan oleh KPU dan jajarannya memang sama tiap kali perhelatan pemilihan. Namun, tiap jenis kepemiluan memiliki dinamika yang berbeda tentunya. Ya, pilkada (pilbup/pilwali) disebut-sebut memiliki tingkat kontestasi lebih tinggi, punya sumbu konflik yang lebih pendek. 

Esensi setiap hajat kepemiluan, tak lain adalah penyelenggaraan yang berintegritas, independen dan adil. Dan, tentunya dengan hasil maksimal dan demokratis, dengan partisipasi pemilih tinggi sesuai hati nurani. 

Tetapi, bukan tidak mungkin penyelenggaraan kepemiliuan dalam konteks pilkada, bisa didisain sedemikian rupa, langsung ataupun tak langsung. Hal-hal teknis, tetap ada celah yang rentan tersusupi praktik non-etik oknum tak bertanggung jawab, melampaui ketentuan nomatif yang ada. 

Batasan normatif dalam konteks penyelenggara sangat jelas, tidak menjadi (mantan) anggota parpol atau timses peserta pemilu setidaknya lima tahun terakhir. Faktualnya, adalah kartu keanggotaan atau mandat parpol. 

Selebihnya, preferensi idiologis yang bisa berafiliasi pada kepesertaan pemilu (parpol) serta merta tidak bisa diatur dan tak ada batasannya. Secara personal, hampir tiap orang atau bahkan penyelenggara sekalipun, memiliki preferensi idiologis ini. 

Jika memang ada paternalistik sangat kuat, bahkan berstatus kader, preferensi ini akan lebih mudah terdisain menjadi kekuatan sesuai keinginan sebuah kepentingan kontestasi. Alih-alih mengedepankan netralitas penyelenggaraan, bukan mustahil justru akan terjabak 'pengamanan' dalam menjalani tugasnya sebagai penyelenggara.

Lebih normatif lagi, ada pakta integritas yang selalu digunakan. Menuliskan pakta integritas bermaterai sekalipun, tentunya hal mudah. Tetapi, siapa bisa menjamin pakta di atas kertas pernyataan, terbebas dari preferensi dan afiliasi kepentingan kontestasi ini? 

Sebuah obrolan pengakuan dengan penulis, dalam kesempatan rekrutmen keanggotaan Panwascam, ada upaya menyusupkan relawan yang berafiliasi pada kepentingan calon peserta pilkada. Alasannya, agar penyelenggaraan pilkada benar-benar obyektif, jujur dan adil. Atau, mungkin juga ada kepentingan lainnya. 

Rumor yang kerap muncul, dilakukan samar-samar atau tidak, mengemuka kekuatan yang coba disusupkan ke penyelenggara, untuk kepentingan mobilisasi. Ya, celah mobilisasi dukungan akan mudah jika memang ada kedekatan paternalistik dan preferensi yang bisa disusupkan. 

Kendaraan bagi upaya mobilisasi dukungan ini, tentu sangat banyak. Paling kentara, melalui oknum fasilitator yang selama ini bergelut dengan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, di wilayah desa ataupun kecamatan. Jauh-jauh hari sebelum pembentukan ad hoc penyelenggara, sudah ada ribut-ribut soal siapa yang dipasang melalui referensi mereka. 

Satu lagi, dalam sebuah forum diskusi membedah suksesi kepala daerah belum lama ini, masih muncul keragu-raguan dari panelis soal netralitas penyelenggara. Tidak hanya dari kalangan parpol peserta, namun juga disuarakan peneliti/pemerhati pilkada. Keraguan ini memang berkaca pada pengalaman pilkada sebelumnya, namun bisa berujung ketidakpercayaan jika memang terjadi kekecewaan serupa. 

Publik harus tersadar, pelanggaran atau cacat penyelenggaraan pilkada bukan satu-satunya bisa dilakukan paslon peserta atau tim pendukungnya. Tetapi, preferensi dan mobilisasi yang terselubung dan masuk di ranah penyelenggara, rentan mengancam pilkada yang tak fair dan sehat. 

Wallahua'lam! (*)

Editor : amn
Uploader : slatem
Penulis : amn
Fotografer : amn

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU