Dana Konsinyasi Tidak Cair, Ahli Waris Tagih PN Kepanjen

  • 21-01-2020 / 19:34 WIB
  • Kategori:Hukum Kriminal
Dana Konsinyasi Tidak Cair, Ahli Waris Tagih PN Kepanjen Wiwid Tuhu Prasetyanto, SH, MH, kuasa hukum keluarga ahli waris, menunjukkan bukti putusan dari Mahkamah Agung.

Malangpostonline.com – Ahli waris (alm) Maluin Mail, warga Kecamatan Singosari, meminta Pengadilan Negeri Kepanjen, segera mencairkan dana konsinyasi sebesar Rp 2,5 miliar. Dana tersebut menjadi hak milikl keluarga (alm) Maluin Mail, berdasarkan putusan Mahkamah Agung tahun 2018 lalu. Namun faktanya, sampai Selasa (21/1) dana belum juga dicairkan.

“Penagihan pencairan dana konsinyasi tersebut, karena ahli waris (alm) Maluin Mail, memenangkan sengketa perebutan hak atas tanah sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 79/Pdt.G/2016/PN.Kpn juncto putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 330/PDT/2017/PT.SBY, juncto putusan Mahkamah Agung RI No. 2730/PDT/2018,” ungkap Wiwid Tuhu Prasetyanto, SH, MH, kuasa hukum keluarga ahli waris.

Menurut dia, pokok permasalahan sengketa yang dihadapi ahli waris keluarga (alm) Maluin Mail ini, terjadi pada masa orde baru. Dimana pada waktu itu, KUD Dengkol, Kecamatan Singosari, secara sepihak menguasai 6 ribu meter persegi se-bidang tanah milik almarhum.

“Penguasaan tanah pada saat itu, dilakukan secara sepihak. Pada waktu itu, juga sudah dilakukan mediasi di desa ataupun Polsek, tetapi hasilnya tidak ada. Kemudian pada era reformasi, setelah ada bantuan hukum dari saya dan beberapa rekan, kasusnya sudah inkrah,” jelasnya.

Lebih jauh, Wiwid mengatakan bahwa lahan milik almarhum terdampak pembangunan Jalan Tol Malang – Pandaan. Padahal statusnya saat itu masih sengketa. Kemudian tanpa sepengetahuan ahli waris, tanah tersebut didaftarkan konsinyasi ke Direktorat Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Karena statusnya masih sengketa, sehingga dana konsinyasi atas peruntukkan tanah tersebut, dititipkan ke Pengadilan Negeri Kepanjen. Namun faktanya, dana tersebut tidak segera diberikan kepada ahli waris.

Pihak ahli warus sudah menyanyakan dengan mengirimkan surat ke Pengadilan Kepanjen. Tetapi empat surat yang dikirimkan tidak ada jawaban. Alasannya karena pihak KUD Dengkol, sedang mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan.

“Padahal kan sudah inkrah. Seharusnya tidak ada alasan lagi, untuk tidak mencairkan dana konsinyasi tersebut,” tuturnya.

Wiwid menegaskan, jika sampai tidak ada titik temu, kuasa hukum ahli waris akan menggugat PN Kepanjen ke Mahkamah Agung. Gugatan sudah dipersiapkan dan segera dilayangkan jika memang tidak segera mendapat jawaban dari PN Kepanjen.

Sementara itu, Humas PN Kepanjen, Kabupaten Malang, Yoedhi Anugerah Pratama mengaku masih menggelar sidang. “Kami masih ada sidang. Nanti ya mas,” ucap Yoedhi.(agp)

Editor : agp
Uploader : slatem
Penulis : agp
Fotografer : agp

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU