Direktur RSUD Kanjuruhan, Tersangka Korupsi Dana Kapitasi

  • 13-01-2020 / 15:29 WIB
  • Kategori:Hukum Kriminal
Direktur RSUD Kanjuruhan, Tersangka Korupsi Dana Kapitasi Kajari Kepanjen, Abdul Qohar didampingi Kasi Pidsus, Muhandas Ulimen dan Kasi Datun, Wahyu Susanto.

Malangpostonline.com - Setelah setahun penyidikan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen akhirnya menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana kapitasi, Senin (13/1). Salah satunya adalah Direktur RSUD Kanjuruhan Kepanjen, dr. Abdurrahman. Satu tersangka lagi adalah, Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Yohan Charles LS.

"Dua orang sudah kami tetapkan sebagai tersangka sejak hari ini (Senin, red). Mereka sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengunaan dana kapitasi," terang Kajari Kepanjen, Abdul Qohar, dalam jumpa pers dengan didampingi Kasi Pidsus, Muhandas Ulimen dan Kasi Datun, Wahyu Susanto.

Dana kapitasi adalah anggaran yang dikucurkan oleh BPJS, melalui Dinas Kesehatan yang peruntukkannya untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau Puskesmas. Sesuai peruntukannya, dana tersebut sebagai jasa operasional dan pelayanan.

Total anggaran yang diduga dikorupsi, sebesar Rp 8,595 miliar lebih. Terhitung mulai tahun 2015 - 2017. Ketika Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang saat itu dijabat oleh dr. Abdurrahman.

Kejaksaan Negeri Kepanjen yang mencium adanya dugaan korupsi ini, kemudian melakukan penyelidikan sejak tanggal 3 Januari 2019. Ada banyak saksi yang sudah dimintai keterangan. Diantaranya adalah 39 Kepala Puskesmas se-Kabupaten Malang, 39 bendahara kapitasi Puskesmas, pejabat struktural di Dinas Kesehatan, saksi dari BPJS serta keterangan dari saksi ahli.

"Sebelumnya kami juga sudah memeriksa Kepala Dinas Kesehatan yang lama dan baru. Termasuk kedua tersangka, yang sudah kami periksa tiga kali," ujar Abdul Qohar.

Dari hasil pemeriksaan, penyidik akhirnya menemukan dua alat bukti yang cukup, hingga menetapkan keduanya sebagai tersangka. Termasuk juga berdasarkan hasil audit kerugian negara oleh BPKP Jawa Timur, yang ditemukan nilai kerugian negara sebesar Rp 8,595 miliar lebih.

"Lamanya proses penyidikan, karena banyaknya saksi yang kami minta keterangan. Termasuk juga menunggu hasil audit kerugian negara dari BPKP," tuturnya.

Dikatakan Qohar, modus korupsi yang dilakukan mereka berdua ini, adalah memotong uang dana kapitasi jasa pelayanan sebesar 7 persen dari setiap Puskesmas, pada setiap bukannya. Pemotongan atas perintah Abdurrahman, yang kemudian diserahkan kepada tersangka Yohan Charles.

"Anggaran hasil pemotongan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Digunakan untuk apa, masih kami dalami karena belum ada pengakuan," urainya.

Meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun keduanya tidak dilakukan penahanan. Pertimbangannya, karena merek tidak akan melarikan diri, mengulangi perbuatannya ataupun menghilangkan barang bukti. Apalagi, keduanya selama ini juga dinilai sangat kooperatif.

Namun, dengan penetapan tersangka ini, Kejari Kepanjen akan segera memanggil mereka untuk dimintai keterangan. Kajari Kepanjen, mengaku sudah mengeluarkan surat perintah penyidikan khusus kepada keduanya.

"Apakah ada tersangka lain dalam kasus ini, nanti akan kami lihat dari hasil perkembangan penyidikan," katanya.

Akibat perbuatannya tersebut, mereka dijerat dengan pasal 2 Jo pasal 3 Jo pasal 12 huruf e, Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Ancaman hukumannya adalah minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun kurungan penjara," tegasnya.

Lebih lanjut, Qohar mengatakan, bahwa untuk tersangka Yohan Charles, selain dugaan korupsi dana kapitasi, sebelumnya juga sudah ditahan perkara lain. Yakni korupsi honor Ponkesdes, yang total kerugiannya sebesar Rp 676 juta.

"Kasusnya ini sudah diputus (vonis) oleh Pengadilan Tipikor Surabaya dengan dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan. Tetapi Yohan Charles mengajukan banding, sehingga kasusnya masih belum inkrah," paparnya.

Sementara itu, terkait dengan penetapan tersangka ini, dr. Abdurrahman masih belum bisa dikonfirmasi. Beberapa kali nomor ponselnya dihubungi tidak ada jawaban, meskipun terdengar nada sambung. Begitu juga ketika didatangi di RSUD Kanjuruhan Kepanjen tidak ada di tempat.

"Pak direktur (dr. Abdurrahman) tidak ada di tempat. Sejak pagi sama sekali tidak terlihat," ucap salah satu petugas security yang dibenarkan beberapa pegawai RSUD Kanjuruhan Kepanjen. (agp)

Editor : agp
Uploader : rois
Penulis : agp
Fotografer : agp

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU