Karantina Wilayah

  • 30-03-2020 / 06:06 WIB
  • Kategori:Opini
Karantina Wilayah

Oleh Nurudin

Penulis adalah dosen Ilmu Komunikasi, FISIP,

UniversitasMuhammadiyah Malang (UMM)

 

Saat negara tidak hadir, masyarakat akan bergerak sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu juga berarti, saat hajat hidup orang banyak itu tidak diatur oleh negara, maka masyarakat akan membuat hukumnya sendiri. Saat negara tak menjamin hak hidup individu-individu pun, mereka akan memenuhi kebutuhannya. Karena negara hanya sering hadir saat  punya kepentingan atas kekuasaan.

Karena alasan itulah, maka saat negara tidak bergerak cepat dan sigap dalam menanggapi kebutuhan masyarakat mereka melakukan gerakan mandiri. Satu diantaranya adalah melakukan karantina wilayah. Bahkan gerakan ini hampir diikuti oleh masyarakat karena kekhawatiran menyebarnya wabah virus Covid-19 yang kian mengganas.

 

Pro Kontra

Tentu apa yang dilakukan masyarakat tersebut bukan tanpa alasan. Beberapa diantara yang bisa dieksplorasi antara lain; pertama, wabah sudah sedemikian mengkhawatirkan penyebarannya. Virus ini tidak kelihatan dan telah benyak memakan korban. Penularannya sangat cepat. Keputusan karantina wilayah  tidak perlu lagi menunggu perintah negara karena ini menyangkut kelangsungan hidup mereka.

Sebagaimana kita tahu, Jawa Timur, dan khususnya Malang Raya sudah masuk zona merah. Informasi zona merah ini tentu bukansekadar membuat masyarakat cemas dan takut.  Keterbukaan informasi itu tetap sangat penting.  Informasi apaadanya diharapkan membuat masyarakat lebih berhati-hati. Perkara soal cemas itu sangat mungkin terjadi. Tetapi  daripada tidak cemas pada akhirnya malah tertular virus sementara akibatnya lebih mengkhawatirkan di masa datang? Bukankah hal demikian justru akan membuat rasa takut lebih besar dan memuncak nanti?

Kedua, negara tidak tegas. Pendapat ini bukan tidak berarti tak suka pada negera ini. Masalahnya terletak pada kurang sigapnya pemerintah dalam menanggapi fakta-fakta di lapangan. Kita bisa ambil contoh misalnya usulan para guru besar Universitas Indonesia (UI) saat mengusulkan lock down. Bukan berarti bahwa pemerintah harus mengikuti pendapat guru besar itu. Masalahnya terletak tak adanya tanggapan pemerintah. sementara pendapat guru besar tersebut dan informasi yang berkembang sudah semakin simpang siur. 

Beberapa kelompok masyarakat mengatakan perlunya lock  down,sementara yang lain tidak mau. Dalam posisi ini pemerintah sebaiknya mengambil sikap lebih tegas, mau lockdown atau tidak. Memang sudah pernah dikatakan bahwa wewenang lock down itu ada pada pemerintah pusat. Tetapi dengan informasi yang terus berkembang ini bagaimana? Apa yang harus dilakukan,bagaimana melakukan, kebijakan selanjutnya seperti apa tidak pernah ada informasi jelas. Para juru bicara pemerintah sendiri hanya memberikan informasi yang datar-datar saja. Bisa dimaklumi karena mereka bukan  pengambil kebijakan.

Mengapa negara dianggap kurang tegas? Kita lihat  kasus mudik masyarakat dari daerah yang masuk zona merah, salah satunya Jakarta. Beberapa waktu lalu banyak bis dalam beberapa hari mengangkut penumpang ke daerah Wonogiri, Jawa Tengah. Memang sudah ada himbauan untuk tinggal di rumah. Masyarakat tentu berpikir tak usah dipertimbangan. Toh itu hanya himbauan. Pemerintah tidak akan bisa menghukum karena tak ada sanksi tegas dan nyata. Himbauan tinggal himbauan, mudik jalan terus. Sementara itu tidak ada tindakan tegas dari pemerintah apa yang harus dilakukan. Sementara masyarakat yang berada di daerah menanti dengan cemas.

Memang, mudik atau tidak itu hak masyarakat. Mereka juga berpikir untuk apa tetap tinggal di Jakarta tetapi tidak mendapatkan jaminan penghasilan? Lebih baik pulang kampung. Tindakan masyarakat ini juga rasional. Tidak bisa dilarang sepenuhnya. Daripada di Jakarta nanti “mati kelaparan” lebih baik mereka berbondong-bondong mudik. Mencemaskan memang tetapi ini kejadian yang tak bisa dicegah begitu saja.

Masalahnya, tak ada aturan dan larangan tegas dari pemerintah. Sementara itu jika ada daerah mau menerapkan lock down harus menunggu instruksi dari “pusat”. Sementara “pusat” kebijakananya cenderung lambat. Sedangkan pandemi ini terus meluas ke daerah-daerah. Merebaknya pemudik tentu harus menyadarkan pada pemerintah apa kebijakan tegas yang harus dilakukan.

 

Langkah Ke Depan

Kita tidak usah menunggu mana yang harus berbuat terlebih dahulu. Apakah pemerintah pusat atau daerah. Masalahnya wabah ini semakin hari semakin meluas. Ini tidak bermaksud menakut-nakuti.  Tapi semua harus hati-hati. Karena virus “musuh” bernama Covid-19 ini tidak bisa dilihat oleh mata.

Pertama, menunggu ketegasan pemerintah soal penyebaran virus ini. Bukan berarti selama ini tak tegas dan diam saja. Namun, banyaknya informasi yang berkembang dengansejumlah fakta masyarakat melakukan “kebijakan” sendiri menunjukkan kegemasan mereka. Perlu dipertegas lagi, jika memang kebijakan itu hanyaphysical distancing yang ditegaskan lagi. Sebab, jika tidak ada ketegasan maka yang akan muncul informasi yang berkembang soal pentingnya lock down atau karantina wilayah dan sebagainya.

Kedua, negara ini memang unik. Secara ekonomi memang belum mapan. Sementara wabah sedemikian tinggi. Sementara yang menjadi korban adalah masyarakat kebanyakan. Masyarakat negara kita memang susah diatur. Maka jika tak ada sanksi tegas maka sesuatu yang tidak diharapkan masa  datang sangat mungkin terjadi.

Sebaiknya pemerintah mempertimbangkan lagi apakah mau lock dwon atau tidak,  tetap pada kebijakan physical distancing atau tidak pula. Selama ini informasi masih “sumir”. Kebijakan lock down katanya memakan biaya yang besar. Bagaimana mungkin masyarakat akan percaya jika tak ada informasi yang jelas? Sebaiknya pemerintah mengundang beberapa ahli ekonomi dan kebijakan publik untuk menghitung biaya bisa tidaknya lock down. Ini akan menekan pro kontra soal lock down tersebut. Jika harus lock down, misalnya,  pemerintah sudah bisa mengkalkukasi biaya materi dan non materi.

Jangan sampai masyarakat bertindak sesuai hukum sendiri. Jangan sampai juga ada informasi, bahwa yang mendukung lock down atau karantina wilayah itu orang-orang yang menginginkan negara ini kacau. Kacau tidaknya tergantung kebijakan kongkrit pemerintah. Kemana juga para anggota dewan yang selama ini vokal itu? Saat inilah mereka dinanti kehadiranya.

Penanganan Covid-19 tanggung jawab kita besama. Saatnya negara hadir dalam situasi genting seperti ini. Jangan hadir saat membutuhkan dukungan masyarakat, misalnya saat mau Pemilu saja. Tak mudah mengambil kebijakan tetapi ketegasan tetaplah mutlak dinantikan.

Editor : bua
Uploader : slatem
Penulis : MP
Fotografer : MP

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU