Dana Triliunan Pilkada Nganggur, Pangkas dan Alihkan untuk Tanggap Corona!

  • 01-04-2020 / 19:48 WIB
  • Kategori:Opini
Dana Triliunan Pilkada Nganggur, Pangkas dan Alihkan untuk Tanggap Corona!

Oleh: Khoirul Amin

Wartawan Malangpostonline.com

 

PEMILIHAN kepala daerah (Pilkada) serentak tahun ini di beberapa daerah hampir pasti ditunda. Pada saat bersamaan, Indonesia tengah menghadapi masa krisis dampak sosial imbas mewabahnya virus corona (covid 19). Perlu pengalihan dan restrukturisasi anggaran pilkada yang ngnggur!

Merestrukturisasi anggaran penyelenggaran pilkada serentak yang sudah ditetapkan ini, bukan hal yang tidak mungkin. Asumsinya, dalam setiap penyelenggaran pemilu memunculkan cost yang sebetulnya bisa dirasionalisasi lebih efisien, bisa disederhanakan atau bahkan dipangkas sama sekali.

Utak-atik anggaran pilkada memang perlu kecermatan, dengan tetap mengedepankan prioritas dan proporsionalitas. Hal ini bisa diawali dengan lebih mempersingkat masa kerja penyelenggaraan, termasuk tahapan-tahapan yang harus dilakukan.

Sesuai ketentuan yang diberlakukan, setiap penyelenggaraan pemilu memakan waktu sekitar satu tahun. Ini mencakup tahapan persiapan dan pelaksanaan pemilu sendiri. Dalam konteks pilkada serentak, tahapan pilkada sudah diawali sejak November 2019 lalu. Tahap persiapan saja memakan waktu setidaknya 3 bulan. 

Berkaca pada beberapa kali penyelenggaraan pemilu sebelumnya, porsi dan beban anggaran juga menumpuk pada pendataan pemilih. Beban paling besar berikutnya, adalah honorarium penyelenggara dan jajaran badan adhoc yang terlibat dan pengadaan logistik untuk pemungutan suara.

Data pemilih, yang sejatinya sudah ada dari pemilu ke pemilu berikutnya, harus diulang pendataannya. Dimulai pendataan calon pemilih (DP4), pemutakhiran, perbaikan hingga disusun menjadi daftar pemilih tetap (DPT). 

Cukup mengherankan, skenario pendataan pemilih ini memakan waktu hingga berbulan-bulan. Yang dilibatkan juga banyak, seperti petugas pemutakhiran (PPDP) di tiap RT/RW. Pilkada serentak 2020, tahap pendataan dijadualkan semula 25 Maret 2020, dengan masa kerja PPDP hingga 17 Mei 2020.

Hitung saja, satu petugas PPDP dengan honor Rp 400-500 ribu perorang, dikalikan jumlah RT untuk didata warganya, bisa ratusan juta hingga miliaran rupiah yang harus dikeluarkan. 

Sementara, penyelenggara di tiap desa/kelurahan sudah ada 6 orang (PPS), yang dibentuk sejak 15 Februari 2020. Dengan waktu yang panjang, jumlah PPS yang ada ini mestinya cukup untuk bisa melakukan pendataan awal pemilih. Dan, jelas ini lebih hemat anggaran, karena PPS sendiri sudah mendapatkan honor tiap bulan.

Pihak KPU boleh mengklaim, pendataan pemilih yang dilakukan semakin baik dari waktu ke waktu. Faktanya, mekanisme pendataan yang dilakukan dalam pemilihan langsung tidak berubah, sehingga berpotensi terus membebani pembiayaan oleh negara.

Berkaca pengalaman pemilu 2019 lalu, sudah ada penyederhanaan tahapan memang, namun masih kocar-kacir soal data pemilihnya. Sebelum benar-benar menjadi DPT yang valid, KPU harus melakukan perubahan hingga tiga kali perbaikan daftar pemilih yang sudah ditetapkan, dalam waktu yang relatif singkat.

Di sini, penggunaan anggaran juga disesuaikan. Sebelum penetapan, DPS/DPT harus melalui mekanisme pencetakan (untuk diumumkan), hingga diplenokan hasil rekapitulasinya. Tak hanya mengundang penyelenggara (PPK/PPS), pleno juga harus menghadirkan pihak lain, termasuk peserta pemilu. Cost dana untuk cetak dan rapat pleno pun dianggarkan.

Substansi data yang dibutuhkan pada data pemilih sejatinya cukup NIK, nama dan alamat, disesuaikan data pada dokumen kependudukan yang dimiliki. Tetapi, salah huruf atau data kelahiran pada DPT saja, menjadikan data pemilih tidak valid dan harus ada perbaikan (pendataan ulang)!

Sebelum resmi ditetapkan penundaan, KPU RI memastikan menunda empat tahapan pilkada serentak. Yakni, pelantikan dan masa kerja PPS, rekrutmen PPDP dan kegiatannya, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, dan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. 

Pada pilkada Kabupaten Malang 2020, total hingga Rp 112 miliar lebih sudah dianggarkan. Jika waktu dipersingkat dan tahapan penyelenggaraan pilkada bisa lebih disederhanakan, bisa dihitung berapa uang yang bisa dihemat. Ada setidaknya 2.505 badan adhoc penyelenggara pilkada yang harus diberikan honor antara Rp 900 ribu sampai Rp 1,2 juta perbulan.

Dalam masa darurat wabah corona, tahapan yang ditunda tersebut sangat beralasan, untuk menghindari berkerumun atau jaga jarak berinteraksi langsung. Tetapi, sejumlah tahapan inipun sebenarnya bisa dilewati, atau bahkan ditiadakan, untuk efisiensi anggaran negara. Masa kerja penyelenggara dan adhoc pun bisa diperpendek, cukup 5-6 bulan masa kerja. 

Pilkada langsung (serentak) memang tak bisa ditiadakan sesuai amanat konstitusi dan untuk suksesi kepala pemerintahan. Harus ada mekanisme putusan perundangan dulu untuk membatalkan pilkada. Tetapi, kondisi force major pandemi corona, harusnya bisa memaksa dan lebih realistis, bahwa penyelenggaraan pilkada bisa ditinjau ulang, disederhanakan tahapannya! [*]

Editor : amn
Uploader : slatem
Penulis : amn
Fotografer : amn

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU