Perjanjian Kredit Bocor, Mantan Rektor UIN Maliki Diduga Jaminkan Deposito Kampus

  • 08-09-2019 / 16:30 WIB
  • Kategori:Hukum Kriminal
Perjanjian Kredit Bocor, Mantan Rektor UIN Maliki Diduga Jaminkan Deposito Kampus Dr. H. Sugeng Listyo Prabowo

MALANG- Perjanjian kredit antara Bank BTN Malang dengan UIN Maliki Malang tahun 2015, bocor. Nilainya Rp 22 miliar. Mantan Rektor UIN Maliki, Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si diduga memainkan utang kredit itu untuk pembelian enam hektar tanah di Desa Precet, Kota Batu dengan menjaminkan deposito kampusnya, senilai Rp 25 miliar. Di berkas kredit, ada nama mantan Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. H. Sugeng Listyo Prabowo.

Sumber terpercaya malangpostonline.com menjelaskan, UIN Maliki membuka rekening tabungan BTN atas nama Suwandono, dengan Nomor Rekening 00114.01.50.003335.2 yang digunakan menampung bunga deposito kampus untuk membayar utang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya. Suwandono dikenal sebagai Direktur PT. Revona Karya Bersama di Jalan Buring Malang yang juga mengembangkan perumahan Emerald di lahan enam hektar tersebut. 

Dikonfirmasi perihal kredit ini, Mudjia tidak merespons sama sekali. Termasuk pula Suwandono. Namun Sugeng Listyo membuka mulut. “Saya sebenarnya ingin lepas dari masalah-masalah seperti ini. Saya capek dengan kasus-kasus yang menimpa UIN,” katanya kepada wartawan.  Ia menegaskan, kabar informasi perjanjian kredit itu, tidak salah. “Memang saya dan pak Mudjia yang tandatangan utang bank untuk membuka lahan perumahan bagi warga UIN,” terangnya.

Namun, ia membantah bila Mudjia, sebagai Rektor UIN Maliki waktu itu, menjaminkan deposito kampus. “Bank BTN percaya karena UIN Maliki memiliki uang yang disimpan di bank tersebut. Bank oke dan dikucurkan kredit sebesar Rp 22 miliar,” paparnya. Dilanjutkan Sugeng, uang Rp 20 miliar dipergunakan untuk membeli tanah enam hektar itu di Desa Precet, Batu. Sedangkan sisanya untuk keperluan lain. “Tapi saya tidak bisa menyebutkan untuk apa,” tegas dia.

Nah, setelah itu, membuat perumahan dianggap rumit. Banyak hal yang harus dilakukan. “Bank lalu menunjukkan seseorang untuk partner (Suwandono,red). Dan ia bersedia untuk membangun perumahan itu. Dibuatlah perumahan itu oleh pengembangan. Saya tidak membuat perjanjian apa-apa karena kemudian utang bank itu dicicil oleh pengembang tersebut. Setelah kredit dicairkan bank, langsung dicicil oleh pengembang termasuk bunganya. Bisa disebut diswastanisasikan,” urainya. 

Deposito sendiri, lanjut Sugeng, tidak pernah keluar. “Kalau tanda tangan berkasnya gebokan. Tidak tahu tanda tangan apa. Bukan saya serahkan deposito. Saya diberi fasilitas bank. Kalau tidak ada uang di bank, nggak mungkin. Uangnya kan supaya tidak ditarik. Jadi nggak ada deposito kampus buat jaminan. Fasilitas bank dalam bentuk lain juga ada. Seperti mobil,” terang pria berkacamata ini. Permasalahan baru muncul saat Mudjia kalah dalam Pilrek UIN Maliki. 

Mereka harus segera menyelesaikan kredit tersebut. Dia menduga, kasus ini sengaja dihembuskan usai pernyataan Mudjia di acara Indonesia Lawyer Club (ILC) di TV One pada Selasa (19/3) lalu. Pernyataan itu memang menuai polemik. Karena Mudjia menyebut proses pemilihan Rektor UIN Malang tahun 2017 lalu, diduga tidak fair dan ada indikasi suap. Para pimpinan kampus di Jalan Gajayana itu membantah dan siap jika KPK melakukan penyelidikan. (mar/Malangpostonline.com)

Editor : mar
Uploader : irawan
Penulis : marga
Fotografer : marga

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU