Direktur RSUD Kanjuruhan Terancam Dinonaktifkan

  • 13-01-2020 / 17:05 WIB
  • Kategori:Hukum Kriminal
Direktur RSUD Kanjuruhan Terancam Dinonaktifkan Tridiyah Maestuti

Malangpostonline.com  - Penetapan tersangka terhadap Direktur RSUD Kanjuruhan Kepanjen, dr. Abdurrahman, membuat Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maestuti kaget. Meski demikian, supaya tidak menghambat proses penyidikan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen, akan ada sanksi administrasi yang diberikan kepada mantan Kepala Dinas Kesehatan tersebut.

"Informasi itu (penetapan tersangka, red) sudah kami baca di media online. Saya memang kaget dan sangat eman-eman sekali," ujar Tridiyah Maestuti, ketika dikonfirmasi Senin (13/1) sore.

Namun demikian, Tridiyah mengatakan tetap akan menghormati proses hukum yang sudah berjalan. Apalagi kasus dugaan korupsi yang menimpa Abdurrahman, sudah berlangsung cukup lama. Yakni mulai tahun 2015 - 2017.

Sebagai sanksi administrasi dengan penetapan tersangka tersebut, Tridiyah mengatakan masih menunggu surat resmi atau soft copy dari Kejari Kepanjen. Setelah surat pemberitahuan sudah diterima, baru akan ada langkah untuk memberikan sanksi administrasi.

Menurut mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini, ada dua bentuk sanksi yang diberikan kepada pejabat yang ditetapkan tersangka terkait kasus pidana. Pertama kalau penetapan tersangka dibarengi dengan penahanan, maka pejabat tersebut harus diberhentikan sementara.

"Dengan diberhentikan sementara itu, secara otomatis jabatan struktural yang melekat pada pejabat berhenti atau gugur," ujarnya.

Sedangkan kalau tidak ditahan, maka jabatan struktural harus dinonaktifkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, sembari menunggu proses penyidikan berikutnya. Hal ini supaya selama proses penyidikan berjalan, tidak sampai menganggu tugas yang bersangkutan.

"Dengan dinonaktifkan dari jabatan struktural karena dianggap berhalangan, maka nantinya akan ada Plt Direktur RSUD Kanjuruhan, sembari menunggu arahan Bupati Malang," tegasnya.

Apakah nantinya ada pendampingan hukum?. Tridiyah mengatakan bahwa terkait masalah pidana, untuk lawyer ditentukan oleh yang bersangkutan. "Kecuali kalau meminta bantuan, nantinya yang bersangkutan bisa mengajukan melalui organisasi profesional, yakni Korpri," paparnya.

Sekadar diketahui, Kejari Kepanjen, telah menetapkan dua tersangka terkait kasus dugaan korupsi dana kapitasi, Senin (13/1) siang. Yakni, Direktur RSUD Kanjuruhan Kepanjen, dr. Abdurrahman dan Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Yohan Charles LS.

Mereka melakukan korupsi dana kapitasi yang dikucurkan oleh BPJS, sejak tahun 2015 - 2017. Dimana total kerugian negara dalam kasus ini adalah sebesar Rp 8,595 miliar. Meski sudah ditetapkan tersangka, namun dr. Abdurrahman tidak ditahan. (agp)

Editor : agp
Uploader : rois
Penulis : agp
Fotografer : agp

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU